Senin, 13 Februari 2012 09:51 WIB
BENGKULU--MICOM: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu mengeluhkan masih ada sejumlah kabupaten yang mengalihfungsikan lahan pangan menjadi lokasi pertambangan dan perkebunan. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan para kepala daerah untuk mempertahankan lahan pangan.
"Ada beberapa kabupaten tidak taat kesepakatan Dewan Ketahanan Pangan, dengan mengalihkan ladang pangan menjadi lokasi pertambangan dan perkebunan," kata Kepala Badan Ketahanan pangan (BKP) Provinsi Bengkulu Muslih Z, Senin (13/2).
Namun, kata dia, luas lahan pangan yang sudah alih fungsi itu belum dapat diketahui. Ia mengatakan para bupati dan wali kota selaku dewan ketahanan pangan di daerah, sebelumnya telah menyepakati untuk mempertahankan lahan pangan di masing-masing daerahnya.
Kesepakatan dewan pangan daerah tersebut dilakukan 19 Desember 2011, dengan surat tertulis berisikan sembilan poin kesepakatan antara lain tetap mempertahankan lahan pangan untuk tidak dijadikan peruntukan lain.
"Dengan kondisi tersebut, pihaknya sangat kecewa karena isu ketahanan pangan telah menjadi ancaman serius dari berbagai daerah di tanah air termasuk di provinsi Bengkulu," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data, alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukkan lain di Bengkulu sudah menjadi hal biasa atau tidak mengikuti perkembangan waktu. Hal ini menyebabkan program ketahanan pangan daerah itu terhambat.
"Bengkulu belum memiliki data terbaru mengenai kawasan lahan pangan dialihfungsikan untuk keperluan lain, sementara kita bukan lembaga teknis untuk menghitung data itu, tetapi tetap memerlukan data sebagai basis untuk program ketahanan pangan Bengkulu," tambahnya.
Secara nasional terdapat penciutan luasan lahan pangan sebanyak 10 persen setiap tahun, ditambah lagi terjadi berbagai bencana seperti longsor, abrasi dan lainnya mengikis lahan pertanian.
"Mestinya, setiap instansi terkait dapat memanfaatkan foto satelit untuk mengetahui sebaran lahan persawahan dan perkebunan pangan di Bengkulu sehingga dapat selalu memperbarui setiap waktu data lahan pangan tersebut," ujarnya. (Ant/OL-10)
BENGKULU--MICOM: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu mengeluhkan masih ada sejumlah kabupaten yang mengalihfungsikan lahan pangan menjadi lokasi pertambangan dan perkebunan. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan para kepala daerah untuk mempertahankan lahan pangan.
"Ada beberapa kabupaten tidak taat kesepakatan Dewan Ketahanan Pangan, dengan mengalihkan ladang pangan menjadi lokasi pertambangan dan perkebunan," kata Kepala Badan Ketahanan pangan (BKP) Provinsi Bengkulu Muslih Z, Senin (13/2).
Namun, kata dia, luas lahan pangan yang sudah alih fungsi itu belum dapat diketahui. Ia mengatakan para bupati dan wali kota selaku dewan ketahanan pangan di daerah, sebelumnya telah menyepakati untuk mempertahankan lahan pangan di masing-masing daerahnya.
Kesepakatan dewan pangan daerah tersebut dilakukan 19 Desember 2011, dengan surat tertulis berisikan sembilan poin kesepakatan antara lain tetap mempertahankan lahan pangan untuk tidak dijadikan peruntukan lain.
"Dengan kondisi tersebut, pihaknya sangat kecewa karena isu ketahanan pangan telah menjadi ancaman serius dari berbagai daerah di tanah air termasuk di provinsi Bengkulu," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data, alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukkan lain di Bengkulu sudah menjadi hal biasa atau tidak mengikuti perkembangan waktu. Hal ini menyebabkan program ketahanan pangan daerah itu terhambat.
"Bengkulu belum memiliki data terbaru mengenai kawasan lahan pangan dialihfungsikan untuk keperluan lain, sementara kita bukan lembaga teknis untuk menghitung data itu, tetapi tetap memerlukan data sebagai basis untuk program ketahanan pangan Bengkulu," tambahnya.
Secara nasional terdapat penciutan luasan lahan pangan sebanyak 10 persen setiap tahun, ditambah lagi terjadi berbagai bencana seperti longsor, abrasi dan lainnya mengikis lahan pertanian.
"Mestinya, setiap instansi terkait dapat memanfaatkan foto satelit untuk mengetahui sebaran lahan persawahan dan perkebunan pangan di Bengkulu sehingga dapat selalu memperbarui setiap waktu data lahan pangan tersebut," ujarnya. (Ant/OL-10)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar