Penulis : Denny Susanto
Rabu, 15 Februari 2012 17:39 WIB
BANJARMASIN--MICOM: Pemerintah Provinsi Kalimanan Selatan mendesak pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus dengan menyerahkan dana bagi hasil seperti dana otonomi khusus yang selama ini digelontorkan ke Papua dan Daerah Istimewa Aceh.
Permintaan itu dikemukakan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Rabu (15/2), seusai menghadiri deklarasi Forum Peduli Banua dan Seminar Nasional Menggugat Keadilan Pengolaan Sumber Daya Alam di Kalsel. "Masalah ketidakadilan ini sudah berlangsung lama dan sudah saatnya Kalsel dan provinsi lain di Kalimantan mendapatkan dana otonomi khusus seperti Papua dan Aceh," Katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat menggelontokan dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua dan Aceh sekitar Rp40 triliun. Dana sebesar itu jika digelontorkan ke Kalimantan dapat mendongkrak percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau itu.
Desakan itu, menurut Rudy, cukup beralasan mengingat Kalsel dan provinsi lain di Kalimantan merupakan penyumbang 2/3 produksi batu bara nasional. Sejauh ini, meski kaya sumber daya alam, kondisi pembangunan di Kalimantan masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatra dan Pulau Jawa.
"Ketidakadilan ini memunculkan kecemburuan dan dapat menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Karena itu, forum gubernur se Kalimantan pun terus berjuang untuk mendapat porsi pembagian dana dari pemerintah pusat yang lebih besar bagi pembangunan," tambahnya.
Sebagai contoh, ujar Rudy, Kalsel mendapatkan dana bagi hasil termasuk royalti sebesar Rp1,4 triliun yang harus dibagi antara provinsi dan 13 kabupaten/kota. Padahal produksi batu bara Kalsel mencapai sekitar 125 juta ton pada 2011. (DY/OL-01)
Permintaan itu dikemukakan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Rabu (15/2), seusai menghadiri deklarasi Forum Peduli Banua dan Seminar Nasional Menggugat Keadilan Pengolaan Sumber Daya Alam di Kalsel. "Masalah ketidakadilan ini sudah berlangsung lama dan sudah saatnya Kalsel dan provinsi lain di Kalimantan mendapatkan dana otonomi khusus seperti Papua dan Aceh," Katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat menggelontokan dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua dan Aceh sekitar Rp40 triliun. Dana sebesar itu jika digelontorkan ke Kalimantan dapat mendongkrak percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau itu.
Desakan itu, menurut Rudy, cukup beralasan mengingat Kalsel dan provinsi lain di Kalimantan merupakan penyumbang 2/3 produksi batu bara nasional. Sejauh ini, meski kaya sumber daya alam, kondisi pembangunan di Kalimantan masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatra dan Pulau Jawa.
"Ketidakadilan ini memunculkan kecemburuan dan dapat menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Karena itu, forum gubernur se Kalimantan pun terus berjuang untuk mendapat porsi pembagian dana dari pemerintah pusat yang lebih besar bagi pembangunan," tambahnya.
Sebagai contoh, ujar Rudy, Kalsel mendapatkan dana bagi hasil termasuk royalti sebesar Rp1,4 triliun yang harus dibagi antara provinsi dan 13 kabupaten/kota. Padahal produksi batu bara Kalsel mencapai sekitar 125 juta ton pada 2011. (DY/OL-01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar