Yulvianus Harjono | Robert Adhi Ksp | Senin, 5 Maret 2012 | 19:14 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Nelayan di Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, menolak keras rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan BBM dikhawatirkan akan semakin menambah beban biaya operasional mereka.
Dalam siaran pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Serikat Nelayan Kepulauan Togean, Senin (5/3/2012) diungkapkan bahwa kenaikan BBM akan semakin membuat harga solar di kawasan ini melambung tinggi.
Saat ini, sebelum kenaikan harga, BBM di perkampungan nelayan di Kepulauan Togean mencapai Rp 15.000 - Rp 20.000 per liter. Untuk itu, dalam kongres pada 1 - 2 Maret lalu, nelayan setempat meminta Presiden RI membatalkan rencana pencabutan subsidi BBM, khususnya bagi nelayan tradisional.
Dalam kongres itu, menurut Koordinator Program Kiara, Abdul Halim, nelayan Togean juga mendesak pembatalan adanya hak pengusahaan perairan pesisir yang dilakukan pengusaha. Ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
"Negara harus mencabut dan mengambil alih pengelolaannya (wilayah pesisir). Kemudian, bersama-sama masyarakat setempat melakukan upaya perlindungan dan pemanfaatan yang lestari, sehingga nelayan bisa lebih sejahtera," tuturnya.
Dalam siaran pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Serikat Nelayan Kepulauan Togean, Senin (5/3/2012) diungkapkan bahwa kenaikan BBM akan semakin membuat harga solar di kawasan ini melambung tinggi.
Saat ini, sebelum kenaikan harga, BBM di perkampungan nelayan di Kepulauan Togean mencapai Rp 15.000 - Rp 20.000 per liter. Untuk itu, dalam kongres pada 1 - 2 Maret lalu, nelayan setempat meminta Presiden RI membatalkan rencana pencabutan subsidi BBM, khususnya bagi nelayan tradisional.
Dalam kongres itu, menurut Koordinator Program Kiara, Abdul Halim, nelayan Togean juga mendesak pembatalan adanya hak pengusahaan perairan pesisir yang dilakukan pengusaha. Ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
"Negara harus mencabut dan mengambil alih pengelolaannya (wilayah pesisir). Kemudian, bersama-sama masyarakat setempat melakukan upaya perlindungan dan pemanfaatan yang lestari, sehingga nelayan bisa lebih sejahtera," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar