Senin, 13 Februari 2012 11:00 WIB
JAKARTA--MICOM: Berbagai proyek pertambangan batu bara di Sumatera Selatan diharapkan tidak merusak hutan, baik hutan lindung maupun produksi.
"Kita harus ingat bahwa biaya perbaikan hutan dan lingkungan hidup akan sangat lebih mahal nantinya dibanding keuntungan pertambangan yang diperoleh," ujar anggota Komisi VII DPR RI Mustafa Kamal, di Jakarta, Senin (13/2).
Mustafa yang juga Ketua Fraksi PKS DPR itu menambahkan saat ini di Sumsel hanya ada 3,7 juta hektare kawasan hutan, di antaranya sudah banyak yang rusak akibat galian tambang, illegal logging, dan alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Sementara potensi batu bara di Sumatera Selatan yang sangat besar, sekitar 22,24 miliar ton atau 48 persen dari total sumber daya batu bara di Indonesia dan kini semua itu dalam rancangan eksplorasi besar-besaran. Sejumlah negara telah menyatakan berminat terhadap pertambangan batu bara yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Sumsel, yakni Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, OKU, OKU Timur, OKI, Muara Enim, dan Prabumulih.
Namun, Mustafa menambahkan potensi ini masih terkendala infrastruktur angkutan, di sisi lain proyek pembangunan infrastruktur juga sangat berpotensi merusak lingkungan di sekitarnya.
Ia mengemukakan saat ini ada pula gagasan untuk pembangunan jalur kereta api double track sepanjang 270 km untuk angkutan batu bara dari pusat pertambangan di Tanjung Enim hingga Tanjung Api-api.
Menurut dia, pembangunan jalur angkutan ini memang sejalan dengan program pemerintah provinsi, apalagi mengangkut batu bara dengan jasa kereta api dinilai paling murah dan cepat, resikonya pun sedikit, dibanding bila menggunakan moda transportasi seperti truk atau trailer yang tentunya dapat merusak jalanan yang dilintasi.
"Ini kita bisa pahami. Namun, rencana pembangunan tersebut harus disertai dengan amdal yang jelas. Harus terbuka, bagaimana Amdalnya, jangan sampai merusak lingkungan yang nantinya kerugiannya akan lebih besar di kemudian hari," ujarnya. (Ant/OL-10)
JAKARTA--MICOM: Berbagai proyek pertambangan batu bara di Sumatera Selatan diharapkan tidak merusak hutan, baik hutan lindung maupun produksi. "Kita harus ingat bahwa biaya perbaikan hutan dan lingkungan hidup akan sangat lebih mahal nantinya dibanding keuntungan pertambangan yang diperoleh," ujar anggota Komisi VII DPR RI Mustafa Kamal, di Jakarta, Senin (13/2).
Mustafa yang juga Ketua Fraksi PKS DPR itu menambahkan saat ini di Sumsel hanya ada 3,7 juta hektare kawasan hutan, di antaranya sudah banyak yang rusak akibat galian tambang, illegal logging, dan alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Sementara potensi batu bara di Sumatera Selatan yang sangat besar, sekitar 22,24 miliar ton atau 48 persen dari total sumber daya batu bara di Indonesia dan kini semua itu dalam rancangan eksplorasi besar-besaran. Sejumlah negara telah menyatakan berminat terhadap pertambangan batu bara yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Sumsel, yakni Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, OKU, OKU Timur, OKI, Muara Enim, dan Prabumulih.
Namun, Mustafa menambahkan potensi ini masih terkendala infrastruktur angkutan, di sisi lain proyek pembangunan infrastruktur juga sangat berpotensi merusak lingkungan di sekitarnya.
Ia mengemukakan saat ini ada pula gagasan untuk pembangunan jalur kereta api double track sepanjang 270 km untuk angkutan batu bara dari pusat pertambangan di Tanjung Enim hingga Tanjung Api-api.
Menurut dia, pembangunan jalur angkutan ini memang sejalan dengan program pemerintah provinsi, apalagi mengangkut batu bara dengan jasa kereta api dinilai paling murah dan cepat, resikonya pun sedikit, dibanding bila menggunakan moda transportasi seperti truk atau trailer yang tentunya dapat merusak jalanan yang dilintasi.
"Ini kita bisa pahami. Namun, rencana pembangunan tersebut harus disertai dengan amdal yang jelas. Harus terbuka, bagaimana Amdalnya, jangan sampai merusak lingkungan yang nantinya kerugiannya akan lebih besar di kemudian hari," ujarnya. (Ant/OL-10)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar