Lima Polisi yang Aniaya Warga Sape Dihukum Kurungan Tiga Hari

Jumat, 06 Januari 2012 05:37 WIB    
MATARAM--MICOM: Lima anggota polisi di wilayah Nusa Tenggara Barat yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga pengunjuk rasa hanya dijatuhi sanksi hukuman kurungan di tempat khusus selama tiga hari.

Vonis hukuman kurungan di tempat khusus selama tiga hari itu dijatuhkan pimpinan sidang pelanggaran disiplin kepada lima anggota polisi terperiksa dalam persidangan yang digelar di Mataram, Kamis (5/1).

Sidang pelanggaran disiplin yang terbuka untuk umum itu berlangsung di ruang Rupatama Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dipimpin Direktur Binmas Polda NTB Kombes Suwarto.

Kelima anggota polisi itu masing-masing 4 dari Satuan Brimob Polda NTB dan 1 dari Polresta Bima yakni Briptu I Made Suarjana, (Satintel Polresta Bima)

Empat anggota Brimob Polda NTB itu yakni Bripda Fauzi (anggota Kompi IV Brimob di Bima), Bripta Fatwa (anggota Kompi IV Brimob Bima), Briptu Adi Nata (Satintel Brimob Polda NTB) dan Briptu Ida Bagus Juli Putra (Satintel Brimob Polda NTB).

Bertindak sebagai penuntut dalam persidangan itu yakni tiga perwira pertama dari Bidang Propam Polda NTB, masing-masing Ajun Komisaris I Wayan Putra, Ajun Komisaris Lalu Suaib Husein, dan Ajun Komisaris Edy S. (Ant/OL-5)

Terlalu, Polisi Intimidasi Wartawan Bima

Penulis : Donny Andhika

Kamis, 05 Januari 2012 22:16 WIB
JAKARTA--MICOM: Video saat pihak kepolisian menembaki warga yang berdemonstrasi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, ternyata membuat gerah korps Bhayangkara tersebut.

Tak pelak, sejumlah wartawan lokal NTB menjadi sasaran intimidasi aparat. Tujuannya untuk mencari perekam video tersebut.

Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mengatakan itu. Video tersebut direkam tepat saat penyerangan polisi ke warga pendemo terjadi pada 24 Desember 2011.

"Situasi yang berkembang sekarang, menimpa rekan-rekan wartawan. Kita perlu tekankan kepada tataran kepolisian, agar tidak melakukan intimidasi atau menciptakan suasana yang membuat rekan-rekan pers di sana (Bima) tidak nyaman," ujar Ifdal dalam rapat bersama sejumlah anggota Komisi III DPR di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (5/1).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPR dipimpin Nasir Jamil (PKS) yang ditemani Martin Hutabarat (Gerindra), Ahmad Yani (PPP), Eva Sundari, dan Ahmad Basarah (PDI-Perjuangan).

Dari Komnas HAM diwakili Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, Wakil Ketua Bidang Eksteral Nurkholis, dan Komisioner yang juga Ketua Tim Investigasi Kasus Pelabuhan Sape Ridha Saleh.

Informasi mengenai intimidasi didapatkan dari sejumlah wartawan yang sedang berada di Bima. Polisi mengitimidasi dengan cara meneror melalui pesan singkat dan mendatangi sejumlah wartawan.

"Mereka (polisi) mencurigai gambar video yang kami dapatkan berasal dari wartawan. Padahal video itu bukan dari mereka. Ini kan bukan zamannya lagi intimidasi," kata Ifdal.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Yani menegaskan, informasi tentang intimidasi yang dilakukan harus segera ditangani serius agar tidak menjadi persoalan baru dalam kasus tersebut.

"Berdasarkan informasi ini, kami meminta kepada Kapolri untuk menghentikan langkah-langkah aparat kepolisian di bawahnya, dalam rangka untuk tidak melakukan teror atau intimidasi terhadap pekerja jurnalistik di Bima. Saya kira tidak bisa terus-terus dilakukan seperti itu," ujar Yani. (*/OL-5) 

Kemenkum HAM Diminta Prioritaskan Empat Hal

Jumat, 06 Januari 2012 10:23 WIB     

Komentar: 1

0 0

 

JAKARTA--MICOM: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan empat hal menjadi prioritas dalam isu hak asasi manusia (HAM) bagi Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

Berdasarkan salinan surat Kontras kepada Menkumham yang diperoleh Jumat (6/1) disebutkan bahwa empat hal tersebut adalah penyelesaian peristiwa pelanggaran berat HAM di masa lalu, ratifikasi konvensi untuk penghilangan orang secara paksa, kriminalisasi tindakan penyiksaan, serta pemenuhan hak tahanan dan narapidana politik di Papua dan Maluku.

Surat yang ditandatangani Koordinator Kontras, Haris Azhar menyebutkan, semua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu mulai dari Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Mei 1998, Talangsari, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 masih terhenti proses hukumnya di Kejaksaan Agung.

Menurut Haris, Jaksa Agung hingga kini belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyelidikan. "Alasan yang disampaikan oleh Jaksa Agung sangat politis dan berubah-ubah," katanya.

Ia menegaskan, proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui proses hukum harus menjadi prioritas karena Indonesia sudah memiliki perangkat hukum melalui Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam menyelesaikan upaya penyelesaian peristiwa pelanggaran berat HAM di masa lalu, ujar dia, terdapat dua hal yang saat ini memerlukan perhatian khusus yaitu pembentukan Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Djoko Suyanto, serta menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa pascarekomendasi Pansus DPR. (Ant/OL-04)

ExxonMobil dipaksa bangun fasilitas tambahan di Banyu Urip

Oleh Nurbaiti

Rabu, 04 Januari 2012 | 18:58 WIB

JAKARTA: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tetap memaksa ExxonMobil Corporation untuk segera membangun fasilitas tambahan produksi berkapasitas 5.000 barel minyak per hari guna memacu peningkatan produksi di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Jawa Timur.

ExxonMobil Corporation melalui dua anak usahanya Mobil Cepu Limited (MCL) sebagai operator Blok Cepu dan Ampolex (Cepu) PTE Ltd., memiliki 45% saham partisipasi di blok tersebut, bersama Pertamina EP Cepu pemegang 45% saham dan 4 BUMD dengan total 10% saham.

Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Rudi Rubiandini mengungkapkan pihaknya sudah sejak setahun lalu meminta ExxonMobil membangun fasilitas tambahan itu untuk meningkatkan produksi, tetapi tidak mendapatkan respon dari raksasa migas asal Amerika Serikat itu.

Padahal, lanjutnya, dengan adanya fasilitas tambahan itu mampu meningkatkan produksi di tiga sumur eksisting Banyu Urip yang selama ini hanya memiliki peralatan dengan kapasitas 20.000 bph.

Berdasarkan kajian BP Migas, jelasnya, sumur-sumur itu mampu mengalirkan minyak sampai dengan 37.000 bph kalau kapasitas peralatan produksinya ditingkatkan.

"Secara teknis itu [pengadaan fasilitas tambahan produksi] sangat bisa dilakukan, dan kami sudah berulang-ulang membicarakannya, tetapi pihak ExxonMobil tidak mau repot sehingga tidak ada kemauan sedikitpun untuk melakukannya,” ujarnya hari ini.

Dia menegaskan pihaknya hanya memberikan batas sampai akhir Januari tahun ini, kepada ExxonMobil untuk segera memutuskan penambahan kapasitas fasilitas produksi awal (early production fasilities/EPF) di Lapangan Banyu Urip.

"Kami berikan batas sampai akhir Januari, dan kami sudah harus terima detail proyeknya, alat yang dibutuhkan apa saja, bagaimana pengadaannya, dan berapa kalkulasi biayanya untuk proyek tambahan itu," katanya.

Menurut Rudi, BP Migas akan mengambil tindakan tegas bila ExxonMobil masih tidak bersedia meningkatkan produksi lapangan minyak itu.

"Kami akan minta pejabat [ExxonMobil] yang bertanggung jawab untuk diganti karena dianggap tidak mampu bekerja sama dengan negara. Ini kan demi kebaikan bangsa juga," ujarnya.

Di sisi lain, pihak ExxonMobil yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai operator utama Blok Cepu pada 2006 untuk kontrak 30 tahun, menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi kebutuhan energi rakyat Indonesia.

Namun, ExxonMobil masih mengkaji peningkatan fasilitas produksi itu dengan tetap mengutamakan keselamatan, integritas, dan proses penjaminan kualitas guna memenuhi standar yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta agar penyelesaian proyek engineering, procurement and construction (EPC) 1 proyek Banyu Urip dipercepat, mengingat pentingnya kontribusi lapangan tersebut terhadap peningkatan produksi minyak nasional.

"Penyelesaian proyek ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 36 bulan, tetapi kami meminta semua pihak agar bekerja sama agar penyelesaiaan proyek ini bisa dipercepat," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pada 6 Desember 2010, Jero Wacik telah melakukan peletakan batu pertama untuk proyek EPC 1 proyek Banyu Urip. MCL memulai pembangunan fasilitas produksi awal Banyu Urip berkapasitas 20.000 bph pada akhir 2008 dan berproduksi sejak Agustus 2009.

MCL bersama Pertamina menemukan sumber minyak mentah dengan kandungan 1,478 miliar barel dan gas mencapai 8,14 miliar kaki kubik di Lapangan Banyu Urip pada Februari 2001. (sut)

Antam tunjuk Wika bangun conveyor belt di Pomalaa

05 Januari 2012,BI

Oleh Gita Arwana Cakti

Kamis, 05 Januari 2012 | 23:43 WIB

JAKARTA: PT Aneka Tambang Tbk menunjuk PT Wijaya Karya Tbk sebagai pemenang tender pembangunan conveyor belt senilai US$13,5 juta di Pomalaa.

 

Corporate Secretary Aneka Tambang Bimo Budi Satriyo mengatakan pembangunan tersebut termasuk dalam proyek Modernisasi dan Optimasi Pabrik Feronikel Pomalaa dan Pembangunan Coal Fired Power Plant (MOP-PP).

 

Dia menyebutkan penandatanganan kontrak tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Setelah itu, pembangunan pembangunan conveyor belt dimulai dan diharapkan selesai pada 2013.

 

“Setelah melakukan penyeleksian, akhirnya pemenang tender untuk pembangunan conveyor belt di Pomalaa adalah Wika. Kriteria penunjukkannya banyak. Nilainya US$13,5 juta. Penandatanganan  kontrak akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya, Kamis 5 Januari.

 

Dia menambahkan untuk proyek MOP-PP total investasi yang dibutuhkan adalah US$450 juta—US$500 juta. Adapun proyek tersebut diharapkan selesai pada semester I/2014.

 

“Belt conveyor itu bagian kecil dari proyek MOP-PP senilai US$450 juta—US$500 juta. Keseluruhan proyek ini kami harap selesai pada 2014,” paparnya.

 

Sebelumnya Bimo mengatakan perseroan telah mengalokasikan dana anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp12,61 triliun untuk pengerjaan sejumlah proyek BUMN tambang itu dalam beberapa tahun kedepan, termasuk proyek MOP-PP.

 

Adapun rincian capex itu adalah sebesar Rp3,96 triliun dialokasikan untuk capex 2011, sebesar Rp5,77 triliun pada 2012, dan Rp2,88 triliun pada 2013. (ea)

HARGA EMAS: Antam naikkan harga Rp1.000/gram

Oleh Sutarno

Kamis, 05 Januari 2012 | 09:07WIB

Harga emas Kamis 5 Januari 2012

Acuan	WIB	Harga (gram)
Aneka Tambang	8:26	Rp548.000
HKMEx GOLD	8:34	US$51,89
GOLD 100 Bloomberg	8:38	US$51,87
Sumber: Antam & Bloomberg
Ket: *) untuk emas 1 gram

JAKARTA: Harga emas ritel hari ini, Kamis 5 Januari 2012, naik tipis Rp1.000/gram jika menggunakan acuan harga emas PT Aneka Tambang (Antam).

Daftar harga emas yang dirilis Antam hari ini pukul 8:26 WIB menunjukkan harga emas batangan ukuran 1 gram dipatok Rp548.000 dengan buyback (harga beli kembali) Rp476.000 per gram untuk emas bersertifikat resmi BUMN tersebut.

Jika dibandingkan dengan kemarin, harga itu naik tipis Rp1.000. Adapun daftar harga emas (gram) selengkapnya untuk hari ini adalah 1 gram Rp548.000, 2 gram Rp527.000, 2,5 gram Rp522.800, 3 gram Rp520.000, 4 gram Rp516.500, 5 gram Rp516.500, 10 gram Rp512.500, 25 gram Rp509.480, 50 gram Rp507.940, 100 gram Rp507.240, 250 gram Rp506.320, 1.000 gram Rp506.000.

Kenaikan harga emas itu linier dengan kondisi harga emas di pasar global. Indeks Gold 100 Bloomberg, misalnya, pada pukul 8:38 WIB menunjukkan harga emas naik tipis US$0,7 per troy ounce (2,25 sen dolar/gram) ke level US$1.613,4 per troy ounce (US$51,87/gram).

Akan tetapi kondisi itu sedikit berbeda dengan Bursa Hong Kong Metal Exchange. Indeks HKMEx Gold pada pukul 8:34 justru menunjukkan penurunan harga emas US$3,1 per troy ounce (9,97 sen dolar/gram) dan harga emas berada di level US$1.613,8 per troy ounce (US$51,89/gram).

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi ini terus melemah. Indeks valas Bloomberg pukul 9:13 menunjukkan kurs rupiah turun 0,19% di level Rp9.162,5 per US$1.

Perkembangan kurs rupiah sesi siang hingga sore perlu diwaspadai karena berpotensi mengoreksi harga emas di tingkat ritel.

Ingin tahun prediksi harga emas 2012? Simak ulasannya di artikel .
 

Anak usaha Myoh raih penjaman dari KEBI

enjaman dari KEBI

Oleh Bunga Dewi Kusuma

Senin, 02 Januari 2012 | 18:14 WIB

JAKARTA: PT Sims Jaya Kaltim, anak usaha PT Myoh Technology Tbk, mendapatkan fasilitas pinjaman senilai US$3 juta atau setara Rp27,24 miliar dari Bank Korean Exchange Bank Indonesia.

Direktur Utama Myoh Dedet Yandrinal mengatakan fasilitas pinjaman tersebut akan digunakan anak usaha perseroan untuk membeli ekskavator guna mendukung aktivitas jasa kontraktor pertambangan.

“Dana itu akan kami gunakan untuk membeli ekskavator dari Trakindo [PT Trakindo Utama],” ujarnya saat dihubungi Bisnis hari ini.

Dedet menjelaskan pinjaman dari Bank KEB tersebut merupakan pinjaman jangka pendek dengan tenor pinjaman 3 bulan. Perseroan, tuturnya memiliki opsi untuk melunasi pinjaman itu setelah periode tiga bulan ataupun memperpanjangnya.

Dia menambahkan penandatanganan pinjaman antara kedua belah pihak dilakukan pada 23 Desember 2011. Adapun, lanjutnya bunga pinjaman mengacu pada LIBOR (London Interbank Offered Rate) ditambah 1,7% yang ditetapkan secara harian.

Pinjaman dari Bank KEB senilai US$3 juta itu merupakan bagian dari dana belanja modal (capital expenditure/ capex) yang dialokasikan perseroan untuk tahun ini mencapai US$20 juta atau setara Rp181,6 miliar.

Sebelumnya, Dedet menjelaskan capex tersebut akan dipenuhi perseroan dari pinjaman Bank KEB dan kas internal senilai US$8 juta. Perseroan, tuturnya berpotensi menggelar rights issue untuk memeroleh sisa dana sebesar US$9.

"Manajemen sedang mengkaji kemungkinan melakukan right issue lagi untuk mencari dana guna pemenuhan belanja modal tahun depan. Namun, kami masih belum dapat memastikan kapan aksi korporasi itu dilakukan berikut nilainya," terangnya belum lama ini.

Sims Jaya Kaltim merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan. Salah satu pelanggan perseroan adalah PT Kideco Jaya Agung yang merupakan anak usaha PT Indika Energy Tbk.

Myoh Technology menguasai 99,99% saham Sims Jaya melalui akuisisi yang baru saja direalisasikan dengan nilai Rp516 miliar. Dana akuisisi diperoleh perseroan dari hasil penerbitan saham baru sebanyak 1,26 miliar lembar senilai Rp529,52 miliar.

Dengan pengambilalihan saham tersebut, maka Myoh mengganti bisnis intinya menjadi jasa pertambangan dari sebelumnya bergerak di bidang perangkat lunak. Adapun, nama perseroan juga akan berubah menjadi PT Samindo Resources Tbk.

Dedet mengatakan, paskaakuisisi perseroan memproyeksikan pendapatan pada 2011 sebesar Rp1,45 triliun atau melonjak 745,78% jika dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp1,95 miliar.

"Untuk usaha lama sudah tidak dijalankan lagi. Jadi kontribusi pendapatan perseroan ke depannya hanya berasal dari Sims Jaya Kaltim," kata Dedet belum lama ini.

Seiring dengan lonjakan pendapatan tersebut, laba bersih perseroan sepanjang 2010 juga diperkirakan ikut terkerek menjadi Rp43 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp72,38 juta.

Adapun, pada tahun ini perseroan memperkirakan pencapaian pendapatan sebesar Rp1,54 triliun, naik 5,7% dibandingkan dengan tahun ini. (faa)