Kamis, 05 April 2012 | 10:32 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan siap melawan jika lahan bersengketa milik PT Bukit Asam jadi dieksekusi pihak lain. "Kalau nantinya akan dieksekusi, ya, kita lawan," ujarnya di Jakarta tadi malam.
Sebelumnya, Mahkamah Agung gagal memenangkan gugatan PT BA atas PT Adaro di Mahkamah Agung. Kekalahan itu membuat dirinya prihatin sekaligus heran sebab lahan tersebut merupakan milik negara. "Kita itu selalu kalah, kenapa ya?" tanya Dahlan.
Menurut Dahlan pemerintah dalam kasus ini sudah menurunkan kuasa hukum cukup handal. "Apa karena BUMN ini kan tidak bisa memiliki dana siluman," kata dia. "Kita siap mempertahankan sekuat tenaga agar aset itu tidak lepas."
Saat ini ada 26 ribu hektar lahan milik PT BA di Sumatera Selatan yang bersengketa. Hal ini sebagai akibat izin tambang yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat. Padahal jelas lahan itu sah milik perusahan batubara pelat merah tersebut.
Belakangan diketahui, Bupati Tanjung Enim terdahulu diduga membagikan Kuasa Pertambangan (KP) milik PTBA seluas 26 ribu hektare kepada 34 perusahaan swasta. Bahkan, sekitar 2.700 hektar senilai USD 230 juta dibeli oleh anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk, yakni PT Mustika Indah Permai.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan siap melawan jika lahan bersengketa milik PT Bukit Asam jadi dieksekusi pihak lain. "Kalau nantinya akan dieksekusi, ya, kita lawan," ujarnya di Jakarta tadi malam.
Sebelumnya, Mahkamah Agung gagal memenangkan gugatan PT BA atas PT Adaro di Mahkamah Agung. Kekalahan itu membuat dirinya prihatin sekaligus heran sebab lahan tersebut merupakan milik negara. "Kita itu selalu kalah, kenapa ya?" tanya Dahlan.
Menurut Dahlan pemerintah dalam kasus ini sudah menurunkan kuasa hukum cukup handal. "Apa karena BUMN ini kan tidak bisa memiliki dana siluman," kata dia. "Kita siap mempertahankan sekuat tenaga agar aset itu tidak lepas."
Saat ini ada 26 ribu hektar lahan milik PT BA di Sumatera Selatan yang bersengketa. Hal ini sebagai akibat izin tambang yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat. Padahal jelas lahan itu sah milik perusahan batubara pelat merah tersebut.
Belakangan diketahui, Bupati Tanjung Enim terdahulu diduga membagikan Kuasa Pertambangan (KP) milik PTBA seluas 26 ribu hektare kepada 34 perusahaan swasta. Bahkan, sekitar 2.700 hektar senilai USD 230 juta dibeli oleh anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk, yakni PT Mustika Indah Permai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar