Lukas Adi Prasetya | Marcus Suprihadi | Selasa, 21 Februari 2012 | 14:04 WIB
BALIKPAPAN, KOMPAS.com — Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menolak rencana pembangunan jaringan rel kereta api batubara yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Menurut lembaga swadaya masyarakat lingkungan itu, yang dibutuhkan Kaltim bukan KA pengangkut batubara, melainkan pengangkut orang.
Demikian diutarakan Divisi Hukum Jatam, Merah Johansyah, Selasa (21/2/2012). Rencana pembangunan KA batubara itu mengindikasikan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjalankan desain ekonomi yang semakin menjauh dari kebutuhan rakyat.
”Kalimantan butuh KA pengangkut manusia. KA batubara hanya akan menghabiskan batubara dan menimbulkan masalah lingkungan. Dan sayangnya itu yang terjadi,” ujarnya.
Merah juga menyorot Pemprov Kaltim dan Kalteng yang tidak senada dalam menyikapi proyek jaringan rel KA batubara yang akan dibangun Joint-Stock Company Russian Railways. Dari 250 km rel yang akan dibangun, 180 km di antaranya berada di wilayah Kaltim.
Terhadap rencana itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan asal Rusia tersebut pada 7 Februari lalu. Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang tidak ikut menandatangani.
Pemprov Kalteng berpendapat, rel akan merusak hutan lindung di kawasan Murung Raya yang berbatasan dengan Kaltim. ”Perbedaan sikap dua gubernur ini menunjukkan bahwa di level pemerintah sendiri masih ada persoalan,” kata Merah.
Demikian diutarakan Divisi Hukum Jatam, Merah Johansyah, Selasa (21/2/2012). Rencana pembangunan KA batubara itu mengindikasikan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjalankan desain ekonomi yang semakin menjauh dari kebutuhan rakyat.
”Kalimantan butuh KA pengangkut manusia. KA batubara hanya akan menghabiskan batubara dan menimbulkan masalah lingkungan. Dan sayangnya itu yang terjadi,” ujarnya.
Merah juga menyorot Pemprov Kaltim dan Kalteng yang tidak senada dalam menyikapi proyek jaringan rel KA batubara yang akan dibangun Joint-Stock Company Russian Railways. Dari 250 km rel yang akan dibangun, 180 km di antaranya berada di wilayah Kaltim.
Terhadap rencana itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan asal Rusia tersebut pada 7 Februari lalu. Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang tidak ikut menandatangani.
Pemprov Kalteng berpendapat, rel akan merusak hutan lindung di kawasan Murung Raya yang berbatasan dengan Kaltim. ”Perbedaan sikap dua gubernur ini menunjukkan bahwa di level pemerintah sendiri masih ada persoalan,” kata Merah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar