JAKARTA : Meskipun Menteri ESDM telah melakukan ground breaking proyek Blok Cepu pada Desember 2011, tetapi hingga hari ini pembangunan fasilitas produksi proyek di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Jawa Timur belum juga dimulai.Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana mengatakan hal itu karena bupati setempat belum mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun fasilitas produksi Blok Cepu di daerahnya.
Padahal, Presiden SBY telah menerbitkan Instruksi Presiden No.2 Tahun 2012 yang berisi tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional yang diterbitkan pada 10 Januari 2012. Inpres itu diterbitkan untuk mencapai produksi minyak bumi nasional paling sedikit rata-rata 1,01 juta barel per hari pada 2014.
Dalam Inpres tersebut, para bupati/wali kota diinstruksikan dua hal. Pertama, agar melakukan percepatan dan kemudahan perizinan yang terkait dengan upaya peningkatan produksi minyak bumi nasional. Kedua, agar memberikan dukungan dan melakukan kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi minyak bumi nasional.
“Kami sudah menyampaikan hal itu kepada daerah, kalau IMB tidak diberikan, itu bisa dianggap melanggar Inpres. Kalau mulainya telat, selesai proyek itu juga bisa telat,” ujar Gde ketika ditemui di kantornya, Kamis 9 Februari 2012.
Seperti diketahui, produksi minyak nasional menuju kisaran 1 juta barel hanya mengandalkan proyek Blok Cepu yang produksinya besar, yakni sebesar 165.000 barel per hari mulai 2014. Meski ground breaking proyek sudah dilakukan pada Desember lalu oleh Menteri ESDM Jero Wacik bersama dengan Kepala BP Migas R. Priyono, namun hingga hari ini proyek itu belum juga dibangun.
“Mestinya Desember, tapi saat ini sampai Februari belum mulai juga. Kalau Desember start, harusnya pertengahan 2013 selesai. Dengan kondisi sekarang, target kami Cepu berproduksi kuartal I/2014,” ujar Gde.
Seluruh pembangunan fasilitas produksi di Blok Cepu, Jawa Timur mencakup 5 kontrak EPC dengan total investasi mencapai US$1,3 miliar. Kontrak EPC 1 dan terbesar untuk pembangunan fasilitas produksi minyak lapangan Banyu Urip, Blok Cepu senilai US$746,3 juta akan dikerjakan oleh konsorsium Tripatra Engineers & Construction dan Samsung Engineering Co Ltd.
Selanjutnya, kontrak EPC 2 senilai US$57,03 juta untuk desain dan instalasi pipa darat berinsulasi akan dikerjakan oleh konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT) dan PT Kelsri. Sementara itu, kontrak EPC 3 senilai US$131,64 juta untuk proyek pipa lepas pantai dan fasilitas tambatan akan dikerjakan oleh konsorsium PT Rekayasa Industri dan Likpin LLC.
Kontrak EPC 4 senilai US$298,7 juta untuk fasilitas penyimpanan dan alir-muat terapung (FSO) akan dikerjakan oleh konsorsium PT Scorpa Pranedya dan Sembawang Shipyard. Terakhir, proyek berupa fasilitas pendukung atau kontrak EPC 5 senilai US$95 juta akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya dan PT Rekayasa Industri.
“Semua IMB untuk pengerjaan 5 EPC itu belum keluar. Bupati Bojonegoro misalnya, mensyaratkan 6 item sebelum IMB bisa dikeluarkan,” ujarnya tanpa merinci apa saja keenam item yang dimaksud.
Adapun operator dari Blok Cepu adalah Mobil Cepu. Mobil Cepu dan Ampolex (Cepu) PTE Ltd., keduanya merupakan anak perusahaan dari Exxon Mobil Corporation, memegang 45% saham partisipasi dalam blok itu bersama Pertamina EP Cepu yang memegang 45% saham dan 4 BUMD dengan total 10% saham.
Gde mengatakan kontraktor sudah setuju untuk mengerjakan 6 item yang diminta, asal IMB-nya keluar dahulu. Selain masalah IMB, ada Perda Bojonegoro yang diketahui mensyaratkan agar gedung proyek dibangun di luar lokasi proyek, karena harus sesuai dengan tata ruang di daerah itu.
“Padahal bangunan itu hanya bangunan proyek, site office, hanya sementara,” ujarnya.
Gde mengatakan proyek Blok Cepu merupakan proyek migas nasional dan bukan sekedar proyek daerah. Dia berharap daerah bisa segera mengeluarkan IMB dan memberikan kemudahan-kemudahan lainnya agar Cepu bisa berproduksi sesuai dengan rencana.
“Migas itu proyek nasional, bukan hanya untuk warga di daerah. Kami khawatir, ini sudah 2 bulan lewat. Kalau sampai Maret [tertundanya], target produksi kuartal I/2014 bisa tidak tercapai,” tegasnya. (bas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar