Minggu, 08 April 2012 | 18:09 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara PT. Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam, menjelaskan kepada Tempo bahwa proses pembelian tanah bencana lumpur Lapindo sudah mencapai 75 persen. “Itu secara total sudah sebesar itu,” ujar Andi lewat sambungan telepon, Ahad, 8 April 2012. Ia menjelaskan untuk pembayaran sebanyak 20 persen pada tahap awal sudah mencapai 99,5 persen.
Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Indah Kurnia, yang menyatakan bahwa realisasi anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk pemerintah tidak pernah lebih dari 63 persen. Ia menyatakan, pemerintah menunggu melunasi pembayaran, sampai PT Minarak Lapindo Jaya melakukan pembayaran serupa. “Pemerintah dan Lapindo saling mengunci,” kata Indah beberapa waktu lalu.
Indah melanjutkan, pembayaran oleh Group Bakrie yang seret membuat ganti rugi yang ditetapkan pemerintah juga ikut seret. “Yang rugi lagi-lagi rakyat,” ujarnya. Menurut Indah seretnya pembayaran kepada warga di dalam area bencana karena Lapindo mengganti tanah warga jauh di bawah harga normal.
Ia mengatakan warga yang tanahnya berstatus kering seharusnya mendapatkan ganti rugi Rp 1 juta per meter persegi. Namun oleh Group Bakrie yang berwenang memverifikasi, status tanah diubah menjadi tanah basah dengan harga ganti rugi Rp 120 ribu per meter persegi. Tanah kering merupakan tanah untuk pekarangan, adapun tanah basah untuk persawahan.
Andi Darussalam menilai pernyataan Indah tidak benar. “Data yang ia miliki tidak lengkap. Seharusnya ia datang ke kantor kami dan mengecek ulang apakah benar pembayaran kami baru 63 persen,” kata Andi.
Ia juga membantah jika Group Bakrie mengubah pembelian tanah kering menjadi seharga tanah basah. Andi menilai, data yang disampaikan Indah juga tidak jelas berasal dari daerah mana dan disampaikan oleh siapa. “Kami sangat senang jika ada anggota Komisi yang datang ke kantor kami, menanyakan data-data pembelian tanah. Sayangnya, saya merasa Indah belum pernah datang,” ujar Andi.
ELLIZA HAMZAH
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara PT. Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam, menjelaskan kepada Tempo bahwa proses pembelian tanah bencana lumpur Lapindo sudah mencapai 75 persen. “Itu secara total sudah sebesar itu,” ujar Andi lewat sambungan telepon, Ahad, 8 April 2012. Ia menjelaskan untuk pembayaran sebanyak 20 persen pada tahap awal sudah mencapai 99,5 persen.
Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Indah Kurnia, yang menyatakan bahwa realisasi anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk pemerintah tidak pernah lebih dari 63 persen. Ia menyatakan, pemerintah menunggu melunasi pembayaran, sampai PT Minarak Lapindo Jaya melakukan pembayaran serupa. “Pemerintah dan Lapindo saling mengunci,” kata Indah beberapa waktu lalu.
Indah melanjutkan, pembayaran oleh Group Bakrie yang seret membuat ganti rugi yang ditetapkan pemerintah juga ikut seret. “Yang rugi lagi-lagi rakyat,” ujarnya. Menurut Indah seretnya pembayaran kepada warga di dalam area bencana karena Lapindo mengganti tanah warga jauh di bawah harga normal.
Ia mengatakan warga yang tanahnya berstatus kering seharusnya mendapatkan ganti rugi Rp 1 juta per meter persegi. Namun oleh Group Bakrie yang berwenang memverifikasi, status tanah diubah menjadi tanah basah dengan harga ganti rugi Rp 120 ribu per meter persegi. Tanah kering merupakan tanah untuk pekarangan, adapun tanah basah untuk persawahan.
Andi Darussalam menilai pernyataan Indah tidak benar. “Data yang ia miliki tidak lengkap. Seharusnya ia datang ke kantor kami dan mengecek ulang apakah benar pembayaran kami baru 63 persen,” kata Andi.
Ia juga membantah jika Group Bakrie mengubah pembelian tanah kering menjadi seharga tanah basah. Andi menilai, data yang disampaikan Indah juga tidak jelas berasal dari daerah mana dan disampaikan oleh siapa. “Kami sangat senang jika ada anggota Komisi yang datang ke kantor kami, menanyakan data-data pembelian tanah. Sayangnya, saya merasa Indah belum pernah datang,” ujar Andi.
ELLIZA HAMZAH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar