Brigita Maria Lukita | Agus Mulyadi | Senin, 5 Maret 2012 | 22:54 WIB
KOMPAS/DEFRI WERDIONO
Ilustrasi: Sejumlah mahasiswa di Banjarmasin, Kalsel, berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM, Senin (5/3/2012).
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah harus mengalokasikan pengalihan subsidi bahan bakar minyak terbesar ke sektor pertanian dan perikanan.
Kenaikan harga BBM yang direncanakan berlaku mulai 1 April 2012 akan memberikan beban langsung bagi petani dan nelayan. Petani dan nelayan merupakan komposisi terbesar masyarakat miskin di Indonesia.
Demikian dikemukakan anggota Komisi IV DPR, Rofi' Munawar, di Jakarta, dalam siaran persnya, Senin (5/3/2012).
”Kenaikan BBM memberikan efek psikologis untuk kenaikan berbagai komoditas di sektor kehidupan lain, di antaranya kenaikan bahan pokok yang akan sangat memberatkan bagi kalangan petani dan nelayan,” ujarnya.
Untuk itu, menurut Rofi, alokasi pengalihan subsidi BBM harus dipastikan menyentuh kalangan nelayan dan petani yang sangat rentan terkena kenaikan BBM.
Ia menambahkan, pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung sebaiknya diarahkan ke arah kegiatan yang bersifat produktif, jangka panjang, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kapasitas modal manusia, seperti program padat karya, pengembangan usaha kecil menengah, pemberdayaan petani, pendidikan dasar dan kesehatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2011, terdapat 30,02 juta penduduk berada dalam kondisi miskin. Penduduk miskin di perdesaan sebanyak 18.97 juta jiwa dan 11.05 juta penduduk miskin perkotaan.
Studi yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) tahun 2009 menggambarkan bahwa 82 persen pekerja miskin kini berada di perdesaan dan 66 persen di antaranya terkait bidang pertanian.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, jumlah nelayan miskin mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari jumlah penduduk miskin nasional.
Kenaikan harga BBM yang direncanakan berlaku mulai 1 April 2012 akan memberikan beban langsung bagi petani dan nelayan. Petani dan nelayan merupakan komposisi terbesar masyarakat miskin di Indonesia.
Demikian dikemukakan anggota Komisi IV DPR, Rofi' Munawar, di Jakarta, dalam siaran persnya, Senin (5/3/2012).
”Kenaikan BBM memberikan efek psikologis untuk kenaikan berbagai komoditas di sektor kehidupan lain, di antaranya kenaikan bahan pokok yang akan sangat memberatkan bagi kalangan petani dan nelayan,” ujarnya.
Untuk itu, menurut Rofi, alokasi pengalihan subsidi BBM harus dipastikan menyentuh kalangan nelayan dan petani yang sangat rentan terkena kenaikan BBM.
Ia menambahkan, pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung sebaiknya diarahkan ke arah kegiatan yang bersifat produktif, jangka panjang, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kapasitas modal manusia, seperti program padat karya, pengembangan usaha kecil menengah, pemberdayaan petani, pendidikan dasar dan kesehatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2011, terdapat 30,02 juta penduduk berada dalam kondisi miskin. Penduduk miskin di perdesaan sebanyak 18.97 juta jiwa dan 11.05 juta penduduk miskin perkotaan.
Studi yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) tahun 2009 menggambarkan bahwa 82 persen pekerja miskin kini berada di perdesaan dan 66 persen di antaranya terkait bidang pertanian.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, jumlah nelayan miskin mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari jumlah penduduk miskin nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar