Dwi Bayu Radius | Marcus Suprihadi | Rabu, 10 Agustus 2011 | 16:00 WIB
PALANGKARAYA, KOMPAS.com- Rencana pembangunan rel dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Timur digugat dari sisi manfaatnya terhadap masyarakat Kalteng. Rel sepanjang 135 kilometer (km) yang diminati investor Rusia tersebut rencananya dimanfaatkan untuk membawa batu bara. Rel itu rencananya menghubungkan Murungraya di Kalteng dan Kutai Barat di Kaltim.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Arie Rompas di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (10/8/2011), mengatakan, kereta itu direncanakan bukan digunakan sebagai sarana transportasi reguler untuk rakyat namun pengangkut sumber daya alam di Kalteng.
"Setelah dikeruk, perusahaan asing menerima keuntungan dan masyarakat Kalteng akan menerima dampak bencana ekologinya," tuturnya.
Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB), Nordin mengatakan, rel Kalteng-Kaltim diperkirakan dibangun untuk fasilitas sektor swasta, bukan untuk umum. Akan tetapi, rel tersebut akan menggunakan area umum, yaitu hutan negara dan lahan warga. Kereta juga akan digunakan untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam secara massif. Karena itu, pembangunan rel tersebut dipertanyakan karena bukan untuk fasilitas umum.
Nordin juga menganggap perlu untuk mencermati pembangunan, pengelolaan, dan kontrol rencana pembangunan rel itu. "Perlu pengawasan, apakah dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Kalau ya dan dipakai untuk kebutuhan swasta, berarti ada masalah," katanya.
Sebab, kereta tidak digunakan untuk publik. Jika bukan dari kas negara atau daerah, perlu dipertanyakan pula manfaat untuk rakyat dan negara. "Persoalannya bukan karena rel dari Kalteng menuju Kaltim. Menuju ke mana pun jika bukan untuk angkutan publik harus dipikir ulang," ujarnya.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Arie Rompas di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (10/8/2011), mengatakan, kereta itu direncanakan bukan digunakan sebagai sarana transportasi reguler untuk rakyat namun pengangkut sumber daya alam di Kalteng.
"Setelah dikeruk, perusahaan asing menerima keuntungan dan masyarakat Kalteng akan menerima dampak bencana ekologinya," tuturnya.
Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB), Nordin mengatakan, rel Kalteng-Kaltim diperkirakan dibangun untuk fasilitas sektor swasta, bukan untuk umum. Akan tetapi, rel tersebut akan menggunakan area umum, yaitu hutan negara dan lahan warga. Kereta juga akan digunakan untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam secara massif. Karena itu, pembangunan rel tersebut dipertanyakan karena bukan untuk fasilitas umum.
Nordin juga menganggap perlu untuk mencermati pembangunan, pengelolaan, dan kontrol rencana pembangunan rel itu. "Perlu pengawasan, apakah dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Kalau ya dan dipakai untuk kebutuhan swasta, berarti ada masalah," katanya.
Sebab, kereta tidak digunakan untuk publik. Jika bukan dari kas negara atau daerah, perlu dipertanyakan pula manfaat untuk rakyat dan negara. "Persoalannya bukan karena rel dari Kalteng menuju Kaltim. Menuju ke mana pun jika bukan untuk angkutan publik harus dipikir ulang," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar