Evy Rachmawati | Robert Adhi Ksp | Senin, 27 Februari 2012 | 18: 51 WIB
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Stiker bertuliskan "Premium untuk Golongan Tidak Mampu" terpasang di mesin pompa SPBU 31.10202 di Jalan Abdul Muis, Jakarta, Senin (4/7/2011). Pemerintah terus mengkaji sejumlah opsi, salah satunya pengaturan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN 2011.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi berbarengan dengan kenaikan tarif tenaga listrik sebesar 10 persen karena hal itu dinilai akan memicu lonjakan tingkat inflasi dan memberatkan masyarakat.
Demikian benang merah diskusi publik bertema ”Mendengar Aspirasi Rakyat Terhadap Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi dan Kenaikan Tarif Tenaga Listrik”, Senin (27/2/2012), di Jakarta.
Ketua DPP Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Partai Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan tarif tenaga listrik bersamaan dengan kenaikan BBM bersubsidi pada 1 April mendatang sebesar 10 persen bagi pelanggan di atas 900 Volt Ampere (VA) karena hal itu akan membebani masyarakat.
Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menyatakan, menaikkan harga BBM dan tarif tenaga listrik pada satu tahun bersamaan akan sangat memberatkan masyarakat.
”Sangat tidak bijaksana jika dilakukan bersamaan, harus dipilih salah satunya berdasarkan skala prioritas dan derajat urgensinya,” ujarnya.
Dilihat dari urgensinya, Pri Agung menilai, kenaikan harga BBM lebih menjadi prioritas dibandingkan kenaikan tarif listrik.
Harga BBM nonsubsidi yang sudah mencapai dua kali dari harga BBM bersubsidi menimbulkan peningkatan konsumsi dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu, rendahnya harga BBM bersubsidi juga mengakibatkan energi alternatif tidak bisa berkembang.
Apalagi, sejauh ini tarif tenaga listrik lebih tepat sasaran dibandingkan dengan harga BBM karena rekening pemakaian listrik bersifat individual dan tarif listrik untuk pelanggan 450-900 VA relatif lebih rendah dibandingkan golongan pelanggan 900 VA ke atas.
”Jadi tarif listrik saat ini lebih tepat sasaran dibandingkan BBM,” ujarnya.
Demikian benang merah diskusi publik bertema ”Mendengar Aspirasi Rakyat Terhadap Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi dan Kenaikan Tarif Tenaga Listrik”, Senin (27/2/2012), di Jakarta.
Ketua DPP Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Partai Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan tarif tenaga listrik bersamaan dengan kenaikan BBM bersubsidi pada 1 April mendatang sebesar 10 persen bagi pelanggan di atas 900 Volt Ampere (VA) karena hal itu akan membebani masyarakat.
Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menyatakan, menaikkan harga BBM dan tarif tenaga listrik pada satu tahun bersamaan akan sangat memberatkan masyarakat.
”Sangat tidak bijaksana jika dilakukan bersamaan, harus dipilih salah satunya berdasarkan skala prioritas dan derajat urgensinya,” ujarnya.
Dilihat dari urgensinya, Pri Agung menilai, kenaikan harga BBM lebih menjadi prioritas dibandingkan kenaikan tarif listrik.
Harga BBM nonsubsidi yang sudah mencapai dua kali dari harga BBM bersubsidi menimbulkan peningkatan konsumsi dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu, rendahnya harga BBM bersubsidi juga mengakibatkan energi alternatif tidak bisa berkembang.
Apalagi, sejauh ini tarif tenaga listrik lebih tepat sasaran dibandingkan dengan harga BBM karena rekening pemakaian listrik bersifat individual dan tarif listrik untuk pelanggan 450-900 VA relatif lebih rendah dibandingkan golongan pelanggan 900 VA ke atas.
”Jadi tarif listrik saat ini lebih tepat sasaran dibandingkan BBM,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar