04 Januari 2012,Tempo
TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bima, Sirajudin, mengatakan penanganan korban kerusuhan Sape yang dilakukan Rumah Sakit Muhammadiyah, Bima, karena pertimbangan kemanusiaan. “Ini murni komitmen Muhammadiyah agar bisa memberikan kontribusinya demi membantu para korban,” ujar Sirajudin ketika dihubungi Tempo melalui telepon selulernya, Selasa, 3 Januari 2012.
Sirajudin menjelaskan pula, keterlibatan PD Muhammadiyah Bima maupun RS Muhammadiyah Bima dalam menangani para korban juga atas permintaan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Muhammadiyah juga bersedia menanggung seluruh biaya perawatan.
Menurut Sirajudin, Din Syamsuddin aktif melakukan komunikasi dengan PD Muhammadiyah Bima sejak Senin, 26 Desember 2011. Sirajudin mengakui bahwa Din meminta agar PD Muhammadiyah Bima terus memberikan laporan kepada PP Muhammadiyah di Jakarta perihal data dan informasi yang berkaitan dengan kerusuhan maupun izin tambang yang diberikan Bupati Bima, Ferry Zulkarnaen, kepada PT Sumber Mineral Nusantara.
Ketika ditanya apakah tidak ada kekhawatiran Muhammadiyah dituduh berpolitik dengan memanfaatkan kerusuhan Sape, secara tegas Sirajudin mengatakan keterlibatan Muhammadiyah hanya sebatas menangani korban atas dasar pertimbangan kemanusiaan. “Tidak ada unsur politik. Kami tidak berpolitik karena Muhammadiyah bukan organisasi politik,” ujar Sirajudin.
Sirajudin memaparkan peran PD Muhammadiyah Bima adalah memfasilitasi para korban agar bisa segera mendapatkan perawatan. Sebab, kata Sirajudin, banyak korban kerusuhan Sape yang tidak berani berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima karena takut ditangkap polisi. ”Hingga kini masih banyak yang belum berobat meski luka yang dideritanya tidak berat,” ucapnya. Namun, Sirajudin tidak bisa merinci jumlah korban yang belum berani berobat dengan alasan belum mendapatkan data yang pasti. ”Agar Muhammadiyah tidak dituduh macam-macam, kami memang belum masuk ke Kecamatan Lambu.”
Sirajudin menguraikan sejumlah masalah yang memicu terjadinya aksi massa, termasuk pembakaran Kantor Kecamatan Lambu pada Februari 2011 hingga pemblokiran Pelabuhan Penyeberangan Sape. Namun, Sirajudin menolak penjelasannya ihwal pemicu maupun latar belakang masalah dipublikasikan ke media karena berbagai informasi itu merupakan laporan PD Muhammadiyah Bima kepada PP Muhammadiyah di Jakarta. ”Kalau mau diberitakan, Pak Din Syamsuddin yang berwenang menjelaskannya,” kata Sirajudin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, RS Muhammadiyah Bima sempat menangani tiga korban. Mereka adalah M. Ali, 50 tahun, warga Desa Sumi; Ismail, 55 tahun, asal Desa Rato, dan Ridwansyah, 19 tahun, warga Desa Sumi. Ketiganya masuk RS Muhammadiyah sejak Sabtu, 24 Desember 2011, beberapa saat setelah terjadi kerusuhan.
Ridwansyah yang mengalami luka tembak di bagian kaki telah menjalani operasi. Sedangkan M. Ali dan Ismail yang mengalami luka di bagian dada sudah dirujuk ke RS Muhammadiyah Mataram. Karena keterbatasan peralatan, RS Muhammadiyah Bima tidak bisa melakukan operasi terhadap keduanya. Selain itu, M. Ali memiliki riwayat penyakit asma, sedangkan Ismail menderita infeksi paru atau pneunomia.
Seorang dokter di RS Muhammadiyah yang tidak bersedia disebutkan namanya menjelaskan, selain tiga orang tersebut, Senin malam, 2 Januari 2012, masuk lagi seorang korban bernama Mus Mulyadin, 20 tahun. Mulyadin menderita luka di bagian paha. Belum diketahui secara pasti penyebab luka karena masih dilakukan pembersihan.
Ratusan warga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sejak Senin, 19 Desember 2011, memblokir Pelabuhan Penyeberangan Sape. Aksi dilakukan untuk memprotes Bupati Bima, Ferry Zulkarnaen, yang memberikan izin eksplorasi pertambangan emas kepada PT Sumber Mineral Nusantara. Aksi pemblokiran yang berlangsung lima hari itu dibubarkan paksa oleh polisi, Sabtu, 24 Desember 2011. Tindakan pembubaran menimbulkan kerusuhan yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
JALIL HAKIM
Sirajudin menjelaskan pula, keterlibatan PD Muhammadiyah Bima maupun RS Muhammadiyah Bima dalam menangani para korban juga atas permintaan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Muhammadiyah juga bersedia menanggung seluruh biaya perawatan.
Menurut Sirajudin, Din Syamsuddin aktif melakukan komunikasi dengan PD Muhammadiyah Bima sejak Senin, 26 Desember 2011. Sirajudin mengakui bahwa Din meminta agar PD Muhammadiyah Bima terus memberikan laporan kepada PP Muhammadiyah di Jakarta perihal data dan informasi yang berkaitan dengan kerusuhan maupun izin tambang yang diberikan Bupati Bima, Ferry Zulkarnaen, kepada PT Sumber Mineral Nusantara.
Ketika ditanya apakah tidak ada kekhawatiran Muhammadiyah dituduh berpolitik dengan memanfaatkan kerusuhan Sape, secara tegas Sirajudin mengatakan keterlibatan Muhammadiyah hanya sebatas menangani korban atas dasar pertimbangan kemanusiaan. “Tidak ada unsur politik. Kami tidak berpolitik karena Muhammadiyah bukan organisasi politik,” ujar Sirajudin.
Sirajudin memaparkan peran PD Muhammadiyah Bima adalah memfasilitasi para korban agar bisa segera mendapatkan perawatan. Sebab, kata Sirajudin, banyak korban kerusuhan Sape yang tidak berani berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima karena takut ditangkap polisi. ”Hingga kini masih banyak yang belum berobat meski luka yang dideritanya tidak berat,” ucapnya. Namun, Sirajudin tidak bisa merinci jumlah korban yang belum berani berobat dengan alasan belum mendapatkan data yang pasti. ”Agar Muhammadiyah tidak dituduh macam-macam, kami memang belum masuk ke Kecamatan Lambu.”
Sirajudin menguraikan sejumlah masalah yang memicu terjadinya aksi massa, termasuk pembakaran Kantor Kecamatan Lambu pada Februari 2011 hingga pemblokiran Pelabuhan Penyeberangan Sape. Namun, Sirajudin menolak penjelasannya ihwal pemicu maupun latar belakang masalah dipublikasikan ke media karena berbagai informasi itu merupakan laporan PD Muhammadiyah Bima kepada PP Muhammadiyah di Jakarta. ”Kalau mau diberitakan, Pak Din Syamsuddin yang berwenang menjelaskannya,” kata Sirajudin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, RS Muhammadiyah Bima sempat menangani tiga korban. Mereka adalah M. Ali, 50 tahun, warga Desa Sumi; Ismail, 55 tahun, asal Desa Rato, dan Ridwansyah, 19 tahun, warga Desa Sumi. Ketiganya masuk RS Muhammadiyah sejak Sabtu, 24 Desember 2011, beberapa saat setelah terjadi kerusuhan.
Ridwansyah yang mengalami luka tembak di bagian kaki telah menjalani operasi. Sedangkan M. Ali dan Ismail yang mengalami luka di bagian dada sudah dirujuk ke RS Muhammadiyah Mataram. Karena keterbatasan peralatan, RS Muhammadiyah Bima tidak bisa melakukan operasi terhadap keduanya. Selain itu, M. Ali memiliki riwayat penyakit asma, sedangkan Ismail menderita infeksi paru atau pneunomia.
Seorang dokter di RS Muhammadiyah yang tidak bersedia disebutkan namanya menjelaskan, selain tiga orang tersebut, Senin malam, 2 Januari 2012, masuk lagi seorang korban bernama Mus Mulyadin, 20 tahun. Mulyadin menderita luka di bagian paha. Belum diketahui secara pasti penyebab luka karena masih dilakukan pembersihan.
Ratusan warga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sejak Senin, 19 Desember 2011, memblokir Pelabuhan Penyeberangan Sape. Aksi dilakukan untuk memprotes Bupati Bima, Ferry Zulkarnaen, yang memberikan izin eksplorasi pertambangan emas kepada PT Sumber Mineral Nusantara. Aksi pemblokiran yang berlangsung lima hari itu dibubarkan paksa oleh polisi, Sabtu, 24 Desember 2011. Tindakan pembubaran menimbulkan kerusuhan yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
JALIL HAKIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar