27 Februari 2012
Rabu, 29 Februari 2012
Harga Emas Melorot 100 Dollar AS
Ester Meryana | Erlangga Djumena | Kamis, 1 Maret 2012 | 07:52 WIB
NEW YORK, KOMPAS.com — Harga kontrak emas sempat melorot hingga 100 dollar AS menjadi di bawah 1.700 dollar AS per troy ounce (1 troy ounce setara dengan 31,1 gram). Salah satu penyebabnya antara lain setelah Bank Sentral AS (the Fed) memberikan sinyal tidak akan memberikan stimulus moneter tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi AS.
Dalam perdagangan elektronik di Comex, New York, harga emas untuk pengantaran April turun 90,30 dollar AS, atau 5 persen, menjadi 1.698,10 dollar AS pada pukul 5:14 PM, Rabu (29/2/2012) waktu New York.
Bahkan pada transaksi sebelumnya, harga emas terjungkal sebesar 100 dollar AS atau 5,6 persen menjadi 1.688,40 dollar AS per troy ounce. Ini merupakan level terendah untuk kontrak teraktif sejak 25 Januari lalu. Padahal logam mulia ini sempat bertengger di posisi 1.792,70 dollar AS per troy ounce, level tertinggi dalam 3 bulan terakhir.
Pada penutupan pasar harga emas turun 4,3 persen menjadi 1.711,30 dollar AS. "Orang mengharapkan bahwa the Fed akan mengendorkan kebijakannya sekalipun persepsi menunjukkan bahwa ekonomi dalam keadaan baik," ujar James Dailey, yang mengelola 215 juta dollar AS di TEAM Financial Management LLC, Harrisburg, Pennsylvania.
Pasalnya, dalam testimoni sebelum Kongres, Gubernur the Fed, Ben S Bernanke, tidak memberikan sinyal bahwa bank sentral akan mengambil langkah baru untuk meningkatkan likuiditas. Alhasil, dollar AS menguat 0,8 persen terhadap sejumlah mata uang utama, dan mengikis emas sebagai alternatif investasi. "Sentimen investor berubah seiring dengan the Fed tidak berkomitmen untuk apa pun. Ini adalah sifat dari manic pasar," tambah James.
Dalam perdagangan elektronik di Comex, New York, harga emas untuk pengantaran April turun 90,30 dollar AS, atau 5 persen, menjadi 1.698,10 dollar AS pada pukul 5:14 PM, Rabu (29/2/2012) waktu New York.
Bahkan pada transaksi sebelumnya, harga emas terjungkal sebesar 100 dollar AS atau 5,6 persen menjadi 1.688,40 dollar AS per troy ounce. Ini merupakan level terendah untuk kontrak teraktif sejak 25 Januari lalu. Padahal logam mulia ini sempat bertengger di posisi 1.792,70 dollar AS per troy ounce, level tertinggi dalam 3 bulan terakhir.
Pada penutupan pasar harga emas turun 4,3 persen menjadi 1.711,30 dollar AS. "Orang mengharapkan bahwa the Fed akan mengendorkan kebijakannya sekalipun persepsi menunjukkan bahwa ekonomi dalam keadaan baik," ujar James Dailey, yang mengelola 215 juta dollar AS di TEAM Financial Management LLC, Harrisburg, Pennsylvania.
Pasalnya, dalam testimoni sebelum Kongres, Gubernur the Fed, Ben S Bernanke, tidak memberikan sinyal bahwa bank sentral akan mengambil langkah baru untuk meningkatkan likuiditas. Alhasil, dollar AS menguat 0,8 persen terhadap sejumlah mata uang utama, dan mengikis emas sebagai alternatif investasi. "Sentimen investor berubah seiring dengan the Fed tidak berkomitmen untuk apa pun. Ini adalah sifat dari manic pasar," tambah James.
Lalu Lintas Kapal Batu Bara di Sungai Barito Harus Dibatasi
Penulis : Denny Susanto
Rabu, 29 Februari 2012 22:08 WIB
0
BANJARMASIN--MICOM: Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin meminta administrator pelabuhan (adpel) segera membenahi lalu lintas kapal di perairan Sungai Barito menyusul maraknya kecelakaan kapal akhir-akhir ini.
Aktivitas kapal tongkang pengangkut batu bara diusulkan dibatasi, guna mengurangi kepadatan lalu lintas di sungai itu. "Pemerintah daerah sudah berupaya maksimal dengan melakukan pengerukan dan pemeliharaan alur Barito, tetapi lalu lintas kapal semakin padat dan angka kecelakaan kapal pun meningkat," kata Gubernur di Banjarmasin, Rabu (29/2).
Menurut Rudy, ada yang salah dalam manajemen lalu lintas kapal di alur Barito, sehingga kecelakaan kapal sering terjadi. "Pengaturan lalu lintas kapal kewenangan Adpel. Seharusnya kecelakaan kapal tidak perlu terjadi jika semua mengikuti ketentuan dan standar pelayaran, seperti penggunaan pandu dan pengaturan lalu lintas kapal secara baik," tambahnya.
Oleh karena itu, ujar Rudy, pihaknya meminta adpel memberlakukan pembatasan lalu lintas kapal tongkang pengangkut batu bara yang selama ini dinilai menjadi penyebab maraknya kecelakaan kapal. Pembatasan dimaksud berupa pelarangan kapal tongkang bermuatan kecil melintasi alur Barito.
Sungai Barito saat ini menjadi jalur utama angkutan hasil tambang batu bara dari Kalsel dan Kalteng. Setiap hari pada saat normal jumlah tongkang yang melintasi Sungai Barito mencapai 18 dengan muatan sekitar 200.000 ton.
Kapasitas tongkang berkisar antara 5.000 ton, 8.000 ton, dan 12.000 ton. Untuk mengurangi arus kepadatan lalu lintas di alur Barito, menurut Rudy, tongkang berkapasitas 5.000 ton dan 8.000 ton sebaiknya dilarang beroperasi. (DY/OL-01)
Aktivitas kapal tongkang pengangkut batu bara diusulkan dibatasi, guna mengurangi kepadatan lalu lintas di sungai itu. "Pemerintah daerah sudah berupaya maksimal dengan melakukan pengerukan dan pemeliharaan alur Barito, tetapi lalu lintas kapal semakin padat dan angka kecelakaan kapal pun meningkat," kata Gubernur di Banjarmasin, Rabu (29/2).
Menurut Rudy, ada yang salah dalam manajemen lalu lintas kapal di alur Barito, sehingga kecelakaan kapal sering terjadi. "Pengaturan lalu lintas kapal kewenangan Adpel. Seharusnya kecelakaan kapal tidak perlu terjadi jika semua mengikuti ketentuan dan standar pelayaran, seperti penggunaan pandu dan pengaturan lalu lintas kapal secara baik," tambahnya.
Oleh karena itu, ujar Rudy, pihaknya meminta adpel memberlakukan pembatasan lalu lintas kapal tongkang pengangkut batu bara yang selama ini dinilai menjadi penyebab maraknya kecelakaan kapal. Pembatasan dimaksud berupa pelarangan kapal tongkang bermuatan kecil melintasi alur Barito.
Sungai Barito saat ini menjadi jalur utama angkutan hasil tambang batu bara dari Kalsel dan Kalteng. Setiap hari pada saat normal jumlah tongkang yang melintasi Sungai Barito mencapai 18 dengan muatan sekitar 200.000 ton.
Kapasitas tongkang berkisar antara 5.000 ton, 8.000 ton, dan 12.000 ton. Untuk mengurangi arus kepadatan lalu lintas di alur Barito, menurut Rudy, tongkang berkapasitas 5.000 ton dan 8.000 ton sebaiknya dilarang beroperasi. (DY/OL-01)
Pemkot Samarinda Cabut Izin Dua Perusahaan Tambang Perusak Lingkungan
Penulis : Syahrul Karim
Kamis, 01 Maret 2012 00:27 WIB SAMARINDA--MICOM: Pemerintah Kota Samarinda akhirnya mencabut 2 Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang ada di Samarinda, yakni CV Bumi Batuah dan CV Prima Coal Mining (PCM).
Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi perusahaan tambang dihadiri kepala Dinas Pertambangan (Distamben) Samarinda, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda dan Wakil Walikota Samarinda.
Dari hasil evaluasi itu juga ditetapkan 17 perusahaan yang diberikan pembinaan lebih lanjut, perusahaan tambang yang diperingati lisan 7 perusahaan dan 25 perusahaan mendapat surat peringatan, dan dihentikan sementara 4 perusahaan.
Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, penghentian dua perusahaan tersebut, karena persuhaan tidak dapat memenuhi penilaian yang dilakukan Distamben dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda.
Yaitu terkait pelunasan kewajiban dana reklamasi dan pengelolaan lingkungan sesuai rekomendasi BLH. "Ada dua perusahaan yang dicabut Izin Usahanya karena terbukti merusak lingkungan dan tidak memasukan dana jaminan reklamasi," katanya. (OL-11)
HARGA EMAS Antam anjlok Rp14.000/gram
| Acuan | WIB | Perubahan | Harga |
| Antam*) | 8:22 | -Rp14.000 | Rp560.000 |
| Gold 100 | 7:40 | -8,68 sen dolar | US$54,93 |
| HKMEx Gold | 7:37 | -US$2,52 | US$54,93 |
| Sumber: Antam & Bloomber | |||
Daftar harga yang dirilis BUMN tambang itu pukul 8:22 WIB menunjukkan harga jual emas Antam dipatok Rp518.000-Rp560.000/gram. Rp518.000/gram dipatok untuk emas ukuran 1.000 gram (1 kg), sedangkan Rp560.000 dipatok untuk emas ukuran 1 gram.
Sementara itu harga buyback emas Antam ditetapkan Rp498.000/gram untuk setiap emas bersertifikat resmi Antam. Jika dibandingkan dengan kemarin, harga jual emas Antam hari ini turun Rp14.000 dan buyback turun Rp19.000.
Adapun harga emas Antam (per gram) selengkapnya hari ini adalah 1 gram Rp560.000, 2 gram Rp539.000, 2,5 gram Rp534.800, 3 gram Rp532.000, 4 gram Rp528.500, 5 gram Rp528.500, 10 gram Rp524.500, 25 gram Rp521.480, 50 gram Rp519.940, 100 gram Rp519.240, 250 gram Rp518.320, dan 1.000 gram Rp518.000.
Tanda-tanda penurunan harga emas itu sudah terlihat di bursa regional maupuan global. Di bursa regional Hong Kong Metal Exchange, Indeks HKMEx Gold Bloomberg pukul 7:37 WIB menunjukkan harga emas anjlok US$78,4 per troy ounce (US$2,52/gram) ke level US$1.708,6 per troy ounce (US$54,93/gram). Sementara itu di bursa global, Indeks Gold 100 Bloomberg pukul 7:40 WIB mencatat hanya mencatat penurunan US$2,7 per troy ounce (8,68 sen dolar/gram). Namun, level harganya bertengger sama seperti di Indeks HKMEx Gold, yaitu US$1.708,6 per troy ounce (US$54,93/gram). (sut)
HARGA EMAS: Longsor ke bawah US$1.700
NEW YORK: Setelah kemarin mencapai rekor harga tertinggi 3 bulan pada US$1.792,70 per ounce, pagi ini (01/03) harga emas sekonyong-konyong longsor US$100 ke bawah US$1.700 per ounce.
Harga spot emas untuk pengiriman April pukul 5.14 di Bursa Komoditas New York pagi ini ambruk US$90,30, atau 5% ke US$1.698,10 per ounce, setelah sebelumnya menyentuh US$1.688,40 per ounce.
Beruntung, saat penutupan pasar, setelmennya rebound ke US$1.711,30 per ounce, tergerus 4,3%, terendah sejak 14 Desember 2011. Longsornya harga emas ini serta-merta mengerek kurs dolar AS 0,8%.
James Dailey, satu manajer di TEAM Financial Management LLC, mengatakan koreksi harga emas itu adalah respons investor atas sikap Chairman The Fed Ben S. Bernanke yang ditunjukkannya hari ini.
Bernanke, dalam satu testimoni sebelum pertemuan kongres hari ini, tidak memberi sinyal apapun mengenai langkah moneter yang akan dilakukan The Fed untuk menambah likuiditas di pasar.
“Investor berharap The Fed melonggarkan kebijakan moneter, meski apabila perekonomian AS baik-baik saja. Jadi, sentimen berbalik ketika The Fed tak melakukan apa-apa," kata James." (Bloomberg/Bsi)
Senin, 27 Februari 2012
PTBA Perpanjang Angkutan Batu Bara 20 Tahun
Hendra Gunawan | Edj | Senin, 12 Oktober 2009 | 18:27 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan PT Kereta Api memperpanjang kontrak angkutan batu bara hingga 20 tahun ke depan. Ditargetkan, selama satu tahun, PT KA akan mengangkut batu bara sebanyak 22,7 juta ton dengan nilai Rp 2 triliun-Rp 3 triliun.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan perjanjian angkutan batu bara jangka panjang (long term coal transportation agreement) yang dilakukan oleh Dirut PT KA Ignasius Jonan dan Dirut PTBA Sukrisno di Jakarta, Senin (12/10).
Ignasius mengatakan, angkutan tersebut terdiri dari angkutan batu bara Tanjung Enim-Tarahan sebesar 20 juta ton dan Tanjung Enim-Kertapati 2,7 ton. "Kami sepakat untuk mendukung kepentingan penyediaan energi listrik secara nasional, baik dalam hal penyediaan batu bara, maupun transportasi angkutannya," kata Jonan.
Saat ini, untuk dua rute angkutan batu bara tersebut, PT KA baru bisa mengangkut sebanyak 12 juta ton, yaitu 10 juta ton untuk rute Tanjung Enim-Tarahan, dan 2 juta ton Tanjung Enim-Kertapati. Nilai angkut batu bara tersebut sebesar sekitar Rp 1 triliun. Disebutkan Jonan, besaran angkutan akan ditingkatkan secara bertahap mulai 2010.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan perjanjian angkutan batu bara jangka panjang (long term coal transportation agreement) yang dilakukan oleh Dirut PT KA Ignasius Jonan dan Dirut PTBA Sukrisno di Jakarta, Senin (12/10).
Ignasius mengatakan, angkutan tersebut terdiri dari angkutan batu bara Tanjung Enim-Tarahan sebesar 20 juta ton dan Tanjung Enim-Kertapati 2,7 ton. "Kami sepakat untuk mendukung kepentingan penyediaan energi listrik secara nasional, baik dalam hal penyediaan batu bara, maupun transportasi angkutannya," kata Jonan.
Saat ini, untuk dua rute angkutan batu bara tersebut, PT KA baru bisa mengangkut sebanyak 12 juta ton, yaitu 10 juta ton untuk rute Tanjung Enim-Tarahan, dan 2 juta ton Tanjung Enim-Kertapati. Nilai angkut batu bara tersebut sebesar sekitar Rp 1 triliun. Disebutkan Jonan, besaran angkutan akan ditingkatkan secara bertahap mulai 2010.
Angkutan Batu Bara 2009 Capai 70 Persen
Selasa, 20 Oktober 2009 | 03:07 WIB
Palembang, Kompas - PT Kereta Api (Persero) memastikan angkutan batu bara dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan, ke Tarahan, Lampung Selatan, baru tercapai 70 persen dari target angkutan 2009 sebesar 9,1 juta ton. PT KA pesimistis target angkutan tercapai akibat sering terjadinya gangguan pada pembongkaran batu bara di Tarahan dan kereta anjlok.
Kepala Humas PT KA (Persero) Divre III Sumatera Selatan As’ad Sayuti, Senin (19/10), mengatakan, kinerja angkutan batu bara dari Tanjung Enim ke Tarahan yang mencapai 100 persen hanya pada triwulan I-2009. Pada triwulan I-2009 PT KA menargetkan angkutan batu bara mencapai 2.112.900 juta ton dan tercapai 2.112.950 juta ton.
Pada triwulan II, dari target angkutan 2,322 juta ton tercapai 2,201 juta ton batu bara atau hanya 95 persen dari target. Adapun pada triwulan III-2009, dari target angkutan 2,349 juta ton tercapai 2,146 juta ton atau sekitar 91 persen.
As’ad mengatakan, lambatnya pencapaian angkutan tersebut terjadi menyusul sering rusaknya peralatan pembongkaran di Tarahan, Lampung Selatan. Hal itu menjadi penyebab berkurangnya rangkaian kereta pengangkut, dari yang seharusnya 14 rangkaian kereta api batu bara rangkaian panjang atau KA babaranjang per hari menjadi 11 rangkaian KA babaranjang per hari.
Zakaria, Kepala Humas PT KA Divre III.2 Tanjungkarang, mengatakan, selain jumlah rangkaian berkurang, akibat adanya gangguan pada pembongkaran batu bara di Tarahan mengakibatkan pembongkaran berjalan lama. Idealnya, untuk bisa membongkar muatan satu rangkaian babaranjang yang terdiri atas 40-45 unit gerbong, dibutuhkan waktu 1,5 jam.
”Akan tetapi, pembongkaran kadang mencapai 2,5 jam apabila mesin pembongkar rusak. Lamanya waktu pembongkaran mengakibatkan kereta babaranjang mengantre cukup lama,” ujar Zakaria. (HLN)
Palembang, Kompas - PT Kereta Api (Persero) memastikan angkutan batu bara dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan, ke Tarahan, Lampung Selatan, baru tercapai 70 persen dari target angkutan 2009 sebesar 9,1 juta ton. PT KA pesimistis target angkutan tercapai akibat sering terjadinya gangguan pada pembongkaran batu bara di Tarahan dan kereta anjlok.
Kepala Humas PT KA (Persero) Divre III Sumatera Selatan As’ad Sayuti, Senin (19/10), mengatakan, kinerja angkutan batu bara dari Tanjung Enim ke Tarahan yang mencapai 100 persen hanya pada triwulan I-2009. Pada triwulan I-2009 PT KA menargetkan angkutan batu bara mencapai 2.112.900 juta ton dan tercapai 2.112.950 juta ton.
Pada triwulan II, dari target angkutan 2,322 juta ton tercapai 2,201 juta ton batu bara atau hanya 95 persen dari target. Adapun pada triwulan III-2009, dari target angkutan 2,349 juta ton tercapai 2,146 juta ton atau sekitar 91 persen.
As’ad mengatakan, lambatnya pencapaian angkutan tersebut terjadi menyusul sering rusaknya peralatan pembongkaran di Tarahan, Lampung Selatan. Hal itu menjadi penyebab berkurangnya rangkaian kereta pengangkut, dari yang seharusnya 14 rangkaian kereta api batu bara rangkaian panjang atau KA babaranjang per hari menjadi 11 rangkaian KA babaranjang per hari.
Zakaria, Kepala Humas PT KA Divre III.2 Tanjungkarang, mengatakan, selain jumlah rangkaian berkurang, akibat adanya gangguan pada pembongkaran batu bara di Tarahan mengakibatkan pembongkaran berjalan lama. Idealnya, untuk bisa membongkar muatan satu rangkaian babaranjang yang terdiri atas 40-45 unit gerbong, dibutuhkan waktu 1,5 jam.
”Akan tetapi, pembongkaran kadang mencapai 2,5 jam apabila mesin pembongkar rusak. Lamanya waktu pembongkaran mengakibatkan kereta babaranjang mengantre cukup lama,” ujar Zakaria. (HLN)
Angkutan Batu Bara Lewat Pelabuhan Jambi Terhenti
Kamis, 28 Januari 2010 | 02:57 WIB
Jambi, Rabu - Angkutan batu bara melalui Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi hampir sebulan terhenti karena kerusakan jalan dari lokasi penambangan menuju pelabuhan. Akibatnya, pengangkutan batu bara dialihkan melalui Teluk Bayur, Sumatera Barat.
Ketua Asosiasi Pelayaran Nasional/INSA Jambi Edy B di Jambi, Rabu (27/1), mengatakan, sebelum kerusakan jalur darat, batu bara yang diangkut melalui Pelabuhan Talang Duku rata-rata 40.000 ton per bulan. Produk itu umumnya diekspor ke Malaysia, Thailand, India, dan Jepang. Sebagian besar batu bara itu berasal dari Kabupaten Sarolangun, Muara Bungo, dan Batanghari.
Jika berbagai komoditas setempat ingin diangkut melalui pelabuhan di Jambi, baik Pelabuhan Talang Duku maupun Sabak, harus dibenahi dan ditingkatkan jalur transportasi darat.
Kepala Dinas PU Provinsi Jambi Nino Guritno meminta sejumlah instansi terkait, pemda, dan perusahaan pertambangan batu bara duduk bersama untuk membahas masalah transportasi menuju pelabuhan. Salah satu pilihan adalah daya dukung jalan harus ditingkatkan.
”Kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan daya dukung 8 ton tidak akan mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan pengangkut batu bara. Sebaliknya, kalau menggunakan transportasi sungai, alur sungai yang dangkal akibat lumpur juga harus dikeruk dan sepanjang jalur yang dilalui wajib dipasang rambu lalu lintas air,” ujar Nino. (ANTARA/JAN)
Jambi, Rabu - Angkutan batu bara melalui Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi hampir sebulan terhenti karena kerusakan jalan dari lokasi penambangan menuju pelabuhan. Akibatnya, pengangkutan batu bara dialihkan melalui Teluk Bayur, Sumatera Barat.
Ketua Asosiasi Pelayaran Nasional/INSA Jambi Edy B di Jambi, Rabu (27/1), mengatakan, sebelum kerusakan jalur darat, batu bara yang diangkut melalui Pelabuhan Talang Duku rata-rata 40.000 ton per bulan. Produk itu umumnya diekspor ke Malaysia, Thailand, India, dan Jepang. Sebagian besar batu bara itu berasal dari Kabupaten Sarolangun, Muara Bungo, dan Batanghari.
Jika berbagai komoditas setempat ingin diangkut melalui pelabuhan di Jambi, baik Pelabuhan Talang Duku maupun Sabak, harus dibenahi dan ditingkatkan jalur transportasi darat.
Kepala Dinas PU Provinsi Jambi Nino Guritno meminta sejumlah instansi terkait, pemda, dan perusahaan pertambangan batu bara duduk bersama untuk membahas masalah transportasi menuju pelabuhan. Salah satu pilihan adalah daya dukung jalan harus ditingkatkan.
”Kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan daya dukung 8 ton tidak akan mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan pengangkut batu bara. Sebaliknya, kalau menggunakan transportasi sungai, alur sungai yang dangkal akibat lumpur juga harus dikeruk dan sepanjang jalur yang dilalui wajib dipasang rambu lalu lintas air,” ujar Nino. (ANTARA/JAN)
Angkutan Batu Bara Dianjurkan Tak Lewat Cadas Pangeran
Senin, 22 Maret 2010 | 13:35 WIB
BANDUNG, KOMPAS - Kalangan pengusaha angkutan umum di Jawa Barat menilai anjuran pengalihan jalur angkutan batu bara supaya tidak melintasi kawasan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, menambah beban operasional. Jalur alternatif melalui pantura jauh, sekitar 40 kilometer, dan menambah waktu tempuh hingga dua jam.
Ketua Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Jabar Andriansyah, akhir pekan lalu di Bandung, mengatakan, sejak Dinas Perhubungan Jabar menginstruksikan pengalihan jalur angkutan batu bara dari Palimanan-Cadas Pangeran-Cileunyi ke lintas Palimanan-Cikampek-Cipularang, pertengahan tahun lalu, biaya operasional naik hingga 25 persen.
Saat ini tarif rata-rata angkutan batu bara di Jabar dari Cirebon ke Bandung melalui Sumedang adalah Rp 75.000 per ton. Jika melalui Purwakarta, tarifnya bisa melonjak hingga Rp 95.000 per ton.
Andriansyah menuturkan, sebagian besar pengusaha angkutan batu bara masih melalui jalur Cadas Pangeran. Namun, banyak perusahaan telah mengikuti anjuran Dishub. Jika dibiarkan, hal ini akan mematikan pengusaha angkutan yang memilih mengikuti aturan Dishub untuk lewat jalur pantura melalui Cikampek.
Purwoko, pengurus PT ABRA yang bergerak di bidang angkutan batu bara, mengungkapkan, terdapat sekitar 380 truk pengangkut batu bara dari Cirebon menuju Bandung. Ia tidak keberatan mengikuti ketentuan Dishub Jabar untuk mengurangi beban muatan asalkan pemerintah tidak tebang pilih. Sebab, yang melintasi Cadas Pangeran tidak hanya angkutan batu bara.
Hanya 10 ton
Kepala Dishub Jabar Dicky Sahromi mengatakan, ruas jalan di daerah Cadas Pangeran, Sumedang, sebenarnya hanya bisa dilewati beban 10 ton. Namun, pada praktiknya, satu truk bisa membawa beban 36 ton. Dishub juga memberikan kompensasi membebaskan beban biaya jembatan timbang sebesar Rp 88.000 bagi pengusaha angkutan yang menuruti anjuran tersebut.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar bersama PT Kereta Api berupaya mempercepat proses pembangunan jalan pintas dari Stasiun Cibungur ke Stasiun Tanjungrasa, Purwakarta, sepanjang 7 kilometer. Ditargetkan pada 2012 jalur itu bisa dilintasi KA batu bara dari Cirebon ke Bandung dan beberapa daerah industri lain, seperti Purwakarta. (GRE)
BANDUNG, KOMPAS - Kalangan pengusaha angkutan umum di Jawa Barat menilai anjuran pengalihan jalur angkutan batu bara supaya tidak melintasi kawasan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, menambah beban operasional. Jalur alternatif melalui pantura jauh, sekitar 40 kilometer, dan menambah waktu tempuh hingga dua jam.
Ketua Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Jabar Andriansyah, akhir pekan lalu di Bandung, mengatakan, sejak Dinas Perhubungan Jabar menginstruksikan pengalihan jalur angkutan batu bara dari Palimanan-Cadas Pangeran-Cileunyi ke lintas Palimanan-Cikampek-Cipularang, pertengahan tahun lalu, biaya operasional naik hingga 25 persen.
Saat ini tarif rata-rata angkutan batu bara di Jabar dari Cirebon ke Bandung melalui Sumedang adalah Rp 75.000 per ton. Jika melalui Purwakarta, tarifnya bisa melonjak hingga Rp 95.000 per ton.
Andriansyah menuturkan, sebagian besar pengusaha angkutan batu bara masih melalui jalur Cadas Pangeran. Namun, banyak perusahaan telah mengikuti anjuran Dishub. Jika dibiarkan, hal ini akan mematikan pengusaha angkutan yang memilih mengikuti aturan Dishub untuk lewat jalur pantura melalui Cikampek.
Purwoko, pengurus PT ABRA yang bergerak di bidang angkutan batu bara, mengungkapkan, terdapat sekitar 380 truk pengangkut batu bara dari Cirebon menuju Bandung. Ia tidak keberatan mengikuti ketentuan Dishub Jabar untuk mengurangi beban muatan asalkan pemerintah tidak tebang pilih. Sebab, yang melintasi Cadas Pangeran tidak hanya angkutan batu bara.
Hanya 10 ton
Kepala Dishub Jabar Dicky Sahromi mengatakan, ruas jalan di daerah Cadas Pangeran, Sumedang, sebenarnya hanya bisa dilewati beban 10 ton. Namun, pada praktiknya, satu truk bisa membawa beban 36 ton. Dishub juga memberikan kompensasi membebaskan beban biaya jembatan timbang sebesar Rp 88.000 bagi pengusaha angkutan yang menuruti anjuran tersebut.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar bersama PT Kereta Api berupaya mempercepat proses pembangunan jalan pintas dari Stasiun Cibungur ke Stasiun Tanjungrasa, Purwakarta, sepanjang 7 kilometer. Ditargetkan pada 2012 jalur itu bisa dilintasi KA batu bara dari Cirebon ke Bandung dan beberapa daerah industri lain, seperti Purwakarta. (GRE)
Angkut Batu Bara Harus Melalui Sungai
Selasa, 26 Oktober 2010 | 04:03 WIB
Jambi, Kompas - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus menegaskan, pengangkutan batu bara pada waktu mendatang di wilayah itu harus melalui sungai. Kebijakan ini demi mencegah kerusakan jalan akibat pengangkutan bahan tambang itu yang selalu melebihi kapasitas jalan.
”Ke depan, angkutan batu bara dari lokasi pertambangan menuju Pelabuhan Talang Duku dan Muara Sabak harus melewati sungai,” kata Hasan Basri Agus di Jambi, Senin (25/10). Namun, Gubernur tidak menegaskan kebijakan itu kapan diberlakukan.
Ia menyebutkan, pesatnya pertumbuhan dan pengembangan industri batu bara pada sejumlah kabupaten di provinsi itu turut memicu kerusakan jalan karena sebagian besar diangkut menggunakan truk dengan volume barang melebihi daya beban jalan.
Sungai Batanghari memiliki panjang 1.740 kilometer dengan lebar 650 meter-1.200 meter, dan kedalaman 12 meter, mengalir melewati sejumlah kabupaten. Sungai ini juga memiliki anak sungai dengan lebar dan kedalaman yang layak dimanfaatkan untuk sarana transportasi hasil tambang tersebut.
Dalam memanfaatkan Sungai Batanghari itu untuk dijadikan sarana transportasi batu bara, Pemerintah Provinsi Jambi sudah menandatangani kerja sama dengan investor dari India untuk melakukan pengerukan.
Tujuh titik yang menjadi sasaran pengerukan supaya dapat dilintasi atau dilalaui kapal pengangkut batu bara, dari pengumpulan hingga ke pelabuhan.
Di sejumlah kabupaten pada bantaran sungai akan dibangun tempat penumpukan batu bara untuk diangkut ke pelabuhan dengan menggunakan kapal, seperti di Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, di Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dan Tebo, Kabupaten Tebo.
Batu bara yang diproduksi dikumpulkan di tempat-tempat penampungan di bantaran Sungai Batanghari, selanjutnya diangkut ke pelabuhan untuk dikirim ke luar daerah dan luar negeri.
”Dengan pemanfaatan sungai sebagai angkutan batu bara itu, diharapkan keutuhan jalan terjaga dan kerusakan dapat ditekan. Berarti, angkutan penumpang dan barang bagi kebutuhan masyarakat dapat melewati jalur darat dengan lancar, aman, dan nyaman,” kata Hasan Basri Agus. (antara/jan)
Jambi, Kompas - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus menegaskan, pengangkutan batu bara pada waktu mendatang di wilayah itu harus melalui sungai. Kebijakan ini demi mencegah kerusakan jalan akibat pengangkutan bahan tambang itu yang selalu melebihi kapasitas jalan.
”Ke depan, angkutan batu bara dari lokasi pertambangan menuju Pelabuhan Talang Duku dan Muara Sabak harus melewati sungai,” kata Hasan Basri Agus di Jambi, Senin (25/10). Namun, Gubernur tidak menegaskan kebijakan itu kapan diberlakukan.
Ia menyebutkan, pesatnya pertumbuhan dan pengembangan industri batu bara pada sejumlah kabupaten di provinsi itu turut memicu kerusakan jalan karena sebagian besar diangkut menggunakan truk dengan volume barang melebihi daya beban jalan.
Sungai Batanghari memiliki panjang 1.740 kilometer dengan lebar 650 meter-1.200 meter, dan kedalaman 12 meter, mengalir melewati sejumlah kabupaten. Sungai ini juga memiliki anak sungai dengan lebar dan kedalaman yang layak dimanfaatkan untuk sarana transportasi hasil tambang tersebut.
Dalam memanfaatkan Sungai Batanghari itu untuk dijadikan sarana transportasi batu bara, Pemerintah Provinsi Jambi sudah menandatangani kerja sama dengan investor dari India untuk melakukan pengerukan.
Tujuh titik yang menjadi sasaran pengerukan supaya dapat dilintasi atau dilalaui kapal pengangkut batu bara, dari pengumpulan hingga ke pelabuhan.
Di sejumlah kabupaten pada bantaran sungai akan dibangun tempat penumpukan batu bara untuk diangkut ke pelabuhan dengan menggunakan kapal, seperti di Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, di Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dan Tebo, Kabupaten Tebo.
Batu bara yang diproduksi dikumpulkan di tempat-tempat penampungan di bantaran Sungai Batanghari, selanjutnya diangkut ke pelabuhan untuk dikirim ke luar daerah dan luar negeri.
”Dengan pemanfaatan sungai sebagai angkutan batu bara itu, diharapkan keutuhan jalan terjaga dan kerusakan dapat ditekan. Berarti, angkutan penumpang dan barang bagi kebutuhan masyarakat dapat melewati jalur darat dengan lancar, aman, dan nyaman,” kata Hasan Basri Agus. (antara/jan)
Kalteng Akan Bangun Rel KA
Dwi Bayu Radius | Agus Mulyadi | Jumat, 22 Juli 2011 | 21:49 WIB
Alat berat bekerja di timbunan batu bara di Pelabuhan Cigading, yang dikelola PT Krakatau Bandar Samudra (PT KBS), di Cilegon, Banten, Selasa (6/4/2010)
PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah berencana membangun rel kereta api (KA) sepanjang sekitar 60 kilometer. Pembangunan rel dari Pulau Damar ke Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur itu di anggap sudah amat mendesak.
Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, di Palangkaraya, Kamis (21/7/2011), mengatakan, kebutuhan terhadap rel yang mendesak dipicu kerusakan jalan akibat dilalui truk-truk pengangkut sawit. Berat muatan setiap truk bisa mencapai 12 ton, sementara kekuatan jalan rata-rata hanya bisa menahan beban seberat delapan ton.
"Jalan tak mampu menahan beban dan kereta adalah alternatif yang patut dipertimbangkan. Jika sudah dibangun, tak tertutup kemungkinan kereta bisa digunakan untuk penumpang," katanya.
Menurut Teras, biaya yang dibutuhkan untuk membangun rel itu belum dipastikan akan tetapi diperkirakan mencapai 700 juta dollar AS. " Itu sebagai gambaran saja. Saya ingin rel KA segera dibangun karena sudah mendesak sekali. Produksi sawit bukannya berkurang, malah diperkirakan kembali booming," katanya.
Sementara waktu yang dibutuhkan untuk membangun rel itu diperkirakan sekitar satu tahun. Saat ini, Pemprov Kalteng dan pemerintah pusat sedang membentuk timnya masing-masing. Tim itu akan berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pelindo.
Tim akan membuat proposal untuk menentukan sistem pembangunan rel, membuat studi kelayakan, dan memastikan biaya yang dibutuhkan. " Nanti kami akan membuat proposal sebagai tahap awal. Dalam seminggu ini, tim diharapkan sudah bekerja," kata Teras.
Anggaran pembangunan rel berasal dari pihak swasta yang juga akan mengoperasikannya. Setelah itu, rel akan diserahkan kepada pemerintah daerah setelah digunakan dalam rentang waktu tertentu. Keberadaan rel akan menguntungkan karena produksi sawit terus meningkat.
"Frekuensi pengantaran sawit dengan truk di Kalteng saat ini sudah mencapai 282 kali per hari. Meskipun dana untuk perbaikan selalu dianggarkan, jalan kembali rusak," ujarnya.
"Saat ini terdapat tujuh perusahaan yang melakukan kontrak dengan Pelindo untuk pengangkutan sawit. Sebanyak dua perusahaan diantaranya sudah melakukan kontrak secara aktif. Kalau lima perusahaan lagi sudah aktif, jalan akan bertambah sesak. Karena itu, diperlukan dukungan rel," tambah Teras.
Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koordinator Implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Kementerian BUMN, Sahala Lumban Gaol, menambahkan jalur antara Pulau Damar dengan Bagendang dipadati perkebunan sawit.
"Luas total perkebunan sawit di sana mencapai 400.000 hektar (ha). Kalau produksinya 15 ton saja per ha , dalam sehari dihasilkan 6 juta ton sawit," kata Sahala.
Menurut Sahala, infrastruktur di jalur itu merupakan jalan provinsi dan kondisinya kerap rusak. Sementara truk-truk dengan beban berat sulit diawasi. Jika tak ditangani, persoalan itu akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Karena itu, pengangkutan sawit direncanakan menggunakan rel.
"Kalau transportasi penumpang, bisa menggunakan jalan. Ada potensi ekonomi dalam pembangunan rel ini. Hanya, pembebasan lahan mungkin memperlambat proses pembangunan," ujar Sahala.
Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, ungkap Sahala, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur akan melakukan sosialisasi. Kami akan mencari solusinya bersama-sama. "Saya optimistis, rel kereta nanti akan memberikan manfaat yang besar," tambah Sahala.
Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, di Palangkaraya, Kamis (21/7/2011), mengatakan, kebutuhan terhadap rel yang mendesak dipicu kerusakan jalan akibat dilalui truk-truk pengangkut sawit. Berat muatan setiap truk bisa mencapai 12 ton, sementara kekuatan jalan rata-rata hanya bisa menahan beban seberat delapan ton.
"Jalan tak mampu menahan beban dan kereta adalah alternatif yang patut dipertimbangkan. Jika sudah dibangun, tak tertutup kemungkinan kereta bisa digunakan untuk penumpang," katanya.
Menurut Teras, biaya yang dibutuhkan untuk membangun rel itu belum dipastikan akan tetapi diperkirakan mencapai 700 juta dollar AS. " Itu sebagai gambaran saja. Saya ingin rel KA segera dibangun karena sudah mendesak sekali. Produksi sawit bukannya berkurang, malah diperkirakan kembali booming," katanya.
Sementara waktu yang dibutuhkan untuk membangun rel itu diperkirakan sekitar satu tahun. Saat ini, Pemprov Kalteng dan pemerintah pusat sedang membentuk timnya masing-masing. Tim itu akan berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pelindo.
Tim akan membuat proposal untuk menentukan sistem pembangunan rel, membuat studi kelayakan, dan memastikan biaya yang dibutuhkan. " Nanti kami akan membuat proposal sebagai tahap awal. Dalam seminggu ini, tim diharapkan sudah bekerja," kata Teras.
Anggaran pembangunan rel berasal dari pihak swasta yang juga akan mengoperasikannya. Setelah itu, rel akan diserahkan kepada pemerintah daerah setelah digunakan dalam rentang waktu tertentu. Keberadaan rel akan menguntungkan karena produksi sawit terus meningkat.
"Frekuensi pengantaran sawit dengan truk di Kalteng saat ini sudah mencapai 282 kali per hari. Meskipun dana untuk perbaikan selalu dianggarkan, jalan kembali rusak," ujarnya.
"Saat ini terdapat tujuh perusahaan yang melakukan kontrak dengan Pelindo untuk pengangkutan sawit. Sebanyak dua perusahaan diantaranya sudah melakukan kontrak secara aktif. Kalau lima perusahaan lagi sudah aktif, jalan akan bertambah sesak. Karena itu, diperlukan dukungan rel," tambah Teras.
Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koordinator Implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Kementerian BUMN, Sahala Lumban Gaol, menambahkan jalur antara Pulau Damar dengan Bagendang dipadati perkebunan sawit.
"Luas total perkebunan sawit di sana mencapai 400.000 hektar (ha). Kalau produksinya 15 ton saja per ha , dalam sehari dihasilkan 6 juta ton sawit," kata Sahala.
Menurut Sahala, infrastruktur di jalur itu merupakan jalan provinsi dan kondisinya kerap rusak. Sementara truk-truk dengan beban berat sulit diawasi. Jika tak ditangani, persoalan itu akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Karena itu, pengangkutan sawit direncanakan menggunakan rel.
"Kalau transportasi penumpang, bisa menggunakan jalan. Ada potensi ekonomi dalam pembangunan rel ini. Hanya, pembebasan lahan mungkin memperlambat proses pembangunan," ujar Sahala.
Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, ungkap Sahala, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur akan melakukan sosialisasi. Kami akan mencari solusinya bersama-sama. "Saya optimistis, rel kereta nanti akan memberikan manfaat yang besar," tambah Sahala.
Rel Kalteng-Kaltim Digugat Manfaatnya
Dwi Bayu Radius | Marcus Suprihadi | Rabu, 10 Agustus 2011 | 16:00 WIB
PALANGKARAYA, KOMPAS.com- Rencana pembangunan rel dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Timur digugat dari sisi manfaatnya terhadap masyarakat Kalteng. Rel sepanjang 135 kilometer (km) yang diminati investor Rusia tersebut rencananya dimanfaatkan untuk membawa batu bara. Rel itu rencananya menghubungkan Murungraya di Kalteng dan Kutai Barat di Kaltim.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Arie Rompas di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (10/8/2011), mengatakan, kereta itu direncanakan bukan digunakan sebagai sarana transportasi reguler untuk rakyat namun pengangkut sumber daya alam di Kalteng.
"Setelah dikeruk, perusahaan asing menerima keuntungan dan masyarakat Kalteng akan menerima dampak bencana ekologinya," tuturnya.
Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB), Nordin mengatakan, rel Kalteng-Kaltim diperkirakan dibangun untuk fasilitas sektor swasta, bukan untuk umum. Akan tetapi, rel tersebut akan menggunakan area umum, yaitu hutan negara dan lahan warga. Kereta juga akan digunakan untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam secara massif. Karena itu, pembangunan rel tersebut dipertanyakan karena bukan untuk fasilitas umum.
Nordin juga menganggap perlu untuk mencermati pembangunan, pengelolaan, dan kontrol rencana pembangunan rel itu. "Perlu pengawasan, apakah dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Kalau ya dan dipakai untuk kebutuhan swasta, berarti ada masalah," katanya.
Sebab, kereta tidak digunakan untuk publik. Jika bukan dari kas negara atau daerah, perlu dipertanyakan pula manfaat untuk rakyat dan negara. "Persoalannya bukan karena rel dari Kalteng menuju Kaltim. Menuju ke mana pun jika bukan untuk angkutan publik harus dipikir ulang," ujarnya.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Arie Rompas di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (10/8/2011), mengatakan, kereta itu direncanakan bukan digunakan sebagai sarana transportasi reguler untuk rakyat namun pengangkut sumber daya alam di Kalteng.
"Setelah dikeruk, perusahaan asing menerima keuntungan dan masyarakat Kalteng akan menerima dampak bencana ekologinya," tuturnya.
Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB), Nordin mengatakan, rel Kalteng-Kaltim diperkirakan dibangun untuk fasilitas sektor swasta, bukan untuk umum. Akan tetapi, rel tersebut akan menggunakan area umum, yaitu hutan negara dan lahan warga. Kereta juga akan digunakan untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam secara massif. Karena itu, pembangunan rel tersebut dipertanyakan karena bukan untuk fasilitas umum.
Nordin juga menganggap perlu untuk mencermati pembangunan, pengelolaan, dan kontrol rencana pembangunan rel itu. "Perlu pengawasan, apakah dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Kalau ya dan dipakai untuk kebutuhan swasta, berarti ada masalah," katanya.
Sebab, kereta tidak digunakan untuk publik. Jika bukan dari kas negara atau daerah, perlu dipertanyakan pula manfaat untuk rakyat dan negara. "Persoalannya bukan karena rel dari Kalteng menuju Kaltim. Menuju ke mana pun jika bukan untuk angkutan publik harus dipikir ulang," ujarnya.
Jatam Tetap Tolak KA Batubara
Lukas Adi Prasetya | Marcus Suprihadi | Selasa, 21 Februari 2012 | 14:04 WIB
BALIKPAPAN, KOMPAS.com — Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menolak rencana pembangunan jaringan rel kereta api batubara yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Menurut lembaga swadaya masyarakat lingkungan itu, yang dibutuhkan Kaltim bukan KA pengangkut batubara, melainkan pengangkut orang.
Demikian diutarakan Divisi Hukum Jatam, Merah Johansyah, Selasa (21/2/2012). Rencana pembangunan KA batubara itu mengindikasikan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjalankan desain ekonomi yang semakin menjauh dari kebutuhan rakyat.
”Kalimantan butuh KA pengangkut manusia. KA batubara hanya akan menghabiskan batubara dan menimbulkan masalah lingkungan. Dan sayangnya itu yang terjadi,” ujarnya.
Merah juga menyorot Pemprov Kaltim dan Kalteng yang tidak senada dalam menyikapi proyek jaringan rel KA batubara yang akan dibangun Joint-Stock Company Russian Railways. Dari 250 km rel yang akan dibangun, 180 km di antaranya berada di wilayah Kaltim.
Terhadap rencana itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan asal Rusia tersebut pada 7 Februari lalu. Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang tidak ikut menandatangani.
Pemprov Kalteng berpendapat, rel akan merusak hutan lindung di kawasan Murung Raya yang berbatasan dengan Kaltim. ”Perbedaan sikap dua gubernur ini menunjukkan bahwa di level pemerintah sendiri masih ada persoalan,” kata Merah.
Demikian diutarakan Divisi Hukum Jatam, Merah Johansyah, Selasa (21/2/2012). Rencana pembangunan KA batubara itu mengindikasikan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjalankan desain ekonomi yang semakin menjauh dari kebutuhan rakyat.
”Kalimantan butuh KA pengangkut manusia. KA batubara hanya akan menghabiskan batubara dan menimbulkan masalah lingkungan. Dan sayangnya itu yang terjadi,” ujarnya.
Merah juga menyorot Pemprov Kaltim dan Kalteng yang tidak senada dalam menyikapi proyek jaringan rel KA batubara yang akan dibangun Joint-Stock Company Russian Railways. Dari 250 km rel yang akan dibangun, 180 km di antaranya berada di wilayah Kaltim.
Terhadap rencana itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan asal Rusia tersebut pada 7 Februari lalu. Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang tidak ikut menandatangani.
Pemprov Kalteng berpendapat, rel akan merusak hutan lindung di kawasan Murung Raya yang berbatasan dengan Kaltim. ”Perbedaan sikap dua gubernur ini menunjukkan bahwa di level pemerintah sendiri masih ada persoalan,” kata Merah.
Batubara, Bijih Besi, dan Nikel Bikin Jengkel
Rabu, 22 Februari 2012 | 03:50 WIB
Sekitar 20 petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Rejeki di Kelurahan Lempake, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kini merasakan pahitnya dampak tambang batubara. Bertahun-tahun dikenal sebagai daerah penghasil ikan lele, daerah itu tinggal kenangan.
Tarwono (62), Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki, masih ingat kejadian banjir lumpur akibat jebolnya tanggul tambang di kampung itu pada 4 November 2008. Ratusan petak kolam lele yang siap panen jadi tercemar.
Kerugian Tarwono saat itu Rp 35 juta setelah 9 kolam lelenya terisi lumpur. Padahal saat itu harga lele sedang bagus-bagusnya. Dalam sebulan, ia bisa memproduksi hingga 400 kuintal lele untuk dipasok ke Kota Bontang. Omzet per bulan bisa mencapai Rp 10 juta.
”Begitu kolam kebanjiran, kisah itu langsung berbalik. Kami trauma memulai usaha,” ujar Tarwono.
Maklum, kampung ini dikepung tiga lokasi tambang. Dengan kondisi tanah yang lebih rendah, hujan deras sejam saja Lempake sudah banjir lumpur bercampur limbah tambang.
Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kaltim, adalah contoh nyata sebuah kota yang panen masalah akibat tambang. Sekitar 71 persen dari 718 kilometer persegi (718 hektar) luas kota Samarinda, sudah masuk konsesi tambang. Dari 71 persen itu, menurut estimasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, 40 persen sudah ditambang.
Daerah Kaltim lainnya yang juga dilanda masalah lingkungan akibat tambang batubara adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bahkan di Samboja, salah satu kecamatan di Kukar, terdata 91 izin kuasa pertambangan. Tambang yang bermunculan sejak 2003, kini mendatangkan gelombang masalah bagi warga sekitar.
Ratusan petani di Samboja sudah merasakan ketika awal Januari lalu ratusan sawah dan kolam ikan mereka kebanjiran. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Warga menduga banjir terjadi karena daerah mereka terkepung tambang. Di Kelurahan Sungai Merdeka, misalnya, tiga tambang batubara mengepung.
Jarak sawah dan kolam warga dengan areal tambang di Sungai Merdeka hanya 1-3 km. ”Lahan hijau berganti jadi tambang. Kawasan resapan air terampas. Sungai tak lagi sanggup menampung air sehingga akhirnya meluber ke permukiman,” ujar Farida Hanum, Ketua Gabungan Kelompok Tani Maju Bersama, Samboja.
Di Kaltim terdapat 1.271 izin pertambangan batubara skala kuasa pertambangan (KP) dan 33 izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Total luasannya mencapai 4,4 juta hektar. Sebagai perbandingan, luas negara Swiss 4,1 juta hektar, dan luas Provinsi Kalimantan Selatan 3,7 hektar.
Laut jadi rusak
Bagi warga Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, masa sebelum maraknya pertambangan nikel di wilayah itu sungguh indah. Di laut yang menjadi ”halaman” desa pesisir tersebut kehidupan bersemi. Rumput laut subur, ikan pun melimpah.
Namun, kisah indah itu tinggal kenangan sejak 2008, perairan di desa yang dihuni sekitar 200 keluarga itu tercemar endapan lumpur berwarna coklat. Budidaya rumput laut dan sebagai sumber nafkah pupus.
Saat hujan, material tanah hasil penambangan di wilayah perbukitan hulu Hakatutobu menggelontor ke pesisir. Begitu pun material tanah dari aktivitas pelabuhan nikel di pantai.
Sebagian permukiman di desa itu dibangun di atas laut dengan model rumah panggung. H Udin (54), salah satu tokoh masyarakat Hakatutobu yang ditemui, mengatakan, pencemaran membuat kebanyakan warga beralih menjadi buruh kasar di perusahaan-perusahaan tambang nikel. Upah pekerja kasar pertambangan berkisar Rp 50.000 per hari.
Udin sendiri kehilangan usaha rumput laut seluas 5 hektar miliknya akibat pencemaran itu. ”Padahal dulu sekali panen dalam sebulan bisa dapat penghasilan Rp 10 juta,” ujarnya.
Makmur (36), nelayan Hakatutobu, mengatakan, dulu ia cukup mendayung-dayung di perairan sekitar desa dan bisa membawa pulang 10 tusuk ikan.
Sejak pesisir tercemar, ia harus berlayar setidaknya setengah jam ke laut lepas dengan konsekuensi mengeluarkan biaya bahan bakar setidaknya 5 liter sekali melaut.
Desa Tambea, desa lain di pesisir Pomalaa yang tak jauh dari Hakatutobu, juga mengalami nasib serupa. Syarief (50), salah satu warga yang dulunya pengumpul teripang dan ikan mengenang sebelum perairan di desanya keruh, ia bisa mendapat 30-40 tusuk ikan sekali melaut.
”Sekarang bisa dapat 1-2 tusuk saja sudah bagus. Dulu kami menjual ikan, sekarang membeli ikan,” katanya.
Bangka terancam
Kegundahan juga membekap warga Pulau Bangka di perairan Bitung, Sulawesi Utara, menyusul hadirnya alat-alat berat pengeruk bijih besi di area itu, setahun terakhir.
”Kami terancam diusir dari sini,” tutur Tinehas Lomobanaung (62) dan Wiliam Hadinaung (60), warga setempat.
Tinehas lalu menunjuk sejumlah kawasan di atas gunung di Pulau Bangka yang sudah dibongkar oleh investor. Sejumlah alat berat sudah siap.
Kegelisahan warga Pulau Bangka terpantik setelah bupati memperbarui izin usaha pertambangan bijih besi tahun 2010 dari lahan seluas 1.300 hektar menjadi 2.000 hektar. Padahal luas Pulau Bangka sendiri hanya 3.319 hektar. Pulau berpasir putih terletak di ujung utara Likupang ini dihuni 10.000 penduduk yang umumnya nelayan.
Menurut pengamat wisata laut Angelina Batuna, Pulau Bangka sangat eksotis sebagai pulau pariwisata. Di sini hidup Tarcius spectrum, primata terkecil di dunia. Pulau Bangka merupakan kawasan segitiga ekologi laut yang harus dilindungi, mencakup Pulau Bangka, Lembeh, dan Bunaken. ”Bila Pulau Bangka rusak, maka Bunaken dan Lembeh terancam rusak,” katanya.
Bupati Minahasa Utara Sompie Singal berdalih izin usaha pertambangan bijih besi diberikan kepada PT Mikgro Metal Perdana (MMP) yang didanai konsorsium Aempire Resource asal Hongkong masih tahap penelitian.
Apabila penelitian selesai, dilanjutkan dengan eksploitasi pertambangan bijih besi yang memberi kesejahteraan masyarakat di sana. ”Pendapatan asli daerah ini hanya Rp 20 juta per bulan. Dengan hadirnya investor, angka itu bisa berlipat ganda,” katanya.
Publikasi Konsorsium Aempire Resource melalui website 2011 menyebut eksploitasi bijih besi dilakukan selama dua tahun, dari 2012-2013, dengan total investasi 6.000 juta dollar AS (sekitar Rp 5 triliun) dengan deposit bijih besi sekitar 4 juta ton. Bijih besi jadi bahan baku peralatan militer, seperti tank.
William Hadinaung, tokoh masyarakat setempat, menuding bupati membela investor. ”Kami gelisah karena dalam proposal investor, Desa Kahuku akan direlokasi ke kawasan mangrove,” katanya.
Jika investor dan penguasa menghalalkan segala dalih, rakyat mau di bawa ke mana?
Lukas Adi Prasetyo, M Final Daeng, dan Jean Rizal Layuck
Di mata korporasi pertambangan, kandungan batubara, bijih besi, dan nikel di perut bumi Nusantara amat menjanjikan. Sebaliknya, bagi warga setempat, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi justru mengancam penghidupan mereka. Sekitar 20 petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Rejeki di Kelurahan Lempake, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kini merasakan pahitnya dampak tambang batubara. Bertahun-tahun dikenal sebagai daerah penghasil ikan lele, daerah itu tinggal kenangan.
Tarwono (62), Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki, masih ingat kejadian banjir lumpur akibat jebolnya tanggul tambang di kampung itu pada 4 November 2008. Ratusan petak kolam lele yang siap panen jadi tercemar.
Kerugian Tarwono saat itu Rp 35 juta setelah 9 kolam lelenya terisi lumpur. Padahal saat itu harga lele sedang bagus-bagusnya. Dalam sebulan, ia bisa memproduksi hingga 400 kuintal lele untuk dipasok ke Kota Bontang. Omzet per bulan bisa mencapai Rp 10 juta.
”Begitu kolam kebanjiran, kisah itu langsung berbalik. Kami trauma memulai usaha,” ujar Tarwono.
Maklum, kampung ini dikepung tiga lokasi tambang. Dengan kondisi tanah yang lebih rendah, hujan deras sejam saja Lempake sudah banjir lumpur bercampur limbah tambang.
Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kaltim, adalah contoh nyata sebuah kota yang panen masalah akibat tambang. Sekitar 71 persen dari 718 kilometer persegi (718 hektar) luas kota Samarinda, sudah masuk konsesi tambang. Dari 71 persen itu, menurut estimasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, 40 persen sudah ditambang.
Daerah Kaltim lainnya yang juga dilanda masalah lingkungan akibat tambang batubara adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bahkan di Samboja, salah satu kecamatan di Kukar, terdata 91 izin kuasa pertambangan. Tambang yang bermunculan sejak 2003, kini mendatangkan gelombang masalah bagi warga sekitar.
Ratusan petani di Samboja sudah merasakan ketika awal Januari lalu ratusan sawah dan kolam ikan mereka kebanjiran. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Warga menduga banjir terjadi karena daerah mereka terkepung tambang. Di Kelurahan Sungai Merdeka, misalnya, tiga tambang batubara mengepung.
Jarak sawah dan kolam warga dengan areal tambang di Sungai Merdeka hanya 1-3 km. ”Lahan hijau berganti jadi tambang. Kawasan resapan air terampas. Sungai tak lagi sanggup menampung air sehingga akhirnya meluber ke permukiman,” ujar Farida Hanum, Ketua Gabungan Kelompok Tani Maju Bersama, Samboja.
Di Kaltim terdapat 1.271 izin pertambangan batubara skala kuasa pertambangan (KP) dan 33 izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Total luasannya mencapai 4,4 juta hektar. Sebagai perbandingan, luas negara Swiss 4,1 juta hektar, dan luas Provinsi Kalimantan Selatan 3,7 hektar.
Laut jadi rusak
Bagi warga Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, masa sebelum maraknya pertambangan nikel di wilayah itu sungguh indah. Di laut yang menjadi ”halaman” desa pesisir tersebut kehidupan bersemi. Rumput laut subur, ikan pun melimpah.
Namun, kisah indah itu tinggal kenangan sejak 2008, perairan di desa yang dihuni sekitar 200 keluarga itu tercemar endapan lumpur berwarna coklat. Budidaya rumput laut dan sebagai sumber nafkah pupus.
Saat hujan, material tanah hasil penambangan di wilayah perbukitan hulu Hakatutobu menggelontor ke pesisir. Begitu pun material tanah dari aktivitas pelabuhan nikel di pantai.
Sebagian permukiman di desa itu dibangun di atas laut dengan model rumah panggung. H Udin (54), salah satu tokoh masyarakat Hakatutobu yang ditemui, mengatakan, pencemaran membuat kebanyakan warga beralih menjadi buruh kasar di perusahaan-perusahaan tambang nikel. Upah pekerja kasar pertambangan berkisar Rp 50.000 per hari.
Udin sendiri kehilangan usaha rumput laut seluas 5 hektar miliknya akibat pencemaran itu. ”Padahal dulu sekali panen dalam sebulan bisa dapat penghasilan Rp 10 juta,” ujarnya.
Makmur (36), nelayan Hakatutobu, mengatakan, dulu ia cukup mendayung-dayung di perairan sekitar desa dan bisa membawa pulang 10 tusuk ikan.
Sejak pesisir tercemar, ia harus berlayar setidaknya setengah jam ke laut lepas dengan konsekuensi mengeluarkan biaya bahan bakar setidaknya 5 liter sekali melaut.
Desa Tambea, desa lain di pesisir Pomalaa yang tak jauh dari Hakatutobu, juga mengalami nasib serupa. Syarief (50), salah satu warga yang dulunya pengumpul teripang dan ikan mengenang sebelum perairan di desanya keruh, ia bisa mendapat 30-40 tusuk ikan sekali melaut.
”Sekarang bisa dapat 1-2 tusuk saja sudah bagus. Dulu kami menjual ikan, sekarang membeli ikan,” katanya.
Bangka terancam
Kegundahan juga membekap warga Pulau Bangka di perairan Bitung, Sulawesi Utara, menyusul hadirnya alat-alat berat pengeruk bijih besi di area itu, setahun terakhir.
”Kami terancam diusir dari sini,” tutur Tinehas Lomobanaung (62) dan Wiliam Hadinaung (60), warga setempat.
Tinehas lalu menunjuk sejumlah kawasan di atas gunung di Pulau Bangka yang sudah dibongkar oleh investor. Sejumlah alat berat sudah siap.
Kegelisahan warga Pulau Bangka terpantik setelah bupati memperbarui izin usaha pertambangan bijih besi tahun 2010 dari lahan seluas 1.300 hektar menjadi 2.000 hektar. Padahal luas Pulau Bangka sendiri hanya 3.319 hektar. Pulau berpasir putih terletak di ujung utara Likupang ini dihuni 10.000 penduduk yang umumnya nelayan.
Menurut pengamat wisata laut Angelina Batuna, Pulau Bangka sangat eksotis sebagai pulau pariwisata. Di sini hidup Tarcius spectrum, primata terkecil di dunia. Pulau Bangka merupakan kawasan segitiga ekologi laut yang harus dilindungi, mencakup Pulau Bangka, Lembeh, dan Bunaken. ”Bila Pulau Bangka rusak, maka Bunaken dan Lembeh terancam rusak,” katanya.
Bupati Minahasa Utara Sompie Singal berdalih izin usaha pertambangan bijih besi diberikan kepada PT Mikgro Metal Perdana (MMP) yang didanai konsorsium Aempire Resource asal Hongkong masih tahap penelitian.
Apabila penelitian selesai, dilanjutkan dengan eksploitasi pertambangan bijih besi yang memberi kesejahteraan masyarakat di sana. ”Pendapatan asli daerah ini hanya Rp 20 juta per bulan. Dengan hadirnya investor, angka itu bisa berlipat ganda,” katanya.
Publikasi Konsorsium Aempire Resource melalui website 2011 menyebut eksploitasi bijih besi dilakukan selama dua tahun, dari 2012-2013, dengan total investasi 6.000 juta dollar AS (sekitar Rp 5 triliun) dengan deposit bijih besi sekitar 4 juta ton. Bijih besi jadi bahan baku peralatan militer, seperti tank.
William Hadinaung, tokoh masyarakat setempat, menuding bupati membela investor. ”Kami gelisah karena dalam proposal investor, Desa Kahuku akan direlokasi ke kawasan mangrove,” katanya.
Jika investor dan penguasa menghalalkan segala dalih, rakyat mau di bawa ke mana?
Gubernur Jambi: Penerbitan Izin Tidak Terkait Suksesi
Kamis, 23 Februari 2012 | 04:08 WIB
Jambi, Kompas - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengakui, banyak izin tambang batubara terbit di Kabupaten Sarolangun selama dirinya menjabat bupati setempat. Namun, izin itu tidak terkait suksesi pemilihan gubernur Jambi tahun 2010. Penerbitan izin itu semata bertujuan menarik investor.
”Kalau dikatakan kok saya banyak sekali mengeluarkan izin pada saat itu, memang tugas saya sebagai bupati menarik investasi sebanyak-banyaknya,” ujar Hasan, di Jambi, Rabu (22/2).
Hasan terpilih sebagai gubernur dalam pemilihan tahun 2010. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Bupati Sarolangun. Berdasarkan catatan Kompas, lebih dari 70 izin tambang di Sarolangun terbit dua tahun menjelang pemilihan gubernur Jambi.
Menurut Hasan, tidak perlu mempersoalkan maraknya penerbitan izin terkait dengan kepentingan politik. ”Jangan cepat- cepat berpikir ke situ,” ujarnya.
Selain di Sarolangun, penerbitan izin juga marak di Kabupaten Tebo beberapa bulan menjelang pemilihan gubernur tahun 2010. Pada saat itu, Bupati Tebo Madjid Muaz juga mencalonkan diri sebagai gubernur.
”Dalam rentang dua bulan, Maret dan April 2010, Bupati menerbitkan hingga 40 izin tambang. Penerbitan izin marak menjelang pemilihan gubernur. Padahal, setahun sebelumnya, Bupati sama sekali tidak mengeluarkan izin,” ujar Pariyanto, aktivis Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy.
Tuntut pencabutan izin
Sementara itu, wakil masyarakat dari 21 kabupaten se-Nusa Tenggara Timur, Rabu, mendesak pemerintah agar segera mencabut izin usaha pertambangan yang dikeluarkan. Izin yang diberikan itu tanpa persetujuan masyarakat dan berisiko merusak lingkungan. Mereka berunjuk rasa di Gedung DPRD NTT dan Kantor Gubernur NTT, Kupang.
Juru bicara Aliansi Masyarakat Tolak Tambang NTT, Dharma Yustinus, mengatakan, kegiatan pertambangan cenderung disertai aksi represif aparat keamanan. ”Aparat mendapat fee dari pengusaha sehingga berjuang dengan berbagai upaya mengamankan pertambangan itu,” katanya.
Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Tasikmalaya Herman Riswanda mengatakan, semua usaha penambangan di daerah itu memiliki izin usaha dari pemerintah setempat.(ITA/CHE/KOR/NIT/ODY)
Jambi, Kompas - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengakui, banyak izin tambang batubara terbit di Kabupaten Sarolangun selama dirinya menjabat bupati setempat. Namun, izin itu tidak terkait suksesi pemilihan gubernur Jambi tahun 2010. Penerbitan izin itu semata bertujuan menarik investor.
”Kalau dikatakan kok saya banyak sekali mengeluarkan izin pada saat itu, memang tugas saya sebagai bupati menarik investasi sebanyak-banyaknya,” ujar Hasan, di Jambi, Rabu (22/2).
Hasan terpilih sebagai gubernur dalam pemilihan tahun 2010. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Bupati Sarolangun. Berdasarkan catatan Kompas, lebih dari 70 izin tambang di Sarolangun terbit dua tahun menjelang pemilihan gubernur Jambi.
Menurut Hasan, tidak perlu mempersoalkan maraknya penerbitan izin terkait dengan kepentingan politik. ”Jangan cepat- cepat berpikir ke situ,” ujarnya.
Selain di Sarolangun, penerbitan izin juga marak di Kabupaten Tebo beberapa bulan menjelang pemilihan gubernur tahun 2010. Pada saat itu, Bupati Tebo Madjid Muaz juga mencalonkan diri sebagai gubernur.
”Dalam rentang dua bulan, Maret dan April 2010, Bupati menerbitkan hingga 40 izin tambang. Penerbitan izin marak menjelang pemilihan gubernur. Padahal, setahun sebelumnya, Bupati sama sekali tidak mengeluarkan izin,” ujar Pariyanto, aktivis Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy.
Tuntut pencabutan izin
Sementara itu, wakil masyarakat dari 21 kabupaten se-Nusa Tenggara Timur, Rabu, mendesak pemerintah agar segera mencabut izin usaha pertambangan yang dikeluarkan. Izin yang diberikan itu tanpa persetujuan masyarakat dan berisiko merusak lingkungan. Mereka berunjuk rasa di Gedung DPRD NTT dan Kantor Gubernur NTT, Kupang.
Juru bicara Aliansi Masyarakat Tolak Tambang NTT, Dharma Yustinus, mengatakan, kegiatan pertambangan cenderung disertai aksi represif aparat keamanan. ”Aparat mendapat fee dari pengusaha sehingga berjuang dengan berbagai upaya mengamankan pertambangan itu,” katanya.
Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Tasikmalaya Herman Riswanda mengatakan, semua usaha penambangan di daerah itu memiliki izin usaha dari pemerintah setempat.(ITA/CHE/KOR/NIT/ODY)
Izin Tambang Terkait Politik
Rabu, 22 Februari 2012 | 02:51 WIB
Jambi, Kompas - Maraknya penerbitan izin tambang batubara diduga terkait politik lokal, yaitu suksesi dan akhir masa jabatan kepala daerah di Jambi. Hasilnya, lebih dari 600 izin dengan skala keluasan 198 hektar ke bawah terbit dalam empat tahun terakhir.
Anggota Komisi Tetap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Jambi, Husni Thamrin, mengatakan, izin tambang batubara marak dari tahun 2009 hingga 2011 pada wilayah Kabupaten Sarolangun, Tebo, Bungo, Batanghari, dan Muaro Jambi.
Praktik pemberian izin tersebut bersamaan dengan momentum akhir masa jabatan dan suksesi kepala daerah. ”Selama rentang waktu itu, pemilihan bupati berlangsung pada lima daerah terkait,” ujar Husni di Jambi, Selasa (21/2).
Ia menjelaskan, proses pemberian izin tambang batubara pada skala keluasan di bawah 198 hektar lebih mudah. Pemohon tidak perlu menyertakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tetapi hanya dokumen upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Proses perizinan juga nyaris tak terpantau pemerintah provinsi. ”Provinsi tidak mendapat laporan sama sekali mengenai izin yang diberikan di daerah,” tutur Husni.
Kemudahan proses itulah yang mendorong bupati-bupati lama dan para calon petahana menerbitkan izin memperkuat dukungan ataupun pendanaan. Sebagaimana diketahui, Sukandar (Bupati Tebo), Abdul Fattah (Bupati Batanghari), dan Sudirman Zaini (Bupati Bungo) merupakan petahana.
Pasca-pemilihan umum kepala daerah, menurut Husni, ternyata tidak ada lagi izin baru tambang batubara yang terbit. ”Ini menguatkan bahwa pemberian izin diduga sangat terkait suksesi pilkada,” ujarnya.
Sukandar mengatakan, setelah terpilih sebagai kepala daerah enam bulan lalu, dirinya mendapati ada penerbitan 60 izin baru tambang batubara. Izin keluar dalam rentang waktu satu tahun terakhir dan ditandatangani bupati terdahulu. Saat izin itu keluar, Sukandar masih menjabat sebagai wakil bupati dan tidak berwenang menandatangani penerbitan izin. ”Pemberian izin sepenuhnya wewenang bupati.”
Sejak menjadi Bupati Tebo, ia baru satu kali mengeluarkan izin peningkatan status eksplorasi menjadi eksploitasi. ”Karena semua persyaratan telah dipenuhi investor,” ungkapnya.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Azwar Effendi mencatat, hingga saat ini ada 386 izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi, 261 IUP di antaranya untuk kegiatan eksplorasi, sedangkan 125 IUP lain telah berproduksi.
Lembaga pengawas
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pemerintah tengah berupaya mencari celah hukum untuk mendorong kontrol yang lebih ketat pada pemberian izin tambang di kota/kabupaten. Celah itu berupa lembaga pengawas di tingkat provinsi. ”Masih ada celah yang sedang kami cek. Harus ada lembaga di provinsi yang mengawasi sehingga tidak bisa diterbitkan izin di kabupaten/kota tanpa ada inspektur tambang. Jadi, harus ada inspektur tambang jika mau mengeluarkan izin,” kata Jero Wacik.
Pemerintah bertekad untuk merapikan tambang-tambang yang bermasalah di seluruh Indonesia. ”Banyak sekali tambang yang bermasalah. Kami sedang berupaya memperbaiki peraturan-peraturannya,” ujar Jero Wacik.
Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang (Antam) Bimo Budi Satriyo, kemarin, di Jakarta, mengklaim, Antam selalu mengacu pada amdal, RKL dan RPL, serta praktik pertambangan yang terbaik (mining best practice).
Selektif
Bupati Ende Don Bosco M Wangge, Selasa, menyatakan, izin tambang yang dikeluarkan oleh Pemkab Ende dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. ”Kami memberikan izin tambang secara selektif, seperti di daerah Wololele A yang kaya akan potensi emas, begitu juga di Boafeo di Kecamatan Maukaro yang memiliki kandungan mangan. Walau banyak perusahaan yang berminat, izin tidak kami berikan sebab itu di daerah hulu,” kata Don Bosco. Saat ini Pemkab Ende mengeluarkan 20 IUP untuk komoditas mangan, batuan zeolit, galena, galian C, bijih besi, dan pasir besi.
Pemkab Tasikmalaya, Jawa Barat, menahan permohonan izin baru bagi penambangan pasir Galunggung dan pasir besi karena memicu bencana longsor dan banjir. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya H Miscbah menyatakan, hanya ada satu perusahaan tambang pasir besi yang beroperasi. Pada 2011, Pemkab Tasikmalaya menolak 40-an pengajuan izin baru.
Warga desa nelayan di pantai selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, juga mengeluhkan penambangan pasir besi yang merusak lingkungan dan tak memberikan kontribusi ekonomi bagi warga.
Merusak pesisir
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur Herry Naif di Kupang, kemarin, menyatakan, IUP No 184/HK/2011, tanggal 4 April 2011, yang diberikan kepada PT Skyline Flores Adijaya untuk usaha pertambangan pasir besi dan SK No 67/HK/2010, tanggal 4 April 2010, yang diberikan kepada PT Greenlife Bioscience, sangat meresahkan warga. ”Warga pesisir pantai Sika, dari Paga sampai wilayah Doreng Mapitama, mendesak pemerintah setempat agar membatalkan izin itu. Mereka sangat khawatir lahan pertanian mereka hilang,” kata Naif tentang ancaman kerusakan pesisir pantai Sika sepanjang 10.000 hektar.
Tuntutan serupa muncul dari warga di Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, dan Desa Degeuwo, Kabupaten Paniai, Papua. Kondisi lingkungan Bangka makin rusak parah akibat maraknya pertambangan timah. Keresahan warga bertambah karena pertambangan makin meluas ke lautan. ”Hutan yang ada di Bangka hanya tinggal 10 persen,” kata Isnaini, konsultan lingkungan di Bangka.
Warga Desa Degeuwo, Kabupaten Paniai, meminta agar tambang emas di pinggiran Sungai Derewo ditutup. Ketua Aliansi Intelektual Suku Wolani, Moni, dan Mee Thobias Bagubau mengatakan, pertambangan tak memberikan manfaat bagi penduduk. Bupati Kabupaten Paniai Naftali Yogi berjanji akan menertibkan penambangan di Degeuwo lagi. Saat ini ada tiga perusahaan yang mengantongi izin usaha tambang di Degeuwo. (NIT/ITA/IRE/ODY/JOS/KOR/SEM/CHE/ATO/EVY)
Jambi, Kompas - Maraknya penerbitan izin tambang batubara diduga terkait politik lokal, yaitu suksesi dan akhir masa jabatan kepala daerah di Jambi. Hasilnya, lebih dari 600 izin dengan skala keluasan 198 hektar ke bawah terbit dalam empat tahun terakhir.
Anggota Komisi Tetap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Jambi, Husni Thamrin, mengatakan, izin tambang batubara marak dari tahun 2009 hingga 2011 pada wilayah Kabupaten Sarolangun, Tebo, Bungo, Batanghari, dan Muaro Jambi.
Praktik pemberian izin tersebut bersamaan dengan momentum akhir masa jabatan dan suksesi kepala daerah. ”Selama rentang waktu itu, pemilihan bupati berlangsung pada lima daerah terkait,” ujar Husni di Jambi, Selasa (21/2).
Ia menjelaskan, proses pemberian izin tambang batubara pada skala keluasan di bawah 198 hektar lebih mudah. Pemohon tidak perlu menyertakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tetapi hanya dokumen upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Proses perizinan juga nyaris tak terpantau pemerintah provinsi. ”Provinsi tidak mendapat laporan sama sekali mengenai izin yang diberikan di daerah,” tutur Husni.
Kemudahan proses itulah yang mendorong bupati-bupati lama dan para calon petahana menerbitkan izin memperkuat dukungan ataupun pendanaan. Sebagaimana diketahui, Sukandar (Bupati Tebo), Abdul Fattah (Bupati Batanghari), dan Sudirman Zaini (Bupati Bungo) merupakan petahana.
Pasca-pemilihan umum kepala daerah, menurut Husni, ternyata tidak ada lagi izin baru tambang batubara yang terbit. ”Ini menguatkan bahwa pemberian izin diduga sangat terkait suksesi pilkada,” ujarnya.
Sukandar mengatakan, setelah terpilih sebagai kepala daerah enam bulan lalu, dirinya mendapati ada penerbitan 60 izin baru tambang batubara. Izin keluar dalam rentang waktu satu tahun terakhir dan ditandatangani bupati terdahulu. Saat izin itu keluar, Sukandar masih menjabat sebagai wakil bupati dan tidak berwenang menandatangani penerbitan izin. ”Pemberian izin sepenuhnya wewenang bupati.”
Sejak menjadi Bupati Tebo, ia baru satu kali mengeluarkan izin peningkatan status eksplorasi menjadi eksploitasi. ”Karena semua persyaratan telah dipenuhi investor,” ungkapnya.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Azwar Effendi mencatat, hingga saat ini ada 386 izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi, 261 IUP di antaranya untuk kegiatan eksplorasi, sedangkan 125 IUP lain telah berproduksi.
Lembaga pengawas
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pemerintah tengah berupaya mencari celah hukum untuk mendorong kontrol yang lebih ketat pada pemberian izin tambang di kota/kabupaten. Celah itu berupa lembaga pengawas di tingkat provinsi. ”Masih ada celah yang sedang kami cek. Harus ada lembaga di provinsi yang mengawasi sehingga tidak bisa diterbitkan izin di kabupaten/kota tanpa ada inspektur tambang. Jadi, harus ada inspektur tambang jika mau mengeluarkan izin,” kata Jero Wacik.
Pemerintah bertekad untuk merapikan tambang-tambang yang bermasalah di seluruh Indonesia. ”Banyak sekali tambang yang bermasalah. Kami sedang berupaya memperbaiki peraturan-peraturannya,” ujar Jero Wacik.
Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang (Antam) Bimo Budi Satriyo, kemarin, di Jakarta, mengklaim, Antam selalu mengacu pada amdal, RKL dan RPL, serta praktik pertambangan yang terbaik (mining best practice).
Selektif
Bupati Ende Don Bosco M Wangge, Selasa, menyatakan, izin tambang yang dikeluarkan oleh Pemkab Ende dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. ”Kami memberikan izin tambang secara selektif, seperti di daerah Wololele A yang kaya akan potensi emas, begitu juga di Boafeo di Kecamatan Maukaro yang memiliki kandungan mangan. Walau banyak perusahaan yang berminat, izin tidak kami berikan sebab itu di daerah hulu,” kata Don Bosco. Saat ini Pemkab Ende mengeluarkan 20 IUP untuk komoditas mangan, batuan zeolit, galena, galian C, bijih besi, dan pasir besi.
Pemkab Tasikmalaya, Jawa Barat, menahan permohonan izin baru bagi penambangan pasir Galunggung dan pasir besi karena memicu bencana longsor dan banjir. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya H Miscbah menyatakan, hanya ada satu perusahaan tambang pasir besi yang beroperasi. Pada 2011, Pemkab Tasikmalaya menolak 40-an pengajuan izin baru.
Warga desa nelayan di pantai selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, juga mengeluhkan penambangan pasir besi yang merusak lingkungan dan tak memberikan kontribusi ekonomi bagi warga.
Merusak pesisir
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur Herry Naif di Kupang, kemarin, menyatakan, IUP No 184/HK/2011, tanggal 4 April 2011, yang diberikan kepada PT Skyline Flores Adijaya untuk usaha pertambangan pasir besi dan SK No 67/HK/2010, tanggal 4 April 2010, yang diberikan kepada PT Greenlife Bioscience, sangat meresahkan warga. ”Warga pesisir pantai Sika, dari Paga sampai wilayah Doreng Mapitama, mendesak pemerintah setempat agar membatalkan izin itu. Mereka sangat khawatir lahan pertanian mereka hilang,” kata Naif tentang ancaman kerusakan pesisir pantai Sika sepanjang 10.000 hektar.
Tuntutan serupa muncul dari warga di Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, dan Desa Degeuwo, Kabupaten Paniai, Papua. Kondisi lingkungan Bangka makin rusak parah akibat maraknya pertambangan timah. Keresahan warga bertambah karena pertambangan makin meluas ke lautan. ”Hutan yang ada di Bangka hanya tinggal 10 persen,” kata Isnaini, konsultan lingkungan di Bangka.
Warga Desa Degeuwo, Kabupaten Paniai, meminta agar tambang emas di pinggiran Sungai Derewo ditutup. Ketua Aliansi Intelektual Suku Wolani, Moni, dan Mee Thobias Bagubau mengatakan, pertambangan tak memberikan manfaat bagi penduduk. Bupati Kabupaten Paniai Naftali Yogi berjanji akan menertibkan penambangan di Degeuwo lagi. Saat ini ada tiga perusahaan yang mengantongi izin usaha tambang di Degeuwo. (NIT/ITA/IRE/ODY/JOS/KOR/SEM/CHE/ATO/EVY)
Penutupan Tambang Batubara Mengambang
Selasa, 28 Februari 2012 | 02:29 WIB
SAMARINDA, KOMPAS - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, belum membuat keputusan terkait evaluasi terhadap delapan tambang batubara yang bermasalah, Senin (27/2). Padahal, batas waktu untuk menentukan nasib perusahaan itu sudah lewat.
”Masih ada data yang belum lengkap. Baru besok (Selasa) kami umumkan,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda Endang Liansyah, Senin.
Terdapat delapan tambang yang ditutup sementara sejak 25 Januari. Pemkot memberi batas waktu sebulan atau hingga 25 Februari bagi perusahaan untuk memenuhi rekomendasi dari BLH Samarinda. Jika tidak memperbaiki kondisi lingkungannya, izin operasi tambang tersebut akan dicabut.
Kedelapan perusahaan itu adalah CV Prima Coal Mining, CV Graha Benua Etam, Buana Rizki Armia, Bismillahi Res Kaltim, Graha Benua Etam, Panca Bara Sejahtera, Tunggal Firdaus, dan Utia Irma Jaya.
Tambang-tambang ini sebelumnya ditutup sementara karena tidak mereklamasi lubang bekas tambang, tidak melakukan penanaman kembali, tidak memiliki areal pembuangan air limbah, tidak ada izin limbah bahan berbahaya dan racun (B3) dan tempat pembuangan sementara, serta tidak pernah melakukan pengujian kualitas udara.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri mempertanyakan penundaan keputusan pemkot mengenai tambang yang bermasalah.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda Mursyid Abdurrosyid menyebutkan, 72,16 persen dari 71,8 hektar wilayah Kota Samarinda telah diberi izin usaha pertambangan. Hal ini membuktikan minimnya komitmen untuk menjaga Samarinda dari kerusakan lingkungan. (ILO)
SAMARINDA, KOMPAS - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, belum membuat keputusan terkait evaluasi terhadap delapan tambang batubara yang bermasalah, Senin (27/2). Padahal, batas waktu untuk menentukan nasib perusahaan itu sudah lewat.
”Masih ada data yang belum lengkap. Baru besok (Selasa) kami umumkan,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda Endang Liansyah, Senin.
Terdapat delapan tambang yang ditutup sementara sejak 25 Januari. Pemkot memberi batas waktu sebulan atau hingga 25 Februari bagi perusahaan untuk memenuhi rekomendasi dari BLH Samarinda. Jika tidak memperbaiki kondisi lingkungannya, izin operasi tambang tersebut akan dicabut.
Kedelapan perusahaan itu adalah CV Prima Coal Mining, CV Graha Benua Etam, Buana Rizki Armia, Bismillahi Res Kaltim, Graha Benua Etam, Panca Bara Sejahtera, Tunggal Firdaus, dan Utia Irma Jaya.
Tambang-tambang ini sebelumnya ditutup sementara karena tidak mereklamasi lubang bekas tambang, tidak melakukan penanaman kembali, tidak memiliki areal pembuangan air limbah, tidak ada izin limbah bahan berbahaya dan racun (B3) dan tempat pembuangan sementara, serta tidak pernah melakukan pengujian kualitas udara.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri mempertanyakan penundaan keputusan pemkot mengenai tambang yang bermasalah.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda Mursyid Abdurrosyid menyebutkan, 72,16 persen dari 71,8 hektar wilayah Kota Samarinda telah diberi izin usaha pertambangan. Hal ini membuktikan minimnya komitmen untuk menjaga Samarinda dari kerusakan lingkungan. (ILO)
Harga Batubara Diperkirakan Naik Hingga 10 Persen
Eny Prihtiyani | Robert Adhi Ksp | Selasa, 28 Februari 2012 | 12:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Selasa (28/2/2012), memproyeksikan pada tahun 2012 harga batubara di Indonesia akan mengalami kenaikan 5-10 persen, dipicu meningkatnya permintaan domestik ataupun ekspor.
Permintaan Batubara dari China dan India masih tinggi, ditambah permintaan baru dari Jepang yang mulai mengalihkan pembangkit listriknya dari nuklir ke tenaga uap.
China dan India merupakan negara-negara pembeli utama batubara. Karena posisi tawarnya yang kuat, mereka bisa menentukan kenaikan atau penurunan harga batubara, termasuk batubara dari Indonesia produksi PT Bukit Asam. Indonesia adalah pengekspor terbesar batubara uap di dunia.
China membeli batubara untuk keperluan PLTU mereka. Harga jual rata-rata untuk pasar domestik di sembilan bulan pada 2011 mencapai Rp 763.000 per ton, naik 24 persen dari sebelumnya Rp 613.214.
Sementara untuk harga jual ekspornya pada periode sama mencapai 100,19 dollar AS per ton atau meningkat 53 persen dari 65,44 dollar AS per ton, papar Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya.
Harga batubara thermal di China Qinhuangdao, pelabuhan terbesar untuk pengiriman batubara, pada perdagangan kemarin mengalami penurunan.
Penurunan harga batubara dipengaruhi meningkatnya persediaan di tengah melambatnya permintaan terhadap batubara di saat perekonomian dunia yang masih terancam krisis akibat permasalahan ekonomi di Zona Eropa.
Permintaan Batubara dari China dan India masih tinggi, ditambah permintaan baru dari Jepang yang mulai mengalihkan pembangkit listriknya dari nuklir ke tenaga uap.
China dan India merupakan negara-negara pembeli utama batubara. Karena posisi tawarnya yang kuat, mereka bisa menentukan kenaikan atau penurunan harga batubara, termasuk batubara dari Indonesia produksi PT Bukit Asam. Indonesia adalah pengekspor terbesar batubara uap di dunia.
China membeli batubara untuk keperluan PLTU mereka. Harga jual rata-rata untuk pasar domestik di sembilan bulan pada 2011 mencapai Rp 763.000 per ton, naik 24 persen dari sebelumnya Rp 613.214.
Sementara untuk harga jual ekspornya pada periode sama mencapai 100,19 dollar AS per ton atau meningkat 53 persen dari 65,44 dollar AS per ton, papar Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya.
Harga batubara thermal di China Qinhuangdao, pelabuhan terbesar untuk pengiriman batubara, pada perdagangan kemarin mengalami penurunan.
Penurunan harga batubara dipengaruhi meningkatnya persediaan di tengah melambatnya permintaan terhadap batubara di saat perekonomian dunia yang masih terancam krisis akibat permasalahan ekonomi di Zona Eropa.
Polisi Sita 11.700 Liter Solar di Kalbar
Rabu, 22 Februari 2012 | 03:42 WIB
Pontianak, Kompas - Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyita 11.700 liter solar yang diduga hendak disalahgunakan. Penyitaan dilakukan di dua tempat berbeda, masing-masing oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar dan Kepolisian Resor Kapuas Hulu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Mukson Munandar, Selasa (21/2), mengatakan, Direktorat Kriminal Khusus menyita truk bermuatan 7.000 liter solar nonsubsidi pada Senin malam di Jalan Trans-Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
”Truk ditangkap karena dokumen pemesanan pengiriman dipalsukan. Dalam dokumen disebutkan, solar seharusnya diangkut menggunakan tongkang, tetapi justru diangkut menggunakan truk tangki,” katanya.
Truk tangki bernomor polisi AB 9678 RB dikemudikan oleh MY dengan kernet TN dari arah Kota Pontianak menuju arah timur yang menjadi akses ke beberapa daerah. Menurut pengakuan sopir dan kernet, solar nonsubsidi itu milik Petronas dan diangkut oleh PT Mitra Karya Lintas Nusantara. ”Penyidik masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sopir dan kernet, termasuk memastikan apakah benar solar nonsubsidi itu milik Petronas atau bukan. Apalagi pelat kendaraan itu dari luar Kalimantan Barat,” katanya.
Truk tangki diamankan di Markas Polda Kalbar. Masih pada Senin malam, Kepolisian Resor Kapuas Hulu juga mengamankan sebuah kapal motor yang mengangkut 47 drum solar subsidi dengan volume sekitar 4.700 liter. Kapal dihentikan oleh polisi di Sungai Bunut, Kecamatan Bunut Hilir, Kapuas Hulu.
”Kapal sedang menuju Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu. Saat dicek oleh polisi, tak ada satu pun dokumen pengangkutan,” kata Mukson. Kapal beserta muatannya kini diamankan di Kepolisian Sektor Bunut Hilir.
Sales Area Manager PT Pertamina Kalimantan Barat Putut Andriatno mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penyidikan polisi. ”Kami belum tahu bagaimana hasil penyidikan polisi. Kalau ada keterlibatan penyalur, PT Pertamina tidak segan-segan menindak tegas. Kami sudah berusaha memberikan sosialisasi supaya penyalur tidak menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM),” kata Putut.
Gubernur Kalbar Cornelis meminta polisi mengusut tuntas penyalahgunaan BBM itu. ”Polisi harus mencari semua pelakunya. Pakai ancaman maksimal supaya pelaku jera,” ujarnya. (AHA)
Pontianak, Kompas - Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyita 11.700 liter solar yang diduga hendak disalahgunakan. Penyitaan dilakukan di dua tempat berbeda, masing-masing oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar dan Kepolisian Resor Kapuas Hulu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Mukson Munandar, Selasa (21/2), mengatakan, Direktorat Kriminal Khusus menyita truk bermuatan 7.000 liter solar nonsubsidi pada Senin malam di Jalan Trans-Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
”Truk ditangkap karena dokumen pemesanan pengiriman dipalsukan. Dalam dokumen disebutkan, solar seharusnya diangkut menggunakan tongkang, tetapi justru diangkut menggunakan truk tangki,” katanya.
Truk tangki bernomor polisi AB 9678 RB dikemudikan oleh MY dengan kernet TN dari arah Kota Pontianak menuju arah timur yang menjadi akses ke beberapa daerah. Menurut pengakuan sopir dan kernet, solar nonsubsidi itu milik Petronas dan diangkut oleh PT Mitra Karya Lintas Nusantara. ”Penyidik masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sopir dan kernet, termasuk memastikan apakah benar solar nonsubsidi itu milik Petronas atau bukan. Apalagi pelat kendaraan itu dari luar Kalimantan Barat,” katanya.
Truk tangki diamankan di Markas Polda Kalbar. Masih pada Senin malam, Kepolisian Resor Kapuas Hulu juga mengamankan sebuah kapal motor yang mengangkut 47 drum solar subsidi dengan volume sekitar 4.700 liter. Kapal dihentikan oleh polisi di Sungai Bunut, Kecamatan Bunut Hilir, Kapuas Hulu.
”Kapal sedang menuju Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu. Saat dicek oleh polisi, tak ada satu pun dokumen pengangkutan,” kata Mukson. Kapal beserta muatannya kini diamankan di Kepolisian Sektor Bunut Hilir.
Sales Area Manager PT Pertamina Kalimantan Barat Putut Andriatno mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penyidikan polisi. ”Kami belum tahu bagaimana hasil penyidikan polisi. Kalau ada keterlibatan penyalur, PT Pertamina tidak segan-segan menindak tegas. Kami sudah berusaha memberikan sosialisasi supaya penyalur tidak menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM),” kata Putut.
Gubernur Kalbar Cornelis meminta polisi mengusut tuntas penyalahgunaan BBM itu. ”Polisi harus mencari semua pelakunya. Pakai ancaman maksimal supaya pelaku jera,” ujarnya. (AHA)
Penyalahgunaan Solar di Kalbar Masih Terus Berlangsung
Agustinus Handoko | Marcus Suprihadi | Rabu, 22 Februari 2012 | 17:42 WIB
Truk tangki pengangkut solar yang diamankan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Rabu (22/2/2012). PONTIANAK, KOMPAS.com- Penyalahgunaan solar, baik bersubsidi maupun nonsubsidi, masih terus berlangsung di Kalimantan Barat. Ini terbukti dengan diamankannya solar dalam jumlah besar oleh jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di dua tempat berbeda.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Mukson Munandar, Rabu (22/2/2012), mengatakan, pada Senin malam, masing-masing diamankan 7.000 liter solar di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Kubu Raya dan sekitar 4.700 liter solar di Kabupaten Kapuas Hulu.
"Solar 7.000 liter diangkut menggunakan truk tangki. Itu adalah solar nonsubsidi, tetapi dokumen pemesanan pengiriman diduga dipalsukan. Seharusnya diangkut menggunakan tongkang, tetapi diangkut menggunakan truk," kata Mukson.
Di Kabupaten Kapuas Hulu, solar sebanyak 4.700 liter dikemas dalam 47 drum dan diangkut menggunakan kapal melalui Sungai Bunut. Ini merupakan solar subsidi yang diangkut tanpa menggunakan dokumen apapun.
"Polisi masih mendalami temuan ini. Kalau ada bukti-bukti permulaan yang cukup, para pelakunya bisa dijerat menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara dan denda maksimal Rp 40 miliar," kata Mukson
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Mukson Munandar, Rabu (22/2/2012), mengatakan, pada Senin malam, masing-masing diamankan 7.000 liter solar di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Kubu Raya dan sekitar 4.700 liter solar di Kabupaten Kapuas Hulu.
"Solar 7.000 liter diangkut menggunakan truk tangki. Itu adalah solar nonsubsidi, tetapi dokumen pemesanan pengiriman diduga dipalsukan. Seharusnya diangkut menggunakan tongkang, tetapi diangkut menggunakan truk," kata Mukson.
Di Kabupaten Kapuas Hulu, solar sebanyak 4.700 liter dikemas dalam 47 drum dan diangkut menggunakan kapal melalui Sungai Bunut. Ini merupakan solar subsidi yang diangkut tanpa menggunakan dokumen apapun.
"Polisi masih mendalami temuan ini. Kalau ada bukti-bukti permulaan yang cukup, para pelakunya bisa dijerat menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara dan denda maksimal Rp 40 miliar," kata Mukson
Terbongkar, 18 Ton Solar Subsidi Siap Dijual ke Perusahaan!
M.Latief | Latief | Sabtu, 25 Februari 2012 | 18:04 WIB
PONTIANAK, KOMPAS.com - Tim Direktorat Reserse Khusus Polda Kalimantan Barat selama Februari menahan 18 ton solar bersubsidi yang diduga akan dijual kepada beberapa perusahaan. Selama bulan ini saja, kepolisian sudah melakukan tiga kali penangkapan solar dengan jumlah total 18 ton.
"Terbaru, terhadap satu mobil tangki yang membawa solar bersubsidi di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Jumat (24/2/2012) malam," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar di Pontianak, Sabtu (25/2/2012).
Menurut dia, dari mobil tangki tersebut diketahui membawa solar bersubsidi sebanyak 8 ton. Rencananya, solar itu akan dibawa ke daerah Sungai Ayak, Kabupaten Sekadau.
"Modusnya, solar tersebut dibawa dengan dilengkapi surat yang tidak sah karena dibuat sendiri," kata dia.
Dia mengatakan, dari hasil pengembangan kasus itu diketahui solar tersebut dikumpulkan oleh CV Putra Mandiri dengan cara membelinya dari para pengecer solar di tepi jalan di Kota Pontianak.
"Solar tersebut dibeli dari para pengecer dengan harga Rp 6.000 per liter dan akan dijual dengan harga Rp 6.800. Rencananya solar tersebut akan dijual pada salah satu pabrik di Sungai Ayak itu," tuturnya.
Sampai saat ini, sopir mobil tangki tersebut, KW, dan kernetnya KR, masih ditahan untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, pemilik CV dengan inisial TW juga akan diperiksa.
"Yang bersangkutan bisa dikenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun," ujar dia.
Mukson juga mengatakan, selama Februari ini pihaknya sudah melakukan tiga kali penangkapan. Pada penangkapan pertama, kepolisian menahan barang bukti berupa 3 ton solar, sementara penangkapan kedua 7 ton, dan ketiga 8 ton, sehingga totalnya 18 ton solar.
"Untuk modusnya semua hampir sama, yaitu para pengumpul ini mengumpulkan solar dari pengecer dan memberinya dengan harga subsidi, kemudian berencana menjualnya kepada pemasok dengan harga di bawah solar pabrik," ujarnya.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menjual solar subsidi kepada para pengumpul agar solar bersubsidi tersebut bisa tepat sasaran penggunaannya. Demikian dengan para pemilik pabrik juga diimbau untuk membeli solar dengan harga pabrik, agar masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari solar bersubsidi itu bisa merasakannya.
Modusnya, solar tersebut dibawa dengan dilengkapi surat yang tidak sah karena dibuat sendiri.
-- Mukson Munandar
Menurut dia, dari mobil tangki tersebut diketahui membawa solar bersubsidi sebanyak 8 ton. Rencananya, solar itu akan dibawa ke daerah Sungai Ayak, Kabupaten Sekadau.
"Modusnya, solar tersebut dibawa dengan dilengkapi surat yang tidak sah karena dibuat sendiri," kata dia.
Dia mengatakan, dari hasil pengembangan kasus itu diketahui solar tersebut dikumpulkan oleh CV Putra Mandiri dengan cara membelinya dari para pengecer solar di tepi jalan di Kota Pontianak.
"Solar tersebut dibeli dari para pengecer dengan harga Rp 6.000 per liter dan akan dijual dengan harga Rp 6.800. Rencananya solar tersebut akan dijual pada salah satu pabrik di Sungai Ayak itu," tuturnya.
Sampai saat ini, sopir mobil tangki tersebut, KW, dan kernetnya KR, masih ditahan untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, pemilik CV dengan inisial TW juga akan diperiksa.
"Yang bersangkutan bisa dikenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun," ujar dia.
Mukson juga mengatakan, selama Februari ini pihaknya sudah melakukan tiga kali penangkapan. Pada penangkapan pertama, kepolisian menahan barang bukti berupa 3 ton solar, sementara penangkapan kedua 7 ton, dan ketiga 8 ton, sehingga totalnya 18 ton solar.
"Untuk modusnya semua hampir sama, yaitu para pengumpul ini mengumpulkan solar dari pengecer dan memberinya dengan harga subsidi, kemudian berencana menjualnya kepada pemasok dengan harga di bawah solar pabrik," ujarnya.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menjual solar subsidi kepada para pengumpul agar solar bersubsidi tersebut bisa tepat sasaran penggunaannya. Demikian dengan para pemilik pabrik juga diimbau untuk membeli solar dengan harga pabrik, agar masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari solar bersubsidi itu bisa merasakannya.
Harga BBM Naik? Siapkan Skema Kompensasi
Evy Rachmawati | Marcus Suprihadi | Senin, 27 Februari 2012 | 13:06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah diminta segera menyiapkan skema kompensasi terhadap golongan masyarakat kurang mampu. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII dan Badan Anggaran DPR RI Satya W Yudha, Senin (27/2/2012), di Jakarta. Menurut Satya, kenaikan harga BBM bersubsidi harus diikuti dengan pemberian kompensasi. Karena itu sejak awal pemerintah harus didiapkan skema kompensasi terhadap golongan masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Pemerintah harus melakukan sensus, karena data bantuan sosial dan bantuan langsung tunai beberapa tahun lalu sudah tidak memadai," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan skenario perubahan paradigma dari subsidi harga ke subsidi langsung dengan memperbaiki data kependudukan. Kompensasi bisa dalam bentuk transfer dana tunai (cash transfer). Jadi setiap lingkup masyarakat yang perlu disubsidi, termasuk pemilik sepeda motor atau angkutan umum, diberikan kartu yang di dalamnya ada uang bantuan dari pemerintah. "Tapi ini perlu data kependudukan yang riil," kata Satya.
Lingkup masyarakat yang perlu disubsidi bisa dari kalangan bawah yang tidak berkendaraan, hingga pemilik sepeda motor dan angkutan umum. Sebab, jika tidak dipilah-pilah seperti itu, penyaluran bantuan subsidi itu tidak akan tepat sasaran karena ada masyarakat yang tidak layak disubsidi ternyata masih disubsidi meski harga BBM sudah naik.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisyahbana pekan lalu menyatakan, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan pemberian kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Kompensasi akan diberikan untuk sektor transportasi publik agar tidak terjadi lonjakan tarif angkutan umum.
Kompensasi juga akan diberikan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi melalui penguatan program yang ada maupun menghidupkan kembali program bantuan langsung tunai.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII dan Badan Anggaran DPR RI Satya W Yudha, Senin (27/2/2012), di Jakarta. Menurut Satya, kenaikan harga BBM bersubsidi harus diikuti dengan pemberian kompensasi. Karena itu sejak awal pemerintah harus didiapkan skema kompensasi terhadap golongan masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Pemerintah harus melakukan sensus, karena data bantuan sosial dan bantuan langsung tunai beberapa tahun lalu sudah tidak memadai," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan skenario perubahan paradigma dari subsidi harga ke subsidi langsung dengan memperbaiki data kependudukan. Kompensasi bisa dalam bentuk transfer dana tunai (cash transfer). Jadi setiap lingkup masyarakat yang perlu disubsidi, termasuk pemilik sepeda motor atau angkutan umum, diberikan kartu yang di dalamnya ada uang bantuan dari pemerintah. "Tapi ini perlu data kependudukan yang riil," kata Satya.
Lingkup masyarakat yang perlu disubsidi bisa dari kalangan bawah yang tidak berkendaraan, hingga pemilik sepeda motor dan angkutan umum. Sebab, jika tidak dipilah-pilah seperti itu, penyaluran bantuan subsidi itu tidak akan tepat sasaran karena ada masyarakat yang tidak layak disubsidi ternyata masih disubsidi meski harga BBM sudah naik.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisyahbana pekan lalu menyatakan, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan pemberian kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Kompensasi akan diberikan untuk sektor transportasi publik agar tidak terjadi lonjakan tarif angkutan umum.
Kompensasi juga akan diberikan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi melalui penguatan program yang ada maupun menghidupkan kembali program bantuan langsung tunai.
Harga BBM Idealnya Naik Rp 1.000-Rp 1.500
| Erlangga Djumena | Senin, 27 Februari 2012 | 13:53 WIB
Pengguna kendaraan pribadi mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (24/2/2011).
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan, harga bahan bakar minyak bersubsidi idealnya mengalami kenaikan Rp 1.000 atau Rp 1.500 per liter. "Idealnya naik Rp1.000- Rp1.500 per liter. Tapi, nanti tunggu hasil pembicaraan pemerintah dan DPR," katanya di Jakarta, Senin (27/2/2012).
Pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai cara menekan beban subsidi APBN 2012 yang meningkat karena tingginya harga minyak mentah. Rencana kenaikan tersebut akan dibicarakan pemerintah dengan DPR yang dijadwalkan pada Selasa (28/2/2012).
Menurut Widjajono, pemerintah sudah siap menyampaikan alternatif atau opsi-opsi kenaikan harga BBM ke DPR. "Kami akan sampaikan opsi-opsi kenaikan harganya dari mulai Rp500 sampai Rp2.000 per liter beserta dampak-dampaknya," ujarnya.
Ia mengatakan, era harga BBM murah sudah lewat, karena Indonesia, meski memproduksi minyak, namun sudah menjadi "net importir". Wamen ESDM juga mengatakan, kalau harga BBM sudah dinaikkan, maka program pembatasan tidak akan dijalankan.
UU tentang APBN Perubahan, lanjutnya, kemungkinan akan mengamanatkan kenaikan harga BBM dan tidak lagi pembatasan. "Namun, kalau mobil dinas tetap akan dibatasi pemakaian BBM subsidinya, tapi tidak untuk pemindahan semua mobil pribadi ke pertamax. Itu tidak mungkin," katanya.
Demikian pula, program konversi BBM ke gas tetap akan berjalan dalam jangka menengah dan panjang. Menurut dia, pemanfaatan gas transportasi akan makin berkembang setelah harga BBM dinaikkan.
Pengguna kendaraan pribadi mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (24/2/2011).
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan, harga bahan bakar minyak bersubsidi idealnya mengalami kenaikan Rp 1.000 atau Rp 1.500 per liter. "Idealnya naik Rp1.000- Rp1.500 per liter. Tapi, nanti tunggu hasil pembicaraan pemerintah dan DPR," katanya di Jakarta, Senin (27/2/2012).
Pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai cara menekan beban subsidi APBN 2012 yang meningkat karena tingginya harga minyak mentah. Rencana kenaikan tersebut akan dibicarakan pemerintah dengan DPR yang dijadwalkan pada Selasa (28/2/2012).
Menurut Widjajono, pemerintah sudah siap menyampaikan alternatif atau opsi-opsi kenaikan harga BBM ke DPR. "Kami akan sampaikan opsi-opsi kenaikan harganya dari mulai Rp500 sampai Rp2.000 per liter beserta dampak-dampaknya," ujarnya.
Ia mengatakan, era harga BBM murah sudah lewat, karena Indonesia, meski memproduksi minyak, namun sudah menjadi "net importir". Wamen ESDM juga mengatakan, kalau harga BBM sudah dinaikkan, maka program pembatasan tidak akan dijalankan.
UU tentang APBN Perubahan, lanjutnya, kemungkinan akan mengamanatkan kenaikan harga BBM dan tidak lagi pembatasan. "Namun, kalau mobil dinas tetap akan dibatasi pemakaian BBM subsidinya, tapi tidak untuk pemindahan semua mobil pribadi ke pertamax. Itu tidak mungkin," katanya.
Demikian pula, program konversi BBM ke gas tetap akan berjalan dalam jangka menengah dan panjang. Menurut dia, pemanfaatan gas transportasi akan makin berkembang setelah harga BBM dinaikkan.
Ketidakpastian Soal BBM Hantui Pasar Saham
Anastasia Joice | Agus Mulyadi | Senin, 27 Februari 2012 | 16:49 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan Senin (27/2/2011) ini melemah 33 poin. Pelemahan ini seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah dan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang masih belum jelas.
IHSG melemah 33,546 poin (0,86 persen) menjadi 3.861,016, sementara Indeks LQ 45 terkoreksi 6,366 poin (0,95 persen) menjadi 665,283.
Ketidakpastian waktu kenaikan harga BBM serta ancaman tingginya inflasi membayangi gerakan pasar. Reaksi negatif pasar ini hanya sementara, demikian catatan dari Panin Sekuritas kepada para nasabahnya.
Perdagangan hari ini berjalan cukup sepi, total nilai transaksi hanya Rp 4 triliun. Para investor asing membukukan penjualan netto sebesar Rp 514,4 miliar.
Sementara pasar saham Asia ditutup beragam. Indeks Shanghai naik 7,43 poin (0,30 persen) menjadi 2.447,06. Indeks Hang Seng melemah 189,00 poin (0,88 persen) menjadi 21.217,86, dan indeks Nikkei 225 turun tipis 13,45 poin (0,14 persen) menjadi 9.633,93.
IHSG melemah 33,546 poin (0,86 persen) menjadi 3.861,016, sementara Indeks LQ 45 terkoreksi 6,366 poin (0,95 persen) menjadi 665,283.
Ketidakpastian waktu kenaikan harga BBM serta ancaman tingginya inflasi membayangi gerakan pasar. Reaksi negatif pasar ini hanya sementara, demikian catatan dari Panin Sekuritas kepada para nasabahnya.
Perdagangan hari ini berjalan cukup sepi, total nilai transaksi hanya Rp 4 triliun. Para investor asing membukukan penjualan netto sebesar Rp 514,4 miliar.
Sementara pasar saham Asia ditutup beragam. Indeks Shanghai naik 7,43 poin (0,30 persen) menjadi 2.447,06. Indeks Hang Seng melemah 189,00 poin (0,88 persen) menjadi 21.217,86, dan indeks Nikkei 225 turun tipis 13,45 poin (0,14 persen) menjadi 9.633,93.
Kenaikan Harga BBM dan Tarif Listrik Jangan Serempak
Evy Rachmawati | Robert Adhi Ksp | Senin, 27 Februari 2012 | 18: 51 WIB
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Stiker bertuliskan "Premium untuk Golongan Tidak Mampu" terpasang di mesin pompa SPBU 31.10202 di Jalan Abdul Muis, Jakarta, Senin (4/7/2011). Pemerintah terus mengkaji sejumlah opsi, salah satunya pengaturan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN 2011.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi berbarengan dengan kenaikan tarif tenaga listrik sebesar 10 persen karena hal itu dinilai akan memicu lonjakan tingkat inflasi dan memberatkan masyarakat.
Demikian benang merah diskusi publik bertema ”Mendengar Aspirasi Rakyat Terhadap Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi dan Kenaikan Tarif Tenaga Listrik”, Senin (27/2/2012), di Jakarta.
Ketua DPP Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Partai Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan tarif tenaga listrik bersamaan dengan kenaikan BBM bersubsidi pada 1 April mendatang sebesar 10 persen bagi pelanggan di atas 900 Volt Ampere (VA) karena hal itu akan membebani masyarakat.
Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menyatakan, menaikkan harga BBM dan tarif tenaga listrik pada satu tahun bersamaan akan sangat memberatkan masyarakat.
”Sangat tidak bijaksana jika dilakukan bersamaan, harus dipilih salah satunya berdasarkan skala prioritas dan derajat urgensinya,” ujarnya.
Dilihat dari urgensinya, Pri Agung menilai, kenaikan harga BBM lebih menjadi prioritas dibandingkan kenaikan tarif listrik.
Harga BBM nonsubsidi yang sudah mencapai dua kali dari harga BBM bersubsidi menimbulkan peningkatan konsumsi dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu, rendahnya harga BBM bersubsidi juga mengakibatkan energi alternatif tidak bisa berkembang.
Apalagi, sejauh ini tarif tenaga listrik lebih tepat sasaran dibandingkan dengan harga BBM karena rekening pemakaian listrik bersifat individual dan tarif listrik untuk pelanggan 450-900 VA relatif lebih rendah dibandingkan golongan pelanggan 900 VA ke atas.
”Jadi tarif listrik saat ini lebih tepat sasaran dibandingkan BBM,” ujarnya.
Demikian benang merah diskusi publik bertema ”Mendengar Aspirasi Rakyat Terhadap Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi dan Kenaikan Tarif Tenaga Listrik”, Senin (27/2/2012), di Jakarta.
Ketua DPP Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Partai Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan tarif tenaga listrik bersamaan dengan kenaikan BBM bersubsidi pada 1 April mendatang sebesar 10 persen bagi pelanggan di atas 900 Volt Ampere (VA) karena hal itu akan membebani masyarakat.
Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menyatakan, menaikkan harga BBM dan tarif tenaga listrik pada satu tahun bersamaan akan sangat memberatkan masyarakat.
”Sangat tidak bijaksana jika dilakukan bersamaan, harus dipilih salah satunya berdasarkan skala prioritas dan derajat urgensinya,” ujarnya.
Dilihat dari urgensinya, Pri Agung menilai, kenaikan harga BBM lebih menjadi prioritas dibandingkan kenaikan tarif listrik.
Harga BBM nonsubsidi yang sudah mencapai dua kali dari harga BBM bersubsidi menimbulkan peningkatan konsumsi dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu, rendahnya harga BBM bersubsidi juga mengakibatkan energi alternatif tidak bisa berkembang.
Apalagi, sejauh ini tarif tenaga listrik lebih tepat sasaran dibandingkan dengan harga BBM karena rekening pemakaian listrik bersifat individual dan tarif listrik untuk pelanggan 450-900 VA relatif lebih rendah dibandingkan golongan pelanggan 900 VA ke atas.
”Jadi tarif listrik saat ini lebih tepat sasaran dibandingkan BBM,” ujarnya.
Myanmar Tawarkan Investasi ke Pengusaha RI
Ester Meryana | Erlangga Djumena | Selasa, 28 Februari 2012 | 11:25 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Myanmar menawarkan sejumlah kesempatan investasi kepada Indonesia di sejumlah sektor prioritas, salah satunya minyak sawit. Kesempatan ini ditawarkan Myanmar pada pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Myanmar dalam pertemuan retreat para Menteri Ekonomi ASEAN, di Myanmar, yang berlangsung selama tanggal 25-26 Februari 2012. "Myanmar sedang bangun dari tidur panjangnya dan kita harus memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya," ujar Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (28/2/2012).
Selain minyak sawit, investasi yang ditawarkan negara anggota ASEAN ini adalah di industri karet, konstruksi, pertambangan, serta pembangunan zona ekonomi spesial.
Bahkan, kerja sama produksi padi dan perdagangan beras juga punya potensi besar untuk dikembangkan kedua negara. Konsumsi beras keduanya mencapai rata-rata 200 kilogram per orang per tahun. Ini salah satu angka yang tertinggi di dunia. Myanmar pun masih mencatatkan surplus produksi beras rata-rata 2 juta ton per tahun dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing.
"Beberapa pengusaha Indonesia telah berkunjung ke Myanmar untuk menjajaki kerja sama investasi dan perdagangan di Myanmar sebagai pintu masuk ke RRT, India, Banglasdesh, Laos dan Thailand, dan kita akan terus mendorong mereka," pungkas Gita.
Selain minyak sawit, investasi yang ditawarkan negara anggota ASEAN ini adalah di industri karet, konstruksi, pertambangan, serta pembangunan zona ekonomi spesial.
Bahkan, kerja sama produksi padi dan perdagangan beras juga punya potensi besar untuk dikembangkan kedua negara. Konsumsi beras keduanya mencapai rata-rata 200 kilogram per orang per tahun. Ini salah satu angka yang tertinggi di dunia. Myanmar pun masih mencatatkan surplus produksi beras rata-rata 2 juta ton per tahun dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing.
"Beberapa pengusaha Indonesia telah berkunjung ke Myanmar untuk menjajaki kerja sama investasi dan perdagangan di Myanmar sebagai pintu masuk ke RRT, India, Banglasdesh, Laos dan Thailand, dan kita akan terus mendorong mereka," pungkas Gita.
KABAR MAKASSAR: Gelar operasi elpiji 3 kg
MAKASSAR: Berikut ini ringkasan berita utama di kawasan timur Indonesia yang dimuat sejumlah surat kabar daerah, a.l. Makassar akan gelar operasi elpiji 3 kg, Pemda Balikpapan dukung perizinan rumah murah dan Bosowa mulai bongkar muat semen di Pelabuhan Baru.
Gelar operasi elpiji 3 kg: Pemerintah Kota Makassar meminta Pertamina mempercepat distribusian elpiji menyusul kelangkaan tabung gas ukuran 3 kg yang terjadi beberapa pekan terakhir.
Walikota Makassar Ilham Arief Si-rajuddin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina dan dalam waktu dekat, pasokan gas khususnya tabung elpiji 3 kg akan kembali normal.
"Kami sudah meminta klarifikasi dari Pertamina, dan mereka mengabarkan adanya kendala pengiriman dari Kalimantan," ujarnya, kemarin. (Sumber: Bisnis Indonesia Regional Timur)
Perizinan rumah murah: Pemkot Balikpapan mendesak salah satu pengembang rumah murah, PT Cipta Griya Sarana Asri, untuk segera menyelesaikan proses administrasi yang hingga kini belum selesai.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Balikpapan Heri Misnoto mengatakan molornya realisasi pembangunan rumah murah ini bukan merupakan wewenang Pemkot sebab pihaknya hanya bertindak sebagai fasilitator.
"Kami hanya diminta untuk mempermudah dalam mengurus perizinan pembangunan rumah tersebut," ujarnya, kemarin. (Sumber: Bisnis Indonesia Regional Timur)
Mulai bongkar muat semen: PT Semen Bosowa Maros mulai menggelar kegiatan bongkar muat sebagian distribusi semen di Pelabuhan Samudera Andi Mattalata, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
Dirut PT Semen Bosowa Maros Mulyanto Broto mengatakan pengalihan bongkar muat sebagian kegiatan di Pelabuhan Barru ini diperkirakan 50.000 ton per bulan. (Sumber: Bisnis Indonesia Regional Timur)
Hotel penunggak retribusi: DPRD Kota Makassar menjadwalkan pemanggilan terhadap pengelola hotel berbintang yang dinilai tidak kooperatif dalam membayar pajak.
Anggota Komisi B DPRD Makassar Haris Yasin Limpo mengatakan pemanggilan itu untuk mengetahui penyebab pengelola tidak kooperatif dalam membayar pajak kepada Dispenda.
"Padahal tingkat hunian hotel di Makassar pada 2011 cukup tinggi, antara 75% hingga 80%. Sehingga tidak logis jika pengelola beralasan penunggakan pembayaran pajak terkendala okupansi," ujarnya, kemarin. (Sumber: Bisnis Indonesia Regional Timur)
Ekonomi tumbuh 8,64%: Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 8,64%. Dengan fakta ini, Sulsel merupakan provinsi yang pertumbuhan ekonominya tergolong tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia.
"Sebelumnya ada dua provinsi yang [pertumbuhanya] di atas Sulawesi Selatan, tapi jumlah penduduk kedua provinsi itu dibawah satu juta jiwa, sehingga tidak bias dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, yang memiliki jumlah penduduk 9 juta jiwa," kata Syahrul di Lapangan Lasinrang.(Sumber: Tempo Makassar)
Revitalisasi industri Tambak: Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Pinrang Abdillah Natsir mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum menemukan metode revitalisasi tambak untuk mengembalikan kejayaan petani tambak seperti sediakala.
"Pemerintah harus menemukan metode dan system yang baru guna meningkatkan penghasilan petani tambak seperti pada puluhan tahun yang lalu," kata Abdillah, akhir pekan lalu.
Saat ini, hasil tambak, khususnya ikan bandeng dan udang windu, masih jauh dari harapan, tidak seperti pada 1980-an, yang menjadi sector andalan. (Sumber: Tempo Makassar)
Uji objektivitas untuk buah dan sayur: Pemprov masih menunggu uji objektivitas terkait Permentan No 88,89 dan 90 yang menetapkan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sebagai salah satu pintu masuk buah, sayur dan pangan segar.
Kadis Perindag Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan kajian objektivitas itu penting agar Indonesia dan daerah tidak dirugikan.
"Secara lisan Gubernur sudah menolak impor buah, tapi domain keputusan itu tetap ada di pemerintah pusat," jelas Irman.(Sumber: Fajar)
Asuransikan nasabah: Bank Sulselbar menjalin kerja sama dengan Asuransi Jiwa Bumiputra 1912 untuk penjaminan dana pihak ketiga melalui program kerja sama asuransi jiwa. Kerja sama ini, memberikan benefit kepada nasabah Bank Sulselbar untuk hari tua atau jelang pensiun.
"Melalui program ini kami ingin memaksimalkan dana nasabah lewat asuransi. Untuk gaji pegawai yang lewat bank Sulselbar mencapai 200 ribu orang. Yang baru digarap baru 35 persen," jelas DirutBank Sulselbar Ellong Tjandra usai penandatangan kerja sama.(Sumber: Fajar) (tw)
EKONOMI KALTIM: Ekspor 2012 diprediksi susut 19%
BALIKPAPAN: Nilai ekspor Kalimantan Timur diprediksi susut 19% pada 2012, seiring belum membaiknya perekonomian global.
Ketua Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo memperkirakan penurunan itu didorong oleh melambatnya ekspor migas dan tambang yang memang mendominasi ekspor Kaltim.
“Eropa akan mengurangi ekspor dari negara Asia yang menjadi salah satu pasar migas dan batubara asal Kaltim,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/02).
Ekspor Kaltim November 2011 tercatat US$3.448 juta. Rinciannya, migas US$1.620 juta dan nonmigas US$1.828 juta.
Slamet berpendapat data itu merupakan angka 2011 yang belum mendapatkan efek langsung dari krisis global.
Dia menyebutkan tren penurunan itu sebenarnya sudah mulai terasa pada Mei 2011. Hanya, angka itu masih jauh di atas nilai ekspor tahun lalu, sehingga nilai ekspor Kaltim tampak normal.
Slamet mengharapkan pemerintah agar segera mencari solusi agar koreksi ekspor Kaltim tidak makin dalam. Misalnya dengan memperbaiki infrastruktur.
“Biaya logistik di Kaltim cukup besar karena infrastruktur tidak memadai yang mengakibatkan daya saing barang hasil produksi juga lemah,” tukasnya.
Harga BBM
Slamet juga meminta kepastian soal pembatasan BBM subsidi. Meski baru akan diterapkan pada kendaraan pelat merah dan pada daerah tertentu, kebijakan itu tidak memberi solusi bagi pertumbuhan industri.
Dia mengakui kenaikan harga BBM atau pembatasan merupakan dilema yang harus diselesaikan pemerintah. Pengusaha akan terjepit ketika harga BBM naik, sementara pembatasan menimbulkan gejolak sosial.
Untuk itu, Slamet mengusulkan, sebaiknya pemerintah mencabut subsidi BBM sehingga disparitas harga tidak menjadi permasalahan di lapangan.
Pencabutan subsidi itu tentu harus dibarengi penyederhanaan birokrasi. Pengusaha biasanya akan bisa mengatur penyesuaian pos operasional ketika harga bahan bakar dinaikkan.
“Kami akui efeknya juga terasa bagi kami. Namun, pencabutan subsidi ini akan mampu meningkatkan daya saing kami kalau birokrasi juga dipersingkat,” ujarnya.(22/Bsi)
Gara-gara stagnasi bongkar muat, HARGA SEMEN di Balikpapan jadi mahal
BALIKPAPAN: Adanya penumpukan penyelesaian proyek infrastruktur di akhir tahun dan stagnasi proses bongkar muat barang menyebabkan langka dan naiknya harga semen di Balikpapan pada akhir 2011.
Pemimpin Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tutuk SH Cahyono menuturkan proses bongkar muat di Pelabuhan Semayang memerlukan waktu rata-rata 3 minggu.
"Begitu kapal sandar, barang langsung diserbu agen sehingga semen seperti menghilang di pasaran. Akibatnya harga ikut terkerek," ujarnya dalam konferensi pers hari ini.
Tutuk menambahkan pertumbuhan infrastruktur dan perumahan yang cukup pesat di Kaltim menjadikan kebutuhan semen meningkat. KBI Balikpapan mencatat pertumbuhan di sektor konstruksi/bangunan stabil pada kisaran 10,90%.
Namun, peningkatan kebutuhan tersebut belum diimbangi oleh pertumbuhan pengadaan semen karena pertumbuhan realisasi pengadaan semen di Kaltim terendah se-Kalimantan. Bahkan, pertumbuhan angka realisasi pengadaan semen di Kaltim hanya sebesar 9,60% atau lebih rendah dari angka pertumbuhan semen yang mencapai 9,66%.
Dia mengharapkan agar ada penambahan pasokan semen yang masuk ke Kaltim, khususnya Balikpapan. Adanya penambahan pasokan tersebut akan meminimalisir lonjakan harga akibat kelangkaan semen. (faa)
Pemimpin Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tutuk SH Cahyono menuturkan proses bongkar muat di Pelabuhan Semayang memerlukan waktu rata-rata 3 minggu.
"Begitu kapal sandar, barang langsung diserbu agen sehingga semen seperti menghilang di pasaran. Akibatnya harga ikut terkerek," ujarnya dalam konferensi pers hari ini.
Tutuk menambahkan pertumbuhan infrastruktur dan perumahan yang cukup pesat di Kaltim menjadikan kebutuhan semen meningkat. KBI Balikpapan mencatat pertumbuhan di sektor konstruksi/bangunan stabil pada kisaran 10,90%.
Namun, peningkatan kebutuhan tersebut belum diimbangi oleh pertumbuhan pengadaan semen karena pertumbuhan realisasi pengadaan semen di Kaltim terendah se-Kalimantan. Bahkan, pertumbuhan angka realisasi pengadaan semen di Kaltim hanya sebesar 9,60% atau lebih rendah dari angka pertumbuhan semen yang mencapai 9,66%.
Dia mengharapkan agar ada penambahan pasokan semen yang masuk ke Kaltim, khususnya Balikpapan. Adanya penambahan pasokan tersebut akan meminimalisir lonjakan harga akibat kelangkaan semen. (faa)
KELANGKAAN SEMEN: Produsen siap tambah pasokan
BALIKPAPAN: Kalangan produsen semen yang tergabung dalam Asosiasi Semen Indonesia berkomitmenmenambah pasokan semen di Kalimantan Timur guna mengantisipasi kelangkaan bahan material konstruksi yang sempat terjadi di beberapa kota di provinsi ini yakni Balikpapan dan Samarinda.
Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Urip Timuryono mengatakan penambahan pasokan tersebut menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan semen di Kaltim.
Namun, kesiapan pelabuhan juga menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah karena hasil kajian menyebutkan lamanya waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan menjadi salah satu penyebab hilangnya semen di pasaran.
“Waktu tunggu itu menjadi salah satu penyebabnya. Bahkan di Balikpapan, waktu tunggunya bisa mencapai waktu rata-rata sampai 3 minggu,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Minggu (26/02).
Urip menambahkan apabila jadwal beroperasinya Terminal Peti Kemas Kariangau molor hingga akhir tahun, pasokan semen di Kalimantan Timur (Kaltim) akan tetap seperti tahun sebelumnya.
Dia mengatakan salah satu alternatif lain adalah menggunakan pelabuhan di Samarinda yang nantinya disebar menuju daerah-daerah lain di Kaltim.
Dia juga berkomitmen untuk memberikan tambahan stok di beberapa agen yang ada di Balikpapan dan Samarinda. Tambahan stok tersebut diharapkan bisa menjaga ketersediaan stok semen di dua kota tersebut.
Pembangunan beberapa pabrik pengepakan semen di Balikpapan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan semen nasional diharapkan bisa menjaga ketersediaan stok. Operasional pelabuhan di masing-masing pabrik yang tidak terbatas diharapkan bisa mengurangi ongkos angkutan.
Setelah Bosowa, rencananya Semen Gresik dan Tonasa juga akan turut membangun pabrik pengepakan semen di Balikpapan.
Nantinya, beberapa perusahaan tersebut juga akan membangun pabrik pengolahan semen guna menjamin ketersediaan stok semen di Kaltim.
Penumpukan proyek
Sementara itu, Pemimpin Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tutuk S.H. Cahyono mengatakan adanya penumpukan penyelesaian proyek infrastruktur di akhir tahun juga menjadi salah satu alasan menyebabkan langka dan naiknya harga semen di Balikpapan pada akhir 2011.
Dia menuturkan proses bongkar muat di Pelabuhan Semayang memerlukan waktu rata-rata 3 minggu. "Begitu kapal sandar, barang langsung diserbu agen sehingga semen seperti menghilang di pasaran. Akibatnya harga ikut terkerek," ujarnya.
Tutuk menambahkan pertumbuhan infrastruktur dan perumahan yang cukup pesat di Kaltim menjadikan kebutuhan semen meningkat. KBI Balikpapan mencatat pertumbuhan di sektor konstruksi/bangunan stabil pada kisaran 10,90%.
Namun, peningkatan kebutuhan tersebut belum diimbangi oleh pertumbuhan pengadaan semen karena pertumbuhan realisasi pengadaan semen di Kaltim terendah se-Kalimantan, kecuali Kalbar.
Bahkan, pertumbuhan angka realisasi pengadaan semen di Kaltim hanya 9,60%, lebih rendah dari angka pertumbuhan sektor kontruksi sebesar 9,66%.
Berdasarkan data dari Pemprov Kaltim, kebutuhan semen pada 2012 mencapai 1,9 juta ton. Samarinda kebutuhannya sekitar 700.000 ton, Balikpapan 400.000 ton dan sisanya dibagi untuk 12 daerah lain
yang ada di Kaltim. (22/Bsi)
Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Urip Timuryono mengatakan penambahan pasokan tersebut menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan semen di Kaltim.
Namun, kesiapan pelabuhan juga menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah karena hasil kajian menyebutkan lamanya waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan menjadi salah satu penyebab hilangnya semen di pasaran.
“Waktu tunggu itu menjadi salah satu penyebabnya. Bahkan di Balikpapan, waktu tunggunya bisa mencapai waktu rata-rata sampai 3 minggu,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Minggu (26/02).
Urip menambahkan apabila jadwal beroperasinya Terminal Peti Kemas Kariangau molor hingga akhir tahun, pasokan semen di Kalimantan Timur (Kaltim) akan tetap seperti tahun sebelumnya.
Dia mengatakan salah satu alternatif lain adalah menggunakan pelabuhan di Samarinda yang nantinya disebar menuju daerah-daerah lain di Kaltim.
Dia juga berkomitmen untuk memberikan tambahan stok di beberapa agen yang ada di Balikpapan dan Samarinda. Tambahan stok tersebut diharapkan bisa menjaga ketersediaan stok semen di dua kota tersebut.
Pembangunan beberapa pabrik pengepakan semen di Balikpapan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan semen nasional diharapkan bisa menjaga ketersediaan stok. Operasional pelabuhan di masing-masing pabrik yang tidak terbatas diharapkan bisa mengurangi ongkos angkutan.
Setelah Bosowa, rencananya Semen Gresik dan Tonasa juga akan turut membangun pabrik pengepakan semen di Balikpapan.
Nantinya, beberapa perusahaan tersebut juga akan membangun pabrik pengolahan semen guna menjamin ketersediaan stok semen di Kaltim.
Penumpukan proyek
Sementara itu, Pemimpin Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tutuk S.H. Cahyono mengatakan adanya penumpukan penyelesaian proyek infrastruktur di akhir tahun juga menjadi salah satu alasan menyebabkan langka dan naiknya harga semen di Balikpapan pada akhir 2011.
Dia menuturkan proses bongkar muat di Pelabuhan Semayang memerlukan waktu rata-rata 3 minggu. "Begitu kapal sandar, barang langsung diserbu agen sehingga semen seperti menghilang di pasaran. Akibatnya harga ikut terkerek," ujarnya.
Tutuk menambahkan pertumbuhan infrastruktur dan perumahan yang cukup pesat di Kaltim menjadikan kebutuhan semen meningkat. KBI Balikpapan mencatat pertumbuhan di sektor konstruksi/bangunan stabil pada kisaran 10,90%.
Namun, peningkatan kebutuhan tersebut belum diimbangi oleh pertumbuhan pengadaan semen karena pertumbuhan realisasi pengadaan semen di Kaltim terendah se-Kalimantan, kecuali Kalbar.
Bahkan, pertumbuhan angka realisasi pengadaan semen di Kaltim hanya 9,60%, lebih rendah dari angka pertumbuhan sektor kontruksi sebesar 9,66%.
Berdasarkan data dari Pemprov Kaltim, kebutuhan semen pada 2012 mencapai 1,9 juta ton. Samarinda kebutuhannya sekitar 700.000 ton, Balikpapan 400.000 ton dan sisanya dibagi untuk 12 daerah lain
yang ada di Kaltim. (22/Bsi)
SEMEN GRESIK: Biaya operasional terus ditekan
SURABAYA: PT Semen Gresik menargetkan penghematan biaya operasional pabrik semen senilai Rp1,3 triliun hingga 2017 melalui inovasi teknologi proses produksi dan bisnis.
Upaya tersebut dilakukan dengan menumbuhkan budaya serta semangat inovasi di kalangan karyawan Semen Gresik Group yakni PT Semen Gresik, PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa, dengan menggelar even Semen Gresik Group Award on Innovation 2011 sebagai kegiatan tahunan.
Direktur Utama PT Semen Gresik Dwi Soetjipto mengatakan budaya inovasi akan diimplementasikan secara berkelanjutan, sebagai upaya meningkatkan daya saing perseroan di bidang industri semen.
“Kreasi inovatif dari para karyawan yang mencakup bidang operasional dan produksi berdampak positif terhadap efisiensi biaya, hingga 5 tahun ke depan ditargetkan dapat menghemat biaya hingga Rp1,3 triliun,” ujarnya saat penyelenggaraan Semen Gresik Group Award on Innovation (SGGAI) 2011, hari ini (27/02).
SGGAI telah dilaksanakan 3 tahun terakhir di mana para karyawan Semen Gresik, Semen Padang dan Semen Tonasa peserta even tersebut diwajibkan menyerahkan proposal tentang inovasi yang diajukannya.
Tahun ini terdaftar 125 proposal dalam 3 kategori masing-masing inovasi bahan baku dan produk, inovasi dan proses produksi serta inovasi proses bisnis. (ra)
AGENDA PRESIDEN: Kunjungan ke Cilegon, dengarkan paparan Dirut Krakatau Steel
JAKARTA:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini akan melakukan kunjungan kerja ke Cilegon, Banten, sekaligus dalam kesempatan tersebut akan mendengarkan paparan Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Biro Pers dan Media Istana Kepresidenan menginformasikan Presiden Yudhoyono hari ini dijadwalkan akan lebih dulu melakukan santap siang pada pukul 13.00 di Hotel Permata Krakatau dengan jajaran direksi PT Krakatau Steel (Persero) dan PT Krakatau Posco.
Setelah itu bertempat di Convention Hall, Hotel Permata Krakatau pada pukul 14.00, Kepala Negara akan mendengarkan paparan Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Seperti diketahui PT Krakatau Posco merupakan perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel Tbk dan Posco.
Presiden Direktur PT Krakatau Posco Kim Dong Ho mengatakan Krakatau Steel dan Posco sudah bekerjasama sejak 2010. Selanjutnya pada Juni 2011, pihaknya sudah memulai pekerjaan tiang pancang dan proyek pabrik baja ini akan selesai pada 2013 (Bisnis, 17 Feb. 2012).(api)
HARGA EMAS Antam stagnan di Rp528.000-Rp570.000/gram
| Acuan | WIB | Perubahan | Harga |
| Antam *) | 8:35 | Rp0 | Rp570.000 |
| Gold 100 | 7:29 | -18,33 sen dolar | US$56,88 |
| HKMEx Gold | 7:24 | -3,54 sen dolar | US$56,96 |
| Sumber: Antam & Bloomberg Ket: *) ukuran 1 gram | |||
JAKARTA: Harga emas eceran di Tanah Air hari ini, Selasa 28 Februari 2012, stagnan jika merujuk kepada harga emas PT Aneka Tambang.
Daftar harga yang dirilis BUMN tambang itu pukul 8:35 WIB menunjukkan harga jual emas Antam dipatok Rp528.000-Rp570.000/gram. Rp528.000/gram dipatok untuk emas ukuran 1.000 gram (1 kg), sedangkan Rp570.000 dipatok untuk emas ukuran 1 gram.
Sementara itu harga buyback emas Antam ditetapkan Rp513.000/gram untuk setiap emas bersertifikat resmi Antam. Jika dibandingkan dengan kemarin , harga jual dan buyback itu mengalami stagnasi.
Adapun harga emas Antam (per gram) selengkapnya hari ini adalah 1 gram Rp570.000, 2 gram Rp549.000, 2,5 gram Rp544.800, 3 gram Rp542.000, 4 gram Rp538.500, 5 gram Rp538.500, 10 gram Rp534.500, 25 gram Rp531.480, 50 gram Rp529.940, 100 gram Rp529.240, 250 gram Rp528.320, dan 1.000 gram Rp528.000.
Kurs rupiah terhadap dolar AS pagi ini menguat kendati belum mampu menembus level psikologis Rp9.000, sehingga semakin menekan harga emas di tingkat ritel. Indeks valas Bloomberg pukul 8:32 WIB menunjukkan kurs ripuah menguat 0,21% ke level Rp9.149 per US$1. (sut)
Stagnasi harga emas Antam mencerminkan keraguan BUMN tambang itu melihat penurunan harga emas di bursa global dan regional yang tidak sepadan. Bursa logam global maupun regional pagi ini mengawali transaksi emas dengan penurunan harga.
Di Bursa Hong Kong Metal Exchange, Indeks HKMEx Gold Bloomberg pukul 7:24 menunjukkan harga emas turun US$1,1 per troy ounce (3,54 sen dolar/gram) ke level US$1.771,8 (US$56,96/gram).
Sementara itu di bursa global, Indes Gold 100 Bloomberg pukul 7:29 WIB menunjukkan harga emas turun US$5,7 per troy ounce (18,33 sen dolar/gram) ke posisi US$1.769,2 (US$56,88/gram).
HARGA EMAS: Terdorong ketegangan Iran-Barat
JAKARTA: Harga emas berpotensi naik ke US$1.800 per ounce pada kuartal I/2012 terdorong ketegangan Iran dengan Barat soal embargo minyak dan berlanjutnya kebijakan moneter longgar bank sentral.
Suluh Wicaksono, Kepala Riset Askap Futures, mengatakan bahwa terjadi anomali pergerakan harga penutupan kemarin. Pada saat euro dan poundsterling turun, harga emas justru naik tajam.
"Jika ada perang, hal yang paling diminati adalah emas. Jika Maret ini emas tembus US$1.800, maka pergerakan logam ini sesuai target recovery dari level terendahnya US$1.517" katanya kepada Bisnis, pagi ini, 23 Februari 2012.
Harga emas berjangka untuk penyerahan April melonjak 0,7% ditutup pada US$1.771,30 per ounce pada Rabu di Comex di New York, atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Hari ini, harga emas tercatat naik 0,25% ke US$1.775,7 per ounce pada pukul 8.35 waktu Jakarta.
Dibandingkan dengan penutupan tahun 2011, harga emas kini telah menguat sekitar 11%.
"Hal ini mengindikasikan investasi atau pembelian emas masih diminati pelaku pasar global," tulis Ariston Tjendra, Kepala Riset Monex Investindo Futures, dalam laporannya yang diterima Bisnis.
Kenaikan harga emas juga akan tertopang dari kebijakan pelonggaran moneter oleh bank sentral dunia. Federal Reserve AS, misalnya, berkeinginan mempertahankan bunga rendah saat ini hingga akhir 2014.
Pelonggaran Moneter
Selain itu, mereka membuka peluang diluncurkannya pelonggaran kuantitatif ketiga. Ariston menambahkan bahwa Bank of Japan juga mengucurkan tambahan dana untuk program pembelian aset sebesar 10 triliun yen.
"People's Bank of China yang menurunkan rasio giro wajib minimum 0,5% atau membuka kran dana sebesar US$60 miliar," katanya.
Tambahan lagi, Bank Sentral Eropa membuka kemungkinan memangkas suku bunga dan mengeluarkan berbagai program untuk melonggarkan likuiditas.
Pelonggaran moneter, tulis Ariston, identik dengan melimpahnya dana dengan biaya murah. Hal tersebut tentu saja akan dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk berinvestasi pada instrumen yang memberikan tingkat imbal hasil tinggi, termasuk emas. (tw)
emas diprediksi turun
NEW YORK: Harga emas diprediksi akan turun untuk hari ketiga yang dipicu oleh penurunan peringkat kredit Yunani oleh Standard & Poor, melemahnya euro terhadap dolar AS dan penurunan permintaan terhadap investasi alternatif.
Harga spot emas sedikit berubah menjadi US$1.767,97 per ounce pada pukul 9.32 waktu Singapura, setelah turun 0,3% kemarin menyusul melemahnya euro 0,4% terhadap greenback. Bullion sudah naik 1,7% sepanjang Februari dan menyentuh US$1.787,55 pada 23 Februari, level tertinggi sejak 14 November.
“Emas sedang berkonsolidasi untuk meraih keuntungan, bergerak menuju level tertinggi di masa lalu, US$1.800, tetapi saat ini tidak terlihat kea rah itu karena adanya sentimen pasar,” kata Wang Xiaoli, kepala strategi investasi di Citic Futures.Co.
Dia melanjutkan,”Emas terjebak dalam kondisi menguatnya dolar AS dan krisis utang yang saat ini sedang melanda kawasan Euro.” Harga emas menguat 13% sepanjang tahun ini.(Bloomberg/yus)
Langganan:
Postingan (Atom)