JAKARTA : Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association/IMA) mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar ada penguatan azas dekonsentrasi terkait dengan pengelolaan tambang di daerah.Direktur Eksekutif IMA Syahrir AB mengatakan dengan adanya penguatan dekonsentrasi, maka peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, dapat mengatur para bupati di daerah terkait pengelolaan dan pengawasan kegiatan tambang di daerah.
“Kita harus lihat bagaimana membuat Kementerian ESDM ini lebih firm di daerah. Dengan adanya perkuatan asas dekonsentrasi, kewenangan pusat dibawa ke provinsi. Jadi dialah nanti yang lebih dekat untuk mengatur para bupati, itu keinginan kami,” ujarnya seusai bertemu Menteri ESDM Jero Wacik di Kantor Kementerian ESDM, Kamis 9 Februari 2012.
Syahrir mengatakan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Menurutnya, IMA mengusulkan agar ada regulasi khusus terkait hal itu disusul dengan revisi aturan terkait yang sudah ada di UU Otonomi Daerah dan UU Minerba.
“Tapi ini baru usulan, harus ada PP. Ini baru konsep pemikiran, makanya perlu ada instrumen yang di-create oleh pemerintah supaya ini bisa terwujud. Pak Menteri tadi positif menanggapi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua IMA Martiono Hadianto mengatakan pertemuan hari ini dengan Menteri ESDM hanya audiensi biasa. Dia prihatin dengan konflik tambang yang terjadi belakangan ini. IMA menawarkan bantuan untuk ikut menyelesaikan konflik-konflik tersebut.
“Kami concern kepada kejadian-kejadian sekarang. Kami cukup prihatin dengan banyak kejadian. Kami tawarkan diri, apa yang bisa kami lakukan. Kami ingin kerja sama dengan pemerintah bagaimana mengatasi masalah-masalah ini karena kejadian-kejadian ini mengakibatkan persepsi yang negatif [bagi perusahaan tambang],” ujarnya.
Seperti diketahui, cukup banyak konflik tambang yang terjadi akhir-akhir ini. Pertengahan tahun lalu terjadi aksi mogok karyawan PT Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua.
Selanjutnya, pada akhir Desember 2011 terjadi konflik tambang antara PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan warga setempat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Bahkan, tuntutan warga akhirnya membuat Bupati Bima Ferry Zulkarnain mencabut izin tambang SMN.
Baru-baru ini, aksi yang menjurus anarkis kembali terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kali ini giliran base camp PT Vale Indonesia (sebelumnya bernama PT Inco) yang dibakar oleh massa dalam unjuk rasa yang terjadi pada 6 Februari 2012.
“Kan sudah banyak kejadian, ini kok berturut-turut dari mulai Bima, Morowali, ini ada apa sebenarnya? IMA siap membantu menyelesaikan,” ujar Martiono. (bas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar